Connect with us

Business

Usai Kasus Harley Davidson, Saham Garuda Mulai Merangkak Naik

Published

on


Saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk terpantau menguat pada perdagangan Senin (16/12). Saham dengan kode emiten GIAA itu naik 2 poin atau 0,40 persen dari level Rp498 menjadi Rp500 per saham. Posisi ini cenderung membaik dibanding pekan lalu.

Saham Garuda Indonesia sempat terpuruk akibat kasus penyelundupan komponen Harley-Davidson dan sepeda Brompton pada armada baru Airbus A330-900 NEO. Pesawat itu diterbangkan langsung dari Toulouse, Prancis, pada Sabtu (16/11).

Imbasnya, Menteri BUMN Erick Thohir memberhentikan Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara pada Kamis (5/12) karena terbukti sebagai dalang dari aksi penyelundupan itu.

Pada hari yang sama, saham Garuda Indonesia langsung melemah 0,80 persen ke level Rp496. Pelemahan saham maskapai penerbangan pelat merah itu masih berlanjut keesokan harinya, Jumat (6/12) sebesar 2,42 persen ke level Rp484.

Pekan berikutnya, saham Garuda Indonesia masih lesu lantaran turun 0,40 persen dalam seminggu. Saham Garuda Indonesia sempat menguat pada perdagangan Senin (9/12) ke level Rp500 dan Selasa (10/12) menjadi Rp515.

Sayangnya, saham Garuda Indonesia kembali menukik 0,40 persen ke level Rp498 pada perdagangan Jumat (13/12). Namun demikian, saham Garuda Indonesia cenderung membaik dibandingkan posisi saat pengungkapan kasus Harley Davidson, yakni di level Rp496.

Sejak awal tahun, saham Garuda Indonesia terpantau menguat 67,11 persen. Saham Garuda Indonesia berhasil mencapai level tertinggi Rp630 pada Rabu(6/3). Sementara itu, harga terendah saham Garuda Indonesia di posisi Rp296 pada Kamis (17/1).

Senior Vice President Royal Investium Sekuritas Janson Nasrial mengatakan penurunan saham dipicu pelanggaran Good Corporate Governance (GCG) oleh jajaran direksi. Penyelundupan Harley-Davidson bukanlah pelanggaran GCG pertama yang dilakukan oleh manajemen.

Sebelumnya, manajemen Garuda Indonesia terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan tahun buku 2018 dari rugi menjadi untung.

Namun demikian, Janson menilai pencopotan empat direksi yang terbukti melanggar GCG diyakini mampu memperbaiki kinerja perusahaan pelat merah itu. Sebagaimana diketahui, tak hanya mengganti dirut, dewan komisaris Garuda Indonesia juga mencopot empat direksi perusahaan yang berkaitan dengan penyelundupan komponen motor Harley-Davidson.

Empat direksi lain yang dicopot, Direktur Operasi Bambang Adisurya Angkasa, Direktur Kargo dan Pengembangan Usaha Mohammad Iqbal, Direktur Teknik dan Layanan Iwan Joeniarto, dan Direktur Human Capital Heri Akhyar. Sebagai gantinya, mereka mengangkat Fuad Rizal menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama maskapai penerbangan pelat merah tersebut.

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan salah satu alasan penunjukan Fuad adalah karena yang bersangkutan tak ikut dalam penerbangan dari Prancis ke Indonesia bersama empat direksi lainnya.

“Setidaknya saham Garuda Indonesia masih bisa bertahan di atas level support Rp480,” katanya kepada CNNIndonesia.com.

Ia menilai kinerja keuangan Garuda Indonesia mulai membaik. Hal tersebut tercermin pada kinerja kuartal III 2019, di mana Garuda Indonesia berhasil mengantongi laba sebesar US$122,42 juta setara Rp1,71 triliun mengacu kurs Rp14 ribu.

Kinerja maskapai BUMN itu membaik dari tahun lalu yang mencatatkan rugi sebesar US$114,08 juta setara Rp1,59 triliun.

Raihan laba perseroan ditopang kenaikan pendapatan sebesar 9,95 persen dari US$3,21 miliar setara Rp44,94 triliun pada September 2018 menjadi US$3,54 miliar atau Rp49,56 triliun. Pertumbuhan pendapatan disumbang oleh kenaikan pendapatan penerbangan berjadwal sebesar 8,89 persen dari US$2,56 miliar menjadi US$2,79 miliar.

“Jadi sepanjang kinerja baik tersebut dapat dipertahankan dan GCG sudah mulai membaik, harusnya bisa balik lagi ke atas Rp500 per saham,” imbuh dia.

Meski kasus penyelundupan telah terungkap, Kementerian BUMN masih terus membenahi perusahaan pelat merah itu dengan mengkaji ulang entitas bisnis Garuda yang tidak sesuai dengan bisnis inti perusahaan. Bahkan, Kementerian BUMN membuka opsi menutup anak dan cucu usaha yang dinilai tidak produktif.

Di sisi lain, Garuda Indonesia diterpa isu miring terkait menaikkan harga (mark up) pesawat jenis Airbus. Informasi itu disampaikan oleh akun Twitter anonim @digeeembok yang menyebut Tommy Tampatty, Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda Indonesia atawa Sekarga, mark up harga pemesanan pesawat Airbus A330-300
pada rentang waktu 1988-1992 silam

Menurut akun tersebut, harga pesawat tersebut dibeli Garuda Indonesia US$214 juta per unit. Garuda sendiri memesan enam unit yang berarti perusahaan menggelontorkan dana sebesar US$1,2 miliar.

“Padahal, pada 2003, harga Airbus A330-300 adalah US$140 juta,” tulis pemilik akun @digeeembok.

Namun hal tersebut dibantah mentah-mentah oleh Tommy. Ia meminta seluruh pihak yang memiliki bukti atas mark up itu bersama-sama melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Business

Pengamat Sebut Larangan Mudik Tak Perlu Tunggu Aturan, Wabah Corona

Published

on

By

Finroll – Jakarta,  Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio mengatakan pemerintah tidak perlu membuat aturan hukum untuk melarang kegiatan mudik jelang lebaran di tengah masa tanggap darurat virus corona.

Ia menilai jika menunggu aturan dibuat, namun masyarakat terus bergerak, dikhawatirkan penyebaran penyakit covid-19 semakin meluas.

“Di situasi seperti ini sebenarnya ada dasar hukum atau tidak, upaya yang bisa dilakukan untuk menyelamatkan ya dilakukan. Mau tunggu aturan dibuat dulu, keburu mati orang,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (27/3).

Menurut dia, surat larangan mudik secara tertulis dari Kementerian Perhubungan saja sudah cukup. Mengingat, situasinya saat ini yang lenggang, banyak orang mudik lebih cepat ke kampung halaman.

“Di Jakarta kan semua aktivitas diredam. Banyak orang dari daerah pulang. Tetapi kan mereka tidak tahu apakah mereka sudah kena (corona) atau belum, banyak yang tidak cek,” imbuh dia.

Nah, apalagi, sambung Agus, budaya orang Indonesia kebanyakan tidak acuh kalau tidak ada sanak keluarga yang mengalami. “Larangan mudik sudah benar dan pemda juga harus karantina orang yang datang ke daerahnya. Seperti Tegal itu, saya setuju,” jelasnya.

Ia menilai masyarakat membutuhkan kebijakan yang tegas untuk meminimalisir jumlah korban yang terus meningkat. “Ini belum puncaknya. Mau nunggu berapa lagi menjadi korban? Mau ada atau tidak aturan, berdasarkan kemanusiaan harusnya larangan itu dilakukan,” tegas Agus.

Sebelumnya, Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengisyaratkan larangan mudik. Ia khawatir lonjakan mudik yang lebih cepat dilakukan warga Jabodetabek berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah korban corona di beberapa daerah tujuan.

“Dari data yang kami terima, cukup memprihatinkan, khususnya Kabupaten Sumedang. Ini ODP-nya meningkat karena dapat limpahan orang mudik dari Jabodetabek,” terang dia.

Kemudian, ia melanjutkan, kasus di beberapa daerah di Jawa Tengah juga meningkat. Ia khawatir tanpa larangan mudik dan regulasinya, penyebaran covid-19 akan meluas.

“Ini belum puncaknya (mudik). Kalau kami tidak melakukan sesuatu untuk melarang, dikhawatirkan meluas menambah zona merah (corona) di daerah tujuan mudik,” ujar Adita.

Sementara, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub beserta sanksinya bagi warga yang nekat mudik di tengah corona. Kajian itu akan disampaikan dalam rapat terbatas dengan menteri-menteri Presiden Jokowi.

Menurut Budi, meski ramadan masih satu bulan ke depan, namun jajarannya menemukan banyak masyarakat yang mudik lebih awal.

“Kami mendapati ada masyarakat yang mudik sebelum waktunya. Beberapa hari yang lalu pada 20, 21, 22 Maret 2020. Itu ada beberapa terminal tipe A mengalami lonjakan penumpang dari Jabodetabek,” tutur dia.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Business

Pekerja informal merana karena virus corona

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Achmad Syarif hanya bisa pasrah meratapi nasib periuk nasinya. Maklum, setelah virus corona (covid-19) mewabah di dalam negeri, kerjaannya menjadi seret.

Arie, sapaan akrabnya, merupakan personal trainer yang biasa mencari nafkah melatih orang-orang di pusat kebugaran. Setelah virus corona mewabah, ia tak bisa lagi menjalankan pekerjaannya secara normal sehari-hari.

Kebijakan pemerintah untuk menutup beberapa bisnis, termasuk pusat kebugaran demi meminimalisir penyebaran wabah tersebut telah memberikan pukulan telah bagi pendapatan Arief sebagai personal trainer. Tidak tanggung-tanggung, karena kebijakan tersebut pendapatannya terjun bebas sampai dengan 60 persen.

“Sangat terpukul, terutama pendapatan saya mungkin sekitar 60 persen sudah turun. Karena gym (pusat kebugaran) tutup, otomatis pendapatan dari klien-klien saya itu hilang semua,” katanya saat dihubungi CNNIndonesia.com Jumat (27/3).

Arief menjelaskan semenjak tempat kerjanya tutup, ia hanya menggantungkan penghasilannya pada klien-klien yang berminat untuk dilatihnya secara langsung di rumah. Akan tetapi, jumlah klien tersebut sangat sedikit dibandingkan jumlah yang biasa ditangani Arief pada kondisi normal.

“Sekarang saya latih home to home bagi yang minat. Tapi itu pun sedikit sekali, dulu saya bisa dapat 11 orang, termasuk kelas-kelas di gym. Kalau sekarang paling banyak 4 orang,” ungkap pria berumur 39 tahun itu.

Permasalahan Arief tak terhenti disitu. Arief menyebut dirinya kini merasa semakin was-was lantaran jumlah kliennya semakin berkurang. Ia mengatakan, beberapa kliennya memutuskan membatalkan sesi latihan di rumah karena semakin waspada terhadap ancaman virus corona.

“Udah gitu semakin lama juga klien turun, Kemarin saja hanya dua orang. Saya hanya bisa pasrah sekarang,” jelasnya.

Ia menyebut penghasilannya untuk dua kliennya saat ini hanya dapat menghasilkan Rp400 ribu per sesi latihan. Dengan penghasilan tersebut, Pria jangkung berkulit putih itu merasa bingung mencari cara untuk mencari tambahan guna memenuhi kebutuhan keluarga serta membayar cicilan rumahnya yang masih berjalan.

“Pusing banget sekarang, saya udah enggak tahu bulan depan bagaimana caranya. Apalagi anak sudah mau kuliah.Cicilan rumah 14 tahun juga masih jalan,” jelasnya.

Segendang sepenarian dengan Arief, Annesyifa Khairunnisa juga mengalami nasib serupa. Anne yang merupakan seorang guru les di suatu lembaga kursus mengaku penghasilannya anjlok akibat virus corona.

Ia menyebut, penutupan sekolah-sekolah membuat beberapa lembaga kursus, termasuk tempatnya mengajar terpaksa menghentikan aktivitas selama virus corona mewabah di tanah Air.

“Selama virus corona ini saya sangat rugi, soalnya karena saya ini guru les gak tetap, jadi kalau tidak ada kelas, ya tidak ada yang masuk (pendapatan),” ungkapnya.

Annes sebenarnya tak mau menerima nasib. Ia berusaha mencari penghasilan tambahan dengan membuka tawaran les privat kepada beberapa murid-murid serta kerabatnya setelah aktivitas sekolah dihentikan.

Namun, ia mengaku tak ada satu pun murid yang berminat untuk mengambil les tersebut. “Saya sempat nawarin untuk les privat, tapi orang tua murid gak ada yang mau, karena takut corona juga,” jelasnya.

Dengan kondisi tersebut, ibu tiga anak itu kini hanya bergantung pada penghasilan suaminya yang merupakan seorang pegawai swasta untuk membayar kebutuhan, dan kontrakan tempat tinggal keluarganya.

Ia mengaku pesimis gaji suaminya yang sebesar Rp4 juta rupiah dapat memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangganya ke depan. Tak menyerah mencari pekerjaan, Anne akhirnya berencana untuk membantu suaminya dengan menjadi reseller dari toko baju online .

“Rencananya saya mau mencoba bantu jualan baju-baju online, jadi reseller,” tutur wanita berumur 36 tahun itu.

Anne berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi masalah yang ia hadapi tersebut. Uluran tangan ia minta diberikan pemerintah dengan membantu para masyarakat yang terkena dampak besar dari virus corona, terutama pekerja informal seperti dirinya.

Ia merasa, kesejahteraan rakyat terutama seluruh pekerja menjadi tanggung jawab pemerintah di tengah wabah virus corona. “Kalau begini terus bisa kacau, mungkin makin banyak dari kami yang nganggur. Harapannya saya, pemerintah bisa bantu kami semua, untuk semakin cepat tangani virus corona, karena kondisi saat ini sangat sulit bagi kami,” pungkasnya.

 

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Business

Kemenhub Kaji Sanksi Bagi Pemudik Nekat di Tengah Corona

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Kementerian Perhubungan mengkaji sanksi bagi masyarakat yang nekat mudik atau balik ke kampung halamannya jelang perayaan lebaran di tengah masa tanggap darurat virus corona. Hasil kajian bakal dibawa ke rapat terbatas bersama menteri-menteri Jokowi dengan usulan larangan mudik.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan kajian sanksi bersama usulan larangan mudik ditempuh dalam upaya mencegah penyebaran penyakit covid-19.

Menurut Budi, meski ramadan masih satu bulan ke depan, namun jajarannya menemukan banyak masyarakat yang mudik lebih awal.

“Kami mendapati ada masyarakat yang mudik sebelum waktunya. Beberapa hari yang lalu pada 20, 21, 22 Maret 2020. Itu ada beberapa terminal tipe A mengalami lonjakan penumpang dari Jabodetabek,” ujarnya, Jumat (27/3).

Apalagi, situasi Jabodetabek saat ini lebih lengang sejak sekolah dan bekerja dari rumah (school/work from home).

“Karenanya, kami akan usul. Bisa melibatkan Pemprov DKI, termasuk kementerian dan lembaga terkait, untuk menerapkan punishment (hukuman) mengenai mudik. Jadi, masyarakat yang memaksa mudik akan diberi punishment seperti apa,” jelas Budi.

Selain menyiapkan sanksi, Budi menuturkan pihaknya juga mengkaji usulan untuk memberi insentif bagi masyarakat Jabodetabek yang tak melakukan tradisi mudik, terutama bagi masyarakat kalangan menengah dan pekerja sektor informal.

“Kalau tidak mudik, mungkin akan diberi reward (penghargaan) dibantu dari sisi pendapatan, membujuk supaya tidak mudik,” jelasnya.

Adapun untuk masyarakat yang terlanjur mudik, ia mengklaim telah mengambil langkah antisipasi penyebaran virus corona. Yaitu, mengimbau kepala-kepala dinas perhubungan di daerah untuk memberi kotak disinfektan di beberapa terminal tujuan yang mengalami lonjakan penumpang.

“Kami juga meminta kadishub provinsi bersama kepala dinas kesehatan setempat untuk melakukan pengecekan dan melakukan identifikasi terhadap pemudik yang datang dari Jabodetabek, apakah mereka masuk PDP atau ODP,” ungkapnya.

PDP adalah pasien dalam pengawasan atau orang yang mengalami gejala demam di atas 38 derajat celcius atau riwayat demam, ispa, dan pneumonia ringan hingga berat dan memiliki riwayat perjalanan ke negara terjangkit atau kontak dengan orang positif.

Sementara, ODP ialah orang dengan gejala demam lebih dari 38 derajat atau riwayat demam, ispa, namun tanpa pneumonia. Ia juga memiliki riwayat perjalanan ke negara terjangkit 14 hari terakhir sebelum timbul gejala.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengaku khawatir lonjakan mudik lebih awal akan mempengaruhi peningkatan jumlah ODP corona di beberapa daerah tujuan.

“Dari data yang kami terima, cukup memprihatinkan, khususnya Kabupaten Sumedang. Ini ODP-nya meningkat karena dapat limpahan orang mudik dari Jabodetabek,” terang dia.

Kemudian, ia melanjutkan, kasus di beberapa daerah di Jawa Tengah juga meningkat. Ia khawatir tanpa larangan mudik dan regulasinya, penyebaran covid-19 akan meluas.

“Ini belum puncaknya (mudik). Kalau kami tidak melakukan sesuatu untuk melarang, dikhawatirkan meluas menambah zona merah (corona) di daerah tujuan mudik,” ujar Adita.

Berdasarkan data yang dikantongi pemerintah, dari total 893 kasus positif corona hingga saat ini, DKI Jakarta mendominasi. Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan kasus Achmad Yurianto mengungkap 103 kasus baru kemarin, 53 di antaranya dari DKI Jakarta. Diikuti Sulawesi Selatan 14 kasus, dan 8 kasus di Jawa Timur.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending