Connect with us

Keuangan

Trump Sebut Cryptocurrency Bukan Uang

Published

on


Donald Trump OTW Vietnam Untuk Bersua Kim Jong-un

Finroll.com –  Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan bahwa cryptocurrency bukan uang, dan memperingatkan kepada pihak yang ingin bergabung dalam aktivitas keuangan harus mematuhi peraturan perbankan.

“Saya bukan penggemar Bitcoin dan cryptocurrency lainnya, yang bukan uang, dan nilainya sangat fluktuatif, didasari pada pergerakan yang fluktuatif,” tulis Trump dalam akun Twitternya.

Dikutip dari AFP, Trump mengatakan bahwa cryptocurrency yang bersifat digital membuatnya hampir tidak dapat dilacak, sehingga dapat memfasilitasi aktivitas ilegal.

Cryptocurrency sebenarnya telah berkembang sejak Bitcoin diluncurkan pada 2009. Namun, ketika bulan lalu Facebook mengungkapkan rencana menerbitkan mata uang virtual sendiri yakni, Libra, hal itu mengguncang regulator keuangan di seluruh dunia.

Dengan jumlah lebih dari dua miliar pengguna, perusahaan raksasa media sosial itu dijadwalkan akan merilis cryptocurrency pada 2020, di kelilingi pula oleh banyak mitra. Pada akhirnya, rencana itu benar-benar dapat mengganggu dunia keuangan.

Tetapi Trump mengatakan bahwa Libra memiliki kedudukan yang rendah, dan memiliki ketergantungan. Dia juga memperingatkan Facebook dan perusahaan lain bahwa mereka harus mematuhi peraturan perbankan AS dan internasional jika mereka ingin meluncurkan cryptocurrency mereka sendiri.

“Kami hanya memiliki satu mata uang riil di AS, dan lebih kuat dari yang pernah ada,” tweetnya.

Konferensi Tingkat Tinggi Kelompok Kerja G7 diperkirakan akan menghasilkan laporan pendahuluan tentang cryptocurrency berbasis aset pada pekan depan, tepatnya ketika para menteri keuangan negara-negara kelompok G7 itu bertemu di Prancis.

“Semakin regulator internasional menyelidiki proyek ini, semakin banyak kita memiliki pertanyaan serius dan kemungkinan melakukan pemesanan,” kata Gubernur Bank Sentral Prancis Francois Villeroy de Galhaut.

Jerome Powell, Gubernur bank sentral AS Federal Reserve juga menyinggung topik yang sama ketika bersaksi di depan Kongres AS pada Rabu (10/7) dan Kamis (11/7) lalu.

“Saya pikir kita perlu melakukan penilaian yang sangat hati-hati, sabar, dan seksama tentang risiko sebenarnya. Ukuran jaringan media sosial Facebook mengaraj pada kepentingan sistemik,” kata Jerome Powell, Kamis (11/7) waktu setempat.

Beberapa politikus AS menyerukan pembekuan total pada proyek Libra Facebook.

Facebook telah berjanji untuk menyediakan mata uang virtual sehingga dapat membawa lebih dari 1 miliar orang yang tidak memiliki rekening bank untuk masuk ke dalam sistem keuangan.

Perusahaan menegaskan akan menyediakan mata uang yang stabil dan hadir di telepon pintar, sehingga orang dewasa tanpa rekening bank atau mereka yang menggunakan layanan di luar sistem perbankan untuk memenuhi kebutuhan dari dalam sistem keuangan.

Pada akhirnya, setiap telepon pintar akan menjadi dompet digital bagi Libra untuk dapat memperluas penggunaan perbankan, layanan kartu kredit dan e-commerce di negara-negara berkembang.

Keuangan

BPJS Kesehatan Alami Defisit Keuangan Hingga Rp28,1 Triliun

Published

on

Finroll.com — Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat mengalami alami defisit keuangan. Pasalnya defisit yang harus ditanggung untuk tahun 2018 lalu saja belum tercover sepenuhnya. Ditambah lagi dengan angka defisit tahun ini yang jumlahnya cukup besar.

Kemal Imam Santoso selaku Direktur Keuangan BPJS Kesehatan, mengatakan hingga Agustus 2019 defisit keuangan mencapai Rp19 triliun. Sementara untuk defisit tahun lalu mencapai Rp9,1 triliun. Dengan begitu angka defisit tercatat sebesar Rp28,1 triliun.

Diperkirakan angkanya akan semakin bertambah mengingat bulan berjalan sampai akhir tahun masih empat bulan lagi.

“Estimasi kita (defisit) pada current running sekitar Rp28 triliunan. Ini bawaan dari tahun lalu Rp9,1 triliun, ditambah yang ada tahun ini kan Rp19 triliun,” ujar Kemal dalam keterangan persnya, Jumat (23/8/2019).

Terus membengkaknya defisit ini diakibatkan oleh banyak hal. Salah satunya ialah rendahnya tingkat kepatuhan peserta bukan penerima upah (PBPU) dalam membayar iuran.

Sampai dengan saat ini masih ada 15 juta peserta mandiri yang menunggak pembayaran iuran.

Selain itu, Kemal menilai perlu adanya peninjauan kembali terkait besaran iuran peserta BPJS . Pasalnya, besaran iuran saat ini sudah tidak relevan lagi. “Kebutuhan (peninjauan iuran) memang cukup mendesak,” katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan hal yang senada. Menurut dia, besaran iuran yang tidak pernah berubah sejak 2016 perlu ditinjau kembali.

Selain melakukan peninjauan kembali besaran iuran, Ani juga mendorong BPJS Kesehatan meningkatkan kepatuhan pembayaran. Hal ini sejalan dengan fungsi dibentuknya badan penjamin kesehatan negara tersebut.

“Kewajiban peserta adalah membayar iuran, yang tidak mampu ditanggung pemerintah. Yang mampu maka mereka harus disiplin membayar iuran dan itulah fungsinya BPJS diberi wewenang, hak, dan kekuasaan untuk enforcement,” ucap Sri Mulyani.(red)

Continue Reading

Keuangan

Solusi Tepat BNI Syariah Smart Lewat “Umroh Duluan Cicil Belakangan”

Published

on

Finroll.com — BNI Syariah dalam mengakomodir tingginya minat masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji dan umroh, namun terbatas secara finansial.

Dirut Arrayyan Multi Kreasi (AMK) Bambang Hamid Sujatmiko pemiliki travel haji dan umroh manggandeng BNI Syariah dengan menggelar BNI Syariah Islamic Tourism Expo 2019 untuk merespon dan mempercapat serta memudahkan masyarakat mewujudkan mimpinya dalam meningkatkan religiusitas pribadi dan keluarganya.

Lewat slogan “Umroh Duluan Cicil Belakangan” agaknya memudahkan masyarakat yang selama ini menunggu kesempatan untuk pergi umroh agar lebih cepat.

“Kalau menabung terlebih dahulu, mungkin masih memerlukan waktu cukup lama, tetapi dengan slogan “Umroh Duluan Cicil Belakangan” – solusi tepat BNI Syariah smart, masyarakat akan lebih cepat mewujudkan mimpi-mimpinya,” kata Bambang.

Lamanya waktu tunggu umroh tak lepas dari tinggginya minat masyarakat untuk mempertebal keimanannya dengan cara umroh ke Tanah Suci.

Saat ini, sekitar sejuta penduduk muslim Indonesia melakukan umroh setiap tahunnya, dan realitas ini menempatkan Indonesia sebagai negara kedua paling banyak yang mengirim jamaah umroh setelah Pakistan.

BNI Syariah pun menyadari fenomena itu. Menurut Bambang, dengan semakin banyaknya jumlah jamaah umroh di Tanah Air, sudah selayaknya mereka memperoleh informasi dari bisnis layanan umroh secara transparan.

“Di ajang BNI Syariah Islamic Tourism Expo ini semua travel agent yang terlibat memiliki kualifikasi dan resmi, sehingga bisa memberikan layanan yang baik dan profesional kepada para jamaah,” tambahnya.

Sementara Corporate Secretary BNI Syariah Rima Dwi Permatasari, menjelaskan, pameran ini merupakan satu diantara sekian bentuk komitmen BNI Syariah dalam mengembangkan ekosistem halal, dimana industri halal termasuk wisata halal memiliki potensi yang sangat besar yaitu mencapai US$10 miliar.

Selain itu, kata Rima, pameran ini digelar untuk menjawab antusiasme masyarakat Indonesia beribadah haji dan umroh. Bahkan, lanjut Rima, kuota haji Indonesia saat ini terbesar di dunia dengan 231 ribu jamaah.

Lebih lanjut Rima menambahkan, melalui event yang berisi berbagai macam industri ini dapat memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dan sarana konsultasi, terutama dalam menjalankan ibadah haji dan umrah serta wisata halal.

“Kami berharap dapat mempertemukan para stakeholders dari negara-negara tujuan wisata halal di dalam satu kegiatan pameran bertaraf internasional serta mengedukasi masyarakat mengenal perjalanan haji dan umroh,” katanya.

Dalam event ini akan ada berbagai promo paket umroh, haji khusus, dan wisata halal dengan harga terbaik.

“Demi memudahkan masyarakat dalam beribadah haji dan umroh, kami juga menyediakan program umrah duluan-cicil belakangan,” papar Rima.

Dalam pameran ini ratusan tenant supply chain yang menyokong kegiatan haji umroh dan membentuk ekosistem halal turut berpartisipasi.

Diantaranya adalah perusahaan yang bergerak di bidang haji dan umroh yaitu penyedia jasa hotel, transportasi, visa, katering dan telekomunikasi; perusahaan penyelenggara resmi perjalanan umroh dan haji khusus; serta perwakilan negara-negara sahabat dari tujuan wisata halal yang datang dari negara-negara di Timur Tengah, Central Asia, Eropa dan Asia.

Untuk menambah kemeriahan selama pameran berlangsung, akan ada talkshow dan seminar bagi para profesional, pelaku bisnis, serta masyarakat umum diantaranya destinasi wisata muslim dari NTO (National Tourism Organization), government talk bidang pengembangan wisata dari Bekraf, dan product knowledge dari BNI Syariah. (Red)

Continue Reading

Keuangan

Kerjasama Dengan Beberapa Bank, SIM Bisa Berfungsi Jadi Uang Elektronik

Published

on

Finroll.com — Di Era serba digital, Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri) melakukan soft launchingSmart SIM (Surat Izin Mengemudi). Kelak, SIM pintar ini memiliki fitur uang elektronik berbasis kartu di dalamnya.

Alhasil, Smart SIM juga memiliki fungsi sebagai alat pembayaran bagi para pengendara. Korlantas Polri juga bekerjasama dengan beberapa bank untuk melakukan pengembangan SIM cerdas tersebut.

Bank-bank yang berkongsi dalam pengembangan Smart SIM itu di antaranya adalah tiga bank pelat merah. Yakni PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI).

Fajar Kusuma Nugraha, Vice President Divisi E-channel BNI, mengamini hal tersebut. Namun, saat ini prosesnya masih dalam tahap uji coba alias piloting.

“Dalam kerjasama besar antara Polri dengan perbankan, menjadikan SIM bisa berfungsi sebagai uang elektronik,” katanya, yang dilansir dari Kontan, Kamis (22/8/2019).

Lebih lanjut Fajar mengatakan, bentuk kerjasama yang perbankan lakukan dengan Polri berupa gobranding uang elektronik. Hanya saja, mengenai perincian kerjasama tersebut, ia masih belum bisa menjelaskan secara detail.

Pasalnya, sampai saat ini BNI masih dalam proses permohonan izin dengan Bank Indonesia (BI) selaku regulator di bidang sistem pembayaran. “Kami sedang ajukan permohonan ke BI atas bentuk kerjasamanya, begitu ada persetujuan akan segera kami launching,” ujar Fajar.

Sebagai informasi saja, saat ini ada sejumlah bank penerbit uang elektronik, misalnya, Bank Mandiri, BNI, BRI dan PT Bank Central Asia Tbk (BCA).

Bank Mandiri tercatat memiliki total uang elektronik berbasis kartu atau e-money sebanyak 18,21 juta per Juni 2019. BNI juga sudah menerbitkan BNI TapCash sebanyak 5,01 juta kartu dan BRI tercatat sudah menerbitkan 14,5 juta kartu hingga akhir Juli 2019.(red)

Continue Reading
Advertisement

Trending