Connect with us

Ekonomi Global

Tri Yanuarti: Pertumbuhan Terjaga, Indonesia Masuk 6 Besar Ekonomi Dunia di 2023

Published

on


Ekonomi

Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi, ekonomi Indonesia akan menduduki peringkat ke-6 besar dunia dari sisi purchasing power parity (PPP) pada 2023. Indonesia juga menjadi satu-satunya negara dari kawasan Asia Tenggara yang masuk dalam 10 besar PDB dunia.

Finroll.com – Melihat posisi Indonesia saat ini yang sudah berada di urutan ke-7, Tenaga Ahli Utama di Kedeputian III Bidang Ekonomi, Kantor Staf Presiden Tri Yanuarti optimistis, proyeksi International Monetary Fund tersebut akan menjadi realita.

“Kami yakin, pertumbuhan 5,4 persen di 2023 untuk mencapai PDB tersebut bisa tercapai,” kata Tri dalam perbincangan Hot Economy.

Konsumsi masyarakat yang semakin membaik menjadi salah satu modal pertumbuhan tersebut. Sebab, konsumsi masih menyumbang lebih dari 50 persen pertumbuhan PDB Indonesia. Selain itu, meningkatnya kemudahan berusaha dan berinvestasi juga menjadi faktor penunjang. Apalagi, banyak proyek infrastruktur yang sudah selesai.

Berdasarkan proyeksi IMF tersebut, PDB (PPP) Indonesia akan meningkat dari US$3,5 triliun pada 2018 menjadi US$ 4,97 triliun. Itu berarti, Indonesia mencuil 2,8 persen dari total ekonomi global.

Reformasi struktural harus terus berlanjut

Setelah dihantam krisis moneter 1997/1998, IMF mencatat, peringkat PDB (PPP) Indonesia sejak tahun 2000 terus membaik. Tercatat, pada tahun 2000, Indonesia berada di peringkat 13. Lima tahun kemudian, posisinya membaik ke posisi 12 dan naik satu peringkat ke posisi 11 pada 2010. Pada tahun 2015, Indonesia sudah berada di peringkat kedelapan dan tahun lalu naik di peringkat ketujuh.

Untuk naik kelas ke posisi 6, menurut Tri, ada persyaratan yang mesti dipenuhi, yakni kondisi global harus kondusif dibarengi dengan proses reformasi struktural di dalam negeri yang terus berlanjut.

Dari sisi kondisi global, ada beberapa hal yang menjadi sorotan Tri. Pertama, proses normalisasi moneter, baik di Amerika Serikat (AS), Eropa, dan Jepang, berlangsung baik. “Artinya, tidak menimbulkan disrupsi di pasar finansial global, sehingga tidak menimbulkan gangguan, baik di perekonomian global maupun di Indonesia,” jelas alumni Sydney University ini.

Kedua, terkait perang dagang AS-China, Tri menyebut, China harus bisa menyerap dampak dari perang dagang itu sehingga ekonominya bisa tumbuh dengan baik. Peran China bagi perekonomian Indonesia cukup strategis mengingat saat ini, China adalah mitra dagang terbesar Indonesia. Syarat ketiga, harga komoditas, termasuk minyak mentah, cukup kondusif sehingga berdampak positif bagi Indonesia.

Dari faktor domestik, Tri menambahkan, pemerintah harus tetap melanjutkan proses reformasi struktural untuk mendorong arus modal, peningkatan produktivitas, serta perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Optimisme konsumen

Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga seperti mendapat momentum dari keyakinan konsumen yang tinggi. Survei yang dilakukan Nielsen memperlihatkan, indeks keyakinan konsumen Indonesia pada kuartal keempat 2018 menorehkan angka tertinggi ketiga di dunia. Nilainya mencapai 127, hanya kalau dari India (133) dan Filipina (131).

Menurut Tri, tingkat keyakinan konsumen itu tak terlepas dari keberhasilan pemerintah mengelola perekonomian dengan kebijakan yang prudent dan terkoordinasi dengan baik, baik dari sisi moneter, fiskal, maupun sistem keuangan. Hasilnya, Indonesia bisa melalui turbulensi ekonomi global yang cukup keras pada tahun lalu.

“Pertumbuhan ekonomi yang di atas ekspektasi tentu juga memberikan confidence bagi pelaku pasar bahwa ke depan ekonomi kita akan lebih baik,” imbuh Tri.

Ke depan, tingkat konsumsi masyarakat Indonesia diperkirakan masih tinggi. Hal ini sejalan dengan jumlah penduduk Indonesia yang besar. Apalagi, masyarakat kelas menengah di Indonesia tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka inilah yang menjadi motor penggerak perekonomian. Seiring dengan kesejahteraan yang lebih baik, otomatis daya beli masyarakat pun meningkat.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Raden Pardede menambahkan, Indonesia akan mengalami bonus demografi hingga tahun 2035. Artinya, banyak penduduk yang masih aktif bekerja. Sementara, pada saat yang sama, diperkirakan tanggungan mereka menurun. Efeknya, daya beli mereka pun naik.

“Kita senang sekali kalau kelas menengah makin besar, karena permintaan terhadap barang dan jasa itulah yang paling menggerakkan ekonomi. Kalau kinerja perusahaan baik, gaji juga akan naik. Daya beli pekerja juga akan naik. Ini cycle yang positif bagi perekonomian kita,” kata Raden.

Menjaga momentum

Untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, Tri dan Raden sepakat, konsumsi masyarakat harus diimbangi dengan investasi. Tanpa konsumsi, ekonomi tidak akan bergerak. Namun, tanpa investasi, suatu negara tidak akan punya masa depan.

Dalam dua tahun terakhir, dari semua komponen PDB, sektor investasi (gross fixed capital formation) tumbuh paling pesat, yakni berkisar 6%-7%. Sementara, sektor konsumsi tumbuh sekitar 5% atau setara dengan pertumbuhan PDB. Komposisi ini cukup bagus karena hasil dari investasi akan memperbaiki produktivitas. Apabila produktivitas membaik, gaji serta merta diharapkan naik, sehingga konsumsi juga naik. Sekali lagi, inilah siklus yang menggerakkan perekonomian ke depan.

Untuk mendorong investasi, Tri mengungkapkan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Di antaranya, terus memperbaiki iklim investasi dan bisnis, yang terlihat dari kenaikan peringkat kemudahan berbisnis atau east of doing business (EoDB), competitiveness index dan peringkat utang dari tiga lembaga dunia.

Ke depan, Tri menyebut, ada tiga jurus andalan yang akan terus dilakukan pemerintah. Pertama, melanjutkan proses reformasi struktural, baik di sektor riil, birokrasi, maupun sumber daya manusia. Kedua, pelaksanaan kebijakan yang prudent dan terkoordinasi antara otoritas moneter, fiskal, dan lembaga keuangan. Ketiga, mengantisipasi kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) menyiapkan bantalan perekonomian.

Ekonomi Global

Bisnis Jack Ma Ditekan Tiongkok dan Dampaknya Bagi Startup Indonesia

Bisnis Jack Ma tertekan kebijakan baru Tiongkok. Pengetatan regulasi dan tekanan terhadap Alibaba dan Ant Group dinilai dapat berpengaruh terhadap ekosistem startup Indonesi

Published

on

Tekan Play Untuk Mendengarkan

Jakarta – Tiongkok menekan bisnis Jack Ma dengan mengeluarkan aturan baru, menyelidiki dugaan monopoli Alibaba, dan meminta Ant Group merombak usaha. Tekanan ini dinilai dapat berpengaruh terhadap startup Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Hal itu karena Alibaba Group dan afiliasinya Ant Group berinvestasi di banyak sektor startup di Indonesia. Sedangkan pemerintah Tiongkok menerbitkan aturan antimonopoli baru pada awal November yang berpengaruh terhadap raksasa teknologi ini.

“Regulasi itu diperkenalkan agar pemerintah dapat menegaskan supremasinya atas Jack Ma,” kata CEO di startup fintech asal Amerika Serikat (AS), Capital, Blair Silverberg, dikutip dari Business Insider, Selasa (5/1).

Sedangkan Jack Ma belum juga muncul ke hadapan publik sejak akhir Oktober atau setelah berpidato dalam acara Bund Summit di Shanghai. Dalam pertemuan itu, Ma mengatakan bahwa Beijing menghambat inovasi, khususnya di bidang keuangan.

Baca Juga : Jika Diusir China, Jack Ma Bisa Jadi Warga Negara Indonesia

Taipan Tiongkok itu pun dipanggil oleh Beijing pada awal November lalu (2/11/2020). Ma tak lagi muncul ke publik sejak saat itu. Selain itu, pemerintah meminta Ant Group menunda penawaran saham perdana alias IPO.

Beijing juga menyelidiki Alibaba atas dugaan monopoli sejak akhir Desember. Sedangkan Bank sentral Tiongkok atau PBOC memanggil Ant Group dan meminta perusahaan mengubah bisnis, sehingga hanya berfokus pada teknologi finansial (fintech) pembayaran.

“Kami akan mempelajari secara serius dan ketat untuk mematuhi semua persyaratan regulasi dan berkomitmen penuh dalam memenuhi semua pekerjaan terkait,” kata Ant Group dalam pernyataan resminya, dikutip dari South China Morning Post (SCMP), akhir bulan lalu (24/12/2020).

Pendiri sekaligus CEO Momentum Works Li Jianggan menilai bahwa kebijakan itu akan berpengaruh terhadap startup Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Momentum Works merupakan perusahaan venture builder yang berbasis di Singapura.

“Dampak penuh dari gelombang regulasi di Tiongkok akan membutuhkan waktu untuk diselesaikan. Ini bakal membuat petinggi Ant Group sibuk untuk sementara waktu. Rencana bisnis, termasuk ekspansi internasional, mungkin akan dihentikan,” kata dia dikutip dari Channel News Asia, akhir bulan lalu (29/12/2020).

Sedangkan investasi Alibaba dan Ant Group di Indonesia dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Li mencatat, Alibaba dan Ant Group gencar berinvestasi di Asia Tenggara. Ant Group berinvestasi di eMonkey Vietnam, Touch N Go Wallet Malaysia, GCash Filipina, TrueMoney Thailand, Wave Money Myanmar, dan M-daq Singapura. Raksasa fintech ini juga membeli layanan pembayaran HelloPay dari Lazada.

Ant Group juga dikabarkan ingin berinvestasi anak usaha Grab yakni Grab Financial. Sedangkan Alibaba disebut-sebut tengah berdiskusi untuk menanamkan modal di Grab.

Li memperkirakan, investasi dari Alibaba dan Ant Group melambat akibat regulasi baru Tiongkok. “Kepemimpinan Ant akan berfokus pada restrukturisasi bisnisnya pada 2021. Ini berarti para eksekutif di kantor regional mungkin cenderung untuk mengambil pendekatan menunggu dan melihat atas setiap langkah strategis baru atau akuisisi besar,” ujar dia.

Baca Juga : Usai Kritik Pemerintah China, Jack Ma Kehilangan Rp99,4 Triliun

Selain itu, Li memperkirakan bahwa Ant Group akan gencar menyasar pasar keuangan Asia Tenggara melalui bisnis bank digital. Perusahaan afiliasi Alibaba ini memang sudah mendapatkan lisensi bank digital dari otoritas Singapura pada akhir tahun lalu.

Ant Group juga dinilai bakal mengandalkan perusahaan patungan untuk menggaet lebih banyak konsumen di masing-masing negara di Asia Tenggara, ketimbang akuisisi. “Mereka (perusahaan patungan di bawah Ant) yang memiliki kepemimpinan lokal kuat, di mana peran Ant terbatas, kemungkinan besar akan berhasil dibandingkan dengan akuisisi,” kata Li. Meski begitu, raksasa teknologi Tiongkok identik dengan gurita bisnis di banyak sektor da negara. Ini tampak pada Bagan di bawah ini:

Li mengatakan, pasar regional menjadi semakin penting bagi Alibaba karena persaingan di Negeri Panda semakin ketat. “Grup berupaya mendiversifikasi sumber pendapatannya secara global,” kata Li dikutip dari ChannelNewsAsia, September lalu (23/9/020).

“Supaya tetap relevan di Asia Tenggara, Alibaba perlu menilai ulang strateginya dan membuat penyesuaian besar dalam operasi dan investasi.” ujar dia.

Selain itu, investor Tiongkok beralih dari India ke Indonesia karena kebijakan pemerintah di Negeri Bollywood. Dua di antaranya yang beralih yakni Shunwei Capital milik pendiri Xiaomi dan BAce Capital yang didukung oleh Ant Group.

Shunwei Capital berencana untuk menutup lebih banyak kesepakatan di Indonesia. Ini karena pemerintah India mengeluarkan aturan baru untuk investor Tiongkok dan melarang aplikasi Negeri Tirai Bambu.

Baca Juga : Kenapa Jack Ma Dilarang Keluar China?

“Asia Tenggara akan memiliki profitabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan Tiongkok,” kata kepala keuangan Finvolution, Ho Tak Leung dikutip dari SCMP, bulan lalu (17/12/2020).

Investor Tiongkok memilih Indonesia, karena populasinya yang besar. Jumlah pengguna internet pun hampir mencapai 200 juta, sebagaimana Databoks di bawah ini:

Berdasarkan laporan Google, Temasek, dan Bain and Company bertajuk ‘e-Conomy SEA 2020’ nilai ekonomi berbasis internet di Asia Tenggara US$ 105 miliar atau sekitar Rp 1.475 triliun pada tahun ini. Sebanyak US$ 44 miliar atau Rp 619 triliun di antaranya disumbang oleh Indonesia.

Nilai ekonomi digital di Indonesia tumbuh 11% dibandingkan tahun lalu (year on year/yoy), sementara Vietnam 16%. “Keduanya yang terkuat di regional,” kata Partner and Leader, Bain and Company’s Southeast Asia Private Equity Practice Alessandro Cannarsi dalam acara virtual pemaparan e-Conomy 2020, November tahun lalu (24/11).

Selain itu, aturan startup teknologi di Indonesia belum diatur ketat. “Bear in our mind bahwa kita juga menginginkan platform e-commerce Indonesia menjadi perusahaan skala regional atau internasional. Maka regulatory framework Indonesia juga harus menyesuaikan dengan norma global,” kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) periode 2014-2019 Rudiantara dalam acara virtual peluncuran ‘Studi Lazada: Percepatan Ekonomi Digital Indonesia melalui E-Commerce’, Desember lalu (17/12).

Sedangkan Presiden Komisaris SEA Group Indonesia Pandu Patria Sjahrir menilai, Kominfo perlu mengatur sektor teknologi. Ini karena kapitalisasi pasar startup di Nusantara melonjak.

Ia mencatat, nilainya sekitar US$ 50 juta pada delapan tahun lalu. “Sekarang, kalau digabung semua perusahaan teknologi yang berbisnis di Indonesia, nilainya lebih besar dibandingkan telekomunikasi,” kata dia dalam webinar bertajuk ‘Strategi Mempercepat Pemulihan Ekonomi dari Krisis’ yang diselenggarakan oleh Katadata.co.id, November tahun lalu (2/11).

Sedangkan dari sisi layanan keuangan digital, Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengantisipasi lima risiko yakni dari sisi regulasi, operasional, strategis, teknologi, dan data. Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengamati perkembangan big tech, seperti Amazon dan Alibaba yang melebarkan sayap hingga masuk ke sektor keuangan.

Transformasi ini dinilai menjadi tantangan bagi otoritas keuangan. “Isu risiko sistemik harus diantisipasi saat merespons disrupsi digital,” ujar dia dalam acara virtual Indonesia Digital Conference yang digelar oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Selasa (15/12).

Sumber Berita dan Data : Katadata.co.id

Continue Reading

Ekonomi Global

Jokowi Targetkan Hilangkan Kemiskinan Ekstrem di 2024

Published

on

Finroll.com – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memasang target jumlah warga sangat miskin (extreme poverty) di Indonesia harus menyentuh angka 0% pada 2024.

Menurut data Bappenas, jumlah warga sangat miskin masih berada di kisaran angka 2,5% hingga 3% dari total jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78% atau sekitar 26 juta orang, meningkat 0,56 persentase poin terhadap September 2019 dan meningkat 0,37 persentase poin terhadap Maret 2019. Garis kemiskinan pada Maret 2020 tercatat sebesar Rp 454.652/kapita/bulan

Menurut Bank Dunia, garis kemiskinan ekstrem (extreme poverty) ada di pengeluaran US$ 1,9 per kapita per hari, sehingga jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 12,4 juta orang atau 4,6% dari populasi pada tahun 2018.

Untuk menurunkan tingkat kemiskinan, diperlukan sistem perlindungan sosial. Pemerintah ingin menurunkan tingkat kemiskinan level paling bawah atau extreme poverty ke 0%.

Extreme poverty kita sekitar 2,5% sampai 3%. Tadi diarahkan oleh Bapak Presiden, sampai dengan pada tahun 2024 diharapkan itu bisa menjadi 0%,” kata Suharso Monoarfa saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/1/2021).

Bagaimana caranya bisa menurunkan tingkat kemiskinan hingga ke level 0%, Suharso mengatakan, salah satunya dengan fokus pada program bantuan sosial. Sasaran dari program bantuan sosial ini adalah kelompok masyarakat yang rentan dan miskin.

“Sehingga dengan demikian, penurunan kemiskinan akan kita bisa capai,” ujar Suharso Monoarfa.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, pelajaran berharga yang didapatkan dari pandemi Covid-19 adalah bagaimana pemerintah bisa hadir membantu masyarakat melalui program-program bantuan sosial.

Agar program bantuan sosial dapat berjalan tepat sasaran dan tepat guna, maka salah satu yang harus dilakukan pemerintah adalah memperbaiki data penerima manfaat.

“Kita menyadari bahwa memang ada hal yang perlu diperbaiki dalam hal data, ketepatan dari orang yang berhak dan orang-orang yang tidak berhak,” terang Suharso Monoarfa.

Data merupakan faktor terpenting dalam melaksanakan program perlindungan sosial melalui penyaluran program bantuan sosial.

Sebelumnya, Suharso menegaskan pihaknya ditugaskan Presiden Jokowi untuk menyusun ulang sistem perlindungan sosial. Karena itu, Kementerian PPN/Bappenas akan mengintegrasikan sistem perlindungan sosial yang ada dan telah berjalan agar penyaluran program perlindungan sosial dapat berjalan semakin efektif.

“Jadi, Bappenas ditugaskan oleh bapak presiden untuk menyusun ulang sistem perlindungan sosial ini. Jadi ke depan, ini akan kita susun kembali, kita rancang ulang, kita desain hal-hal yang sudah kita laksanakan hari ini untuk kita integrasikan sedemikian rupa,” ujar Suharso Monoarfa.

Ditegaskannya, reformasi sistem perlindungan sosial akan segera dilaksanakan dalam waktu yang dekat ini. “Timeframenya sudah dibuat oleh Bappenas sampai dengan tahun 2024,” tukas Suharso Monoarfa.

Penyusunan ulang sistem perlindungan sosial yang akan dilakukan, menurut Suharso, langkah pertama adalah mengenai ketepatan data dengan digital based sehingga penyampaian program perlindungan sosial memiliki tingkat akurasi yang tinggi.

Sumber : beritasatu.com

Continue Reading

Ekonomi Global

Perusahaan Raksasa China Bakal Ditendang dari Bursa AS, Apa sajakah?

Published

on

Finroll.com – Perusahaan Raksasa China Bakal Ditendang dari Bursa AS, Apa sajakah? Tiga perusahaan telekomunikasi China bakal ditendang dari New York Stock Exchange (bursa saham Amerika Serikat/AS) bulan ini. Langkah ini mengikuti kebijakan Presiden AS Donald Trump pada akhir tahun lalu melarang orang AS investasi di perusahaan-perusahaan yang dicurigai dikendalikan oleh militer China.

Senin (4/1/2021), tiga perusahaan itu yakni China Mobile (CHL), China Telecom (CHA), dan China Unicom (CHU) semuanya akan ditangguhkan dari NYSE selambat-lambatnya 11 Januari

Sementara itu, Kementerian Perdagangan China mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Beijing akan mengambil langkah untuk melindungi kepentingan perusahaan China. Ketiga perusahaan telekomunikasi tersebut telah diperdagangkan di New York selama bertahun-tahun.

China Mobile, perusahaan telekomunikasi terbesar di negara itu telah terdaftar di New York Stock Exchange sejak 1997. Sementara itu, saingannya China Telecom dan China Unicom telah diperdagangkan di sana sejak awal 2000-an.

Perusahaan menyatakan, hari Senin bahwa mereka belum mendengar dari NYSE tentang kapan mereka akan dihapus dari daftar. Namun, mereka sedang mempertimbangkan langkah-langkah untuk melindungi hak-hak mereka.

Meski volume perdagangan relatif rendah di New York, mereka mengaku bahwa keputusan tersebut dapat mempengaruhi saham yang diperdagangkan di tempat lain.

Hal itu sudah tampak terjadi di Hong Kong, di mana saham di masing-masing perusahaan sempat turun antara 3% dan 5% pada hari Senin.

Kendati perusahaan-perusahaan tersebut mencatatkan sahamnya di New York, bisnis mereka sebagian besar berada di China. Komisi Pengaturan Sekuritas China mengatakan pada hari Minggu bahwa dampak langsung dari delisting akan ialah pertumbuhan perusahaan dan kinerja pasar secara umum.

“Kami dengan tegas mendukung ketiga perusahaan untuk menjaga hak-hak mereka yang sah sesuai dengan hukum, dan yakin mereka mampu menangani dengan baik setiap dampak negatif yang disebabkan oleh perintah eksekutif dan potensi penghapusan pencatatan,” kata regulator dalam sebuah pernyataan.

Pentagon sejauh ini telah mengidentifikasi 35 perusahaan yang dikatakan memiliki hubungan dengan militer China, termasuk pembuat chip Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) dan perusahaan teknologi Huawei.

SMIC membantah memiliki hubungan dengan militer China. Huawei juga dalam berbagai waktu membantah tuduhan AS bahwa hal itu menimbulkan risiko keamanan nasional dan Kementerian Pertahanan China sendiri tahun lalu mengatakan bahwa perusahaan teknologi itu tidak memiliki apa yang disebut latar belakang militer.

Sumber : detik.com

Continue Reading

Trending