Connect with us

Hukum & Kriminal

Ustadz Haikal Hassan Ditangkap?

Published

on


Finroll.com – Ustaz Haikal Hassan Baras atau akrab disapa Babe Haikal heboh jadi perbincangan netizen di dunia maya. Ini setelah beredar info bahwa babe Haikal dicolok polisi di Dubai, Uni Emirat Arab dan dideportasi kembali ke Indonesia.

Kendati demikian, memurut juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Andre Rosiade info penangkapan terhadap Babe Haikal yang juga salah satu pentolan dalam gerakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) dan PA 212 adalah palsu alias hoaks. Hal itu setelah BPN memastikan langsung dengan berkomunikasi langsung dengan keluarga Babe Haikal.

“Hoaks (info penangkapan Ustaz Haikal Hassan Baras, Red), BPN tadi malam sudah berkomunikasi dengan istri beliau,” kata Andre kepada Republika.co.id, Rabu (29/5).

Berdasarkan informasi yang diperoleh BPN, Andre mengatakan ustaz Haikal Hasan tak pergi ke Dubai, UAE. Melainkan saat ini Ustaz Haikal Hassan tengah berada di Tanah Suci Makkah, Arab Saudi.

Andre mengatakan keberadaan Ustaz Haikal Hassan di Arab Saudi yakni untuk beribadah. Kendati demikian tak menutup kemungkinan Ustaz Haikal Hasan pun bertemu dengan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab. “Babe di Arab, di Makkah. Beliau ibadah. Rasanya ketemulah (dengan Habib Rizieq, Red),” katanya.

Sementara itu telah berkali-kali mencoba menghubungi nomor ponsel yang biasa digunakan ustaz Haikal Hasan. Namun demikian hingga saat ini belum memperoleh jawaban.

Advertisement

Hukum & Kriminal

Pengacara Beberkan Fakta yang Sebenarnya, Tidak Benar Tahir Ferdian Melakukan Penggelapan

Published

on

By

Dugaan penggelapan dalam jabatan dengan terdakwa Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng, kembali disidangkan Kamis (17/10) pagi. Komisaris PT. Taindo Citratama ini, didampingi dua pengacara ternama di Jakarta. Yakni Supriyadi SH MH dan Abdul Kodir Batubara SH.

Sidang tersebut dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Nuramanu. Didampingi anggota majelis hakim Efrida Yanti dan Yona Lamerossa Ketaren.Sementara jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Negeri Batam dihadiri Rosmarlina Sembiring , Samsul Sitinjak, dan dua jaksa lainnya.

Agenda sidang pemeriksaan saksi. Ada lima saksi yang diajukan oleh JPU yakni Fanny dkk. Tahir duduk sebagai terdakwa atas dugaan penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam dakwaan primer pasal 374 KUHP, dan dakwaan alternative pasal 372 KUHP.

Saksi Fanny yang merupakan orang kepercayaan Ludijanto Taslim pertama diperiksa. Ia memberikan kesaksian seputar yang ia ketahui tentang dugaan peristiwa pidana yang diarahkan kepada terdakwa.

Baik hakim, JPU, dan pengacara terdakwa mencerca sejumlah pertanyaan kepada Fanny dkk. Suasana sidang yang semula hening berubah riuh. Itu setelah, pengacara terdakwa Supriyadi mencerca pertanyaan Fanny.

Dalam kesaksian Fanny menurut pengacara ini, terkesan berbelit-belit. Dan ada dugaan design, sehingga tak terkuak fakta yang sebenarnya sebelum peristiwa pidana ini dituduhkan kepada kliennya.

“Jadi saudara saksi, jawab saja iya atau tidak. Kami kan hanya bertanya, kuasa jual asset yang diberikan oleh klien kami kepada Ludijanto Taslim sudah habis masa sekitar sebulan. Ditambah lagi. Tadi bilang ada salah ketik notaris. Itu bagaimana?,” tanya Supriyadi.

“Iya pak, tadi saya sudah menjelaskan, kalau kuasa jual itu sudah ada. Nah, dalam RUPS (rapat umum pemegang saham) ada perjanjian tegang waktu jual perusahaan. Iya begitu,” jawab saksi Fanny.

Suasana tegang lagi-lagi terjadi dalam sidang. Menurut Supriyadi, saksi Fanny seakan ada hal disembunyikan. Padahal kata Supriyadi, harusnya terbuka saja. Apa lagi kesaksian sudah di bawah sumpang masing-masing sesuai keyakinan yang dianut.

“Jadi saudara saksi, jawab saja iya atau tidak. Jangan terkesan menjawab yang bukan isi pertanyaan penasihat hukum. Jadi lebarnya kemana-mana nanti. Jadi faham yah,” timpal Dwi Nuramanu yang mengambil alih sidang yang sempat tegang.

Usai persidangan, Supriyadi bongkar-bongkaran terkait perkara yang sebenarnya. Katanya, awal mula perkara ini, terkait sejumlah asset PT. Taindo Citratama.Kronilogisnya, pada tahun 2003 lalu, oleh Ludijanto Taslim mengalihkan saham PT. Taindo Citratama sebanyak 50 persen kepada Tahir Ferdian alias Lim Chong Peng.

Pengalihan saham di hadapan Notaris berdasarkan Akta Nomor 10 tanggal 30 April 2003 yang dibuat oleh Diah Guntari L. Soemarwoto, SH Notaris di Jakarta pada 2003 itu. Berawal dari sini, perusahaan yang bergerak di bidang produksi plastik itu antara pelapor Ludijanto Taslim sebagai direktur dan Tahir sebagai komisaris sama sama memiliki saham 50 persen atas PT. Taindo Citratama.

Sejak 2003 itu, sampai tahun 2016 perusahaan PT. Taindo Citratama yang bergerak di bidang pabrikasi plastik tidak beroperasi. Sehingga, kedua pemegang saham Ludijanto Taslim sebagai direktur dan Tahir ingin menjual aset perusahaan itu sekitar Juli 2016 lalu.

“Dari sini, keduanya sama-sama mencari pembeli asset perusahaan itu. Ternyata, keduanya baik klien kami (Tahir) maupun Ludijanto Taslim sama mendapat calon pembeli. Pak Tahir ini calon pembeli akan membeli asset perusahaan itu Rp18 miliar. Sedangkan, Ludijanto Taslim dapat calon pembeli mendapat Rp40 miliar. Karena pak Ludijanto Taslim pingin yang mahal, akhirnya calon pembeli dari klien kami pak Tahir distop dulu,” jelas Supriyadi.

Berawal dari sini, keduanya mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 9 September 2016. Sebagaimana juga terkuak dalam keterangan saksi Fanny. Kemudian, terdakwa Tahir memberikan kuasa jual kepada Ludijanto Taslim sampai dengan 15 Oktober 2016. Atau kurang lebih selama satu bulan.

“Kenapa cuman satu bulan, karena dua calon pembeli dari Ludijanto Taslim tidak terealisasi. Nah berangkat dari sini, patut kami duga Ludijanto Taslim hanya alasan doank. Kasih harga tinggi agar tak ada pembeli. Supaya tak balikin uang ini, diundur terus begitulah ceritanya,” beber Supriyadi.

Lanjutnya, yang perlu diingat kata Supriyadi, dua calon pembeli baik dari pihak Tahir dan Ludijanto Taslim sebelum digelarnya RUPS pada 9 September 2016 tersebut. Selanjutnya, tibalah 15 Oktober 2016 batas waktu penjualan. Namun belum juga terjual. Bahkan meski ada penambahan waktu. Karena menurut notaris yang dituju pada nota kesepakatan itu ada salah ketik.Sehingga membutuhkan waktu tambahan sejak 15 Oktober 2016 itu.

“Setelah batas waktu 15 Oktober 2016 dan ditambahkan lagi sekitar satu bulan, Tahir akhirnya kembali calon pembeli awal. Karena tidak setuju, Ludijanto Taslim melapor ke polisi. Hingga terjadi lah sidang ini. Jadi itu runutan perkaranya. Pertanyaanya, dimana letak kesalahan klien kami. Kami tekankan, dari kronologis ini, klien kami tak bersalah,” tegas Supriyadi.

Atas peristiwa dugaan pidana yang diarahkan kepada kliennya, Supriyadi menghormati proses hukum. Supriyadi juga percaya kepada JPU dan Pengadilan Negeri Batam untuk perkara ini. Sebab katanya, sejak awal, ada dugaan design perkara oleh pelapor. Yang seolah-olah kliennya menjual asset perusahaan.

“Klien kami pemilik saham 50 persen perusahaan itu. Lalu, jika misalnya ia sudah kuasakan jual kemudian tidak laku tentu kali-kali bisnis, dari pada fakum perusahaan ini lebih baik dijual kepada calon pembeli pertama. Klien kami yang memiliki saham jika menjualnya,lalu dari mana unsur penggelapan jabatan di sana? Rumusan dan analisa hukum saya tak masuk,” tutupnya.

Continue Reading

Hukum & Kriminal

UU KPK mulai berlaku, bagaimana nasib kasus korupsi yang ditangani KPK?

Published

on

Kamis (17/10) ini, revisi undang-undang KPK yang menuai pro dan kontra mulai diberlakukan.

Penerapan beleid kontroversial tersebut diduga akan membuat kasus-kasus korupsi, termasuk kasus korupsi besar, yang kini sedang ditangani KPK berpotensi tak terungkap.

Hal itu diungkapkan oleh Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Oce Madril, yang menyoroti bahwa berdasarkan undang-undang yang baru, kasus yang sudah ditangani selama dua tahun atau lebih dapat dihentikan oleh KPK melalui Surat Perintah Penghentian Perkara atau SP3.

“Tentu ini membuka kemungkinan ke depan ada perkara-perkara yang dihentikan dengan cara mengeluarkan SP3. Undang-undang baru itu membuka peluang diterbitkannya surat penghentian penyidikan bagi kasus-kasus dua tahun atau lebih,” kata Oce kepada BBC News Indonesia, Rabu (16/10).

Merujuk data Indonesian Corruption Watch (ICW), sedikitnya ada 17 kasus korupsi besar yang saat ini sedang ditangani KPK, termasuk kasus KTP elektronik, kasus bailout Bank Century, BLBI dan proyek pembangunan di Hambalang yang sudah bertahun-tahun ditangani lembaga antirasuah itu.

Namun, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menegaskan, meski undang-undang baru berlaku, proses penanganan kasus masih merujuk pada undang-undang KPK lama yang diterbitkan pada 2002 silam.

Pasalnya, hingga kini belum ada aturan turunan sebagai petunjuk teknis undang-undang itu. Apalagi, hingga kini Presiden Joko Widodo belum membentuk Dewan Pengawas.

Tiga OTT berturut-turut

Beberapa jam sebelum revisi undang-undang KPK diberlakukan, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Walikota Medan Dzulmi Eldin atas dugaan praktik ‘setoran’ di sejumlah dinas di Medan.

Selain terhadap Dzulmi Edin, pada hari yang sama, KPK melakukan OTT terhadap Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah XII Refly Ruddy Tangkere. Dia dijerat lantaran diduga menerima suap terkait dugaan suap proyek jalan di Kalimantan Timur.

Sehari sebelumnya, komisi antirasuah itu juga menangkap Bupati Indramayu, Supendi, atas keterlibatannya dalam kasus dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum Indramayu.

Ini adalah hasil dari operasi senyap yang dilakukan KPK selama dua hari berturut-turut sejak awal pekan ini.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari mengungkapkan gencarnya KPK melakukan operasi senyap belakangan mengindikasikan “tingkatan orang melakukan tindakan koruptif memang menjadi-jadi”.

“Hal itu karena, mungkin saja, KPK sedang lemah dan berkonsentrasi menghadapi revisi Undang-Undang KPK, sehingga mereka banyak melakukan tindakan koruptif,” jelas Feri.

OTT yang dilakukan pada Rabu (16/10) dini hari itu menjadi OTT ke-21 yang dilakukan KPK sejak awal 2019. Sementara, Dzulmi Edin menjadi kepala daerah kesembilan yang terjerat kasus korupsi.

Oce Madril dari Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada mengungkapkan berbagai kasus korupsi yang menjerat kepala daerah menunjukkan tidak ada perubahan yang dilakukan pemerintah terkait tata kelola di daerah.

“Selain itu, kepala daerah kita masih menggunakan cara-cara koruptif untuk memerlukan sejumlah keuntungan tertentu, termasuk untuk kepentingan politik,” ungkapnya.

Merujuk data KPK, OTT yang dilakukan terhadap Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin, merupakan OTT ke-128 yang dilakukan KPK sejak 2005.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah menyebut dari jumlah tersebut, 126 OTT sudah masuk ke tahap penyidikan.

Dia menambahkan, 444 orang tersangka kasus korupsi hasil dari OTT kini sedang diproses KPK.

“OTT ini memang tidak disukai oleh para pejabat korup. Karena sifatnya yang seketika terjadi tanpa bisa diperkirakan oleh mereka. Dan proses penyidikan hingga persidangan juga cepat dan terukur. Kesempatan menghilangkan atau mengaburkan bukti juga lebih sulit,” ujar Febri seperti dikutip dari detik.com.

OTT akan semakin sulit?

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK menjadi landasan hukum implementasi OTT.

Namun Divisi Hukum dan Monitoring Peradilan, Indonesian Corruption Watch (ICW), Kurnia Ramadhana, memandang undang-undang yang baru dianggap melemahkan KPK, karena akan mempersulit KPK dalam melakukan OTT ke depan.

Pasalnya, penyadapan hingga penggeledahan harus melalui izin Dewan Pengawas yang diamanatkan undang-undang tersebut.

“Izinnya akan sulit, karena OTT base-nya adalah penyadapan dan penyadapan harus melalui Dewan Pengawas, terlalu birokratis dan tidak cepat,” ujar Kurnia.

Senada dengan Kurnia, Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Fajri Nursyamsi, menyebut semakin panjangnya birokrasi dan semakin banyaknya pihak yang terkait, maka penyadapan yang dilakukan setelah Undang-Undang ini diterapkan “menyulitkan proses” dan ” menghambat kewenangan KPK”

“Sedangkan dalam praktik tangkap tangan yang diperlukan adalah ketelitian dan kecepatan untuk mengambil keputusan. Ini akan lebih sulit dan menjadi penghambat pelaksanaan kewenangan KPK,” ujar Fajri.

Sementara, menurut Oce Madril, dengan adanya undang-undang KPK yang baru “akan lebih memanjakan para koruptor” karena ke depan OTT akan lebih sulit dilakukan.

“Dan kita tahu yang diungkap dengan cara OTT adalah transaksi suap, yang pembuktiannya cukup sulit. Sehingga, ke depan, transaksi suap akan marak terjadi. Karena satu-satunya cara untuk mengungkap korupsi dalam bentuk suap adalah dengan operasi tangkap tangan dan itu melalui penyadapan,” jelas Oce.

‘KPK berada dibawah tekanan’

Selain itu, kewenangan baru KPK yang bisa menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam jangka waktu dua tahun itu dinilai Oce Madril bisa membuat KPK kesulitan menangani kasus besar dan justru membuat KPK berada di bawah tekanan.

“Tentunya dibukanya peluang itu akan membuat KPK dibawah tekanan karena tentu setelah ini akan banyak pihak yang meminta dan mendesak KPK agar menghentikan perkara-perkara yang lebih dari dua tahun dan itu belum selesai,” kata Oce.

Kekhawatiran yang sama diungkapkan oleh Kurnia Ramadhana dari ICW yang menyebut penghentian kasus yang penanganan kasusnya melebihi dua tahun itu akan “berimplikasi buruk pada kelembagaan KPK”.

“Kita bisa melihat kasus yang dibawah tahun 2017, ada lebih dari 10 kasus besar yang ditangani KPK dan memang harus dipahami bahwa tidak tepat memberikan tengat waktu dalam penerbitan SP3 karena kan setiap perkara tingkat kerumitannya berbeda,” ujarnya.

Dia mencontohkan, kasus-kasus korupsi besar yang saat ini sedang ditangani KPK antara lain kasus KTP elektronik dengan kerugian negara Rp 2,7 triliun. Selain itu, ada kasus BLBI dengan kerugian negara Rp 4,8 triliun, dan ada kasus besar lain seperti bailout Bank Century.

“Kalau kita bicara tangkap tangan kan konstruksi perkaranya sangat mudah. Dengan modal penyadapan sudah terbukti di persidangan. Tapi kalau kasus-kasus besar yang berkaitan soal perbankan misalnya, itu kan membutuhkan waktu yang cukup panjang,” imbuh Kurnia.

Namun, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, menegaskan, meski undang-undang yang baru mulai berlaku, proses penanganan kasus masih merujuk pada undang-undang KPK lama yang diterbitkan pada 2002 silam.

Pasalnya, hingga kini belum ada aturan turunan sebagai petunjuk teknis undang-undang itu. Apalagi, hingga kini, Presiden Joko Widodo belum membentuk Dewan Pengawas.

“Jadi kalau ditanya sampai dengan undang-undang itu perlengkapannya ada kami akan tetap memakai undang-undang 2002, artinya apa yang disebut orang OTT berhenti, tentu tidak terus kasus yang lama berhenti, kita akan terus lanjut,” ujar Saut.

Dia pula mengimbau masyarakat agar “tidak ragu” dengan penanganan kasus-kasus korupsi, terutama kasus korupsi besar, pascapenerapan undang-undang baru.

“Kasus-kasus besar itu, itu semuanya prudent. Kalau kia bicara BLBI itu kan sudah jelas putusan Budi Mulia, kalau bicara [kasus] Century, kita akan [ajukan] PK nanti.”

“Kita masih tetap semangat,” tegasnya.

Presiden diharapkan tetap terbitkan Perppu KPK

Berkaca pada kontroversi terhadap undang-undang KPK hasil revisi, koalisi masyarakat sipil mendesak Presiden Joko Widodo untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) yang diharapkan dapat menunda produk hukum itu.

Usai bertemu dengan jajaran Ketua dan Wakil Ketua MPR, Jokowi hanya diam dan tersenyum ketika disinggung perihal perubahan UU KPK yang akan berlaku efektif mulai hari ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Namun, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menjelaskan penerbitan Perpu setelah undang-undang itu berlaku, masih dimungkinkan.

“Hemat saya presiden sedang menunggu pelantikan tanggal 20 karena mungkin presiden mempertimbangkan relasi politiknya dengan partai yang menolak Perpu,” ujar Feri.

Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Fajri Nursyamsi menyayangkan keengganan Jokowi untuk “mengoreksi proses yang berjalan secara tidak benar” dalam pembentukan revisi UU KPK.

“Ini langkah yang tidak terlalu populer di kalangan publik dan saya pikir ini harus jadi alarm besar, bahwa harapan reformasi sudah mulai dilemahkan,” ujar Fajri.

Sementara itu, kalangan mahasiswa beberapa waktu lalu memang pernah memberikan ultimatum kepada Jokowi.

Jika kepala negara tidak mengeluarkan Perppu KPK sampai 14 Oktober 2019, mereka berjanji akan menggelar aksi demo dengan skala lebih besar.

 

Continue Reading

Hukum & Kriminal

Bupati Indramayu Terjaring OTT KPK

Published

on

By

Bupati Indramayu Supendi terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (OTT KPK), Senin malam, 14 Oktober 2019. Supendi diduga terlibat kasus suap dalam proyek di Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Indramayu.

“Menjelang Senin tengah malam ada kegiatan tim KPK di Indramayu,” ujar juru bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, 15 Oktober 2019.

KPK juga menangkap tujuh orang lainnya. Mereka terdiri dari ajudan, pegawai, rekanan, kepala dinas, dan beberapa pejabat dinas pekerjaan umum.

“Saat ini, lima yang dibawa ke Gedung KPK, termasuk Bupati sedang dalam proses pemeriksaan intensif,” ujar dia.

KPK juga menyita uang ratusan juta yang diduga terkait praktik rasuah. “Ada dugaan transaksi terkait proyek Dinas PU. Uang sekitar ratusan juga sedang dihitung,” ujar dia.

KPK mempunyai waktu maksimal 24 jam menentukan status hukum perkara dan orang-orang yang ditangkap.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Trending