Connect with us
[adrotate group="1"]

Ekonomi Global

Utang AS Diprediksi 102 Persen dari PDB, Terburuk Sejak PD II

Published

on


FINROLL.COM – Badan Anggaran Kongres Amerika Serikat (AS) atau The Congressional Budget Office (CBO) memperkirakan defisit anggaran AS tahun ini mencapai US$3,13 triliun. Defisit membengkak karena nominal belanja diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan dengan penerimaan negara.

Mengutip CNN Business, Jumat (9/10), perkiraan defisit itu setara dengan lebih dari 3 kali lipat dari defisit tahunan sepanjang 2019 lalu. Jika prediksi defisit benar terjadi, maka ini menjadi yang tertinggi sejak setelah perang dunia kedua.

Jumlah belanja pemerintah AS terus meningkat di masa pandemi. Mulai musim semi ini, pemerintah federal menghabiskan lebih dari US$4 triliun untuk membantu pekerja dan dunia usaha menghadapi tekanan ekonomi akibat corona.

Sebagian besar pihak pun setuju pemerintah AS perlu membelanjakan dana lebih banyak sampai Gedung Putih berhasil mengendalikan krisis di masa pandemi covid-19.

Hanya saja, Departemen Keuangan AS tidak akan mengeluarkan angka akhir untuk tahun fiskal 2020 sampai akhir bulan ini. Namun, jika perkiraan CBO tepat, maka total utang negara diperkirakan melampaui ukuran perekonomian yang mencapai hampir 102 persen dari produk domestik bruto (PDB).

Utang AS sebelumnya belum pernah mencapai 102 persen dari PDB sejak 1946 silam. Pada 1946, utang Federal sebesar 106,1 persen dari PDB.

“Utang adalah ukuran ekonomi saat ini dan segera akan lebih besar dari waktu manapun dalam sejarah,” ungkap Presiden CRFB Maya MacGuineas.

Masalah utang AS akan membatasi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan negara di masa mendatang. Sementara, belanja negara diproyeksi semakin meningkat dan jauh dari pendapatan negara.

Ini artinya, ada risiko gangguan keuangan AS di masa depan. Dengan demikian, risiko fiskal di AS juga kian membesar.

“Tidak ada titik kritis yang pasti di mana krisis fiskal menjadi mungkin atau akan segera terjadi, juga tidak ada titik yang dapat diidentifikasi di mana biaya bunga sebagai presentase dari PDB menjadi tidak berkelanjutan. Tapi saat utang tumbuh, risikonya menjadi lebih besar,” pungkas Direktur CBO Phillip Swagel. (CNN INDONESIA)

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Ekonomi Global

KTT APEC 2020: Xi Jinping Kasih Kode China Potong Tarif

Published

on

Presiden Xi Jinping menyatakan China akan terus bekerja sama dengan negara lain, termasuk Amerika Serikat. Xi mengatakan hal tersebut pada pertemuan virtual para pemimpin pemerintah dan bisnis, Asia-Pacific Economic Cooperation CEO Dialogues pada Kamis (19/11/2020).

“Kami pasti tidak akan menempuh jalan pembalikan sejarah, tidak akan berusaha untuk ‘memisahkan (ecouple)’ atau menciptakan ‘lingkaran kecil’ yang tertutup dan eksklusif,” kata Xi, menurut terjemahan CNBC dari pernyataan yang diterbitkan di media pemerintah China.

 

Xi juga mengatakan China akan memotong tarif dan menandatangani lebih banyak perjanjian perdagangan bebas. Namun dalam pernyataan ini, Xi tidak secara spesifik menyebut nama AS.

Menjaga hubungan bisnis yang baik dengan negara lain adalah penting bagi China, meskipun telah tumbuh menjadi kekuatan ekonomi. Selain itu, ekspor masih menyumbang porsi yang signifikan dari perekonomian China, meskipun pihak berwenang telah berupaya untuk meningkatkan konsumsi domestik.

Pemerintah China juga mendorong investasi asing langsung, yang membantu menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan lokal. Sementara itu, perusahaan multinasional juga tertarik dengan pasar China karena ukurannya yang besar dan pertumbuhan yang cepat.

Meski ada beberapa bisnis asing mengeluhkan kebijakan China yang dianggap dapat memberikan perlakuan istimewa kepada para pemain domestik, Negeri Tirai Bambu bersikeras bahwa hal ini akan memungkinkan akses yang lebih besar ke pasar China.

“Saya ingin tegaskan, China tidak akan goyah dalam tekadnya untuk membuka diri, dan pintu besar untuk keterbukaan hanya akan terbuka semakin lebar,” ujar Xi.

“Kami akan terus mendorong liberalisasi dan meningkatkan kenyamanan perdagangan dan investasi, bernegosiasi dan menandatangani perjanjian perdagangan bebas berstandar tinggi dengan lebih banyak negara.”

Xi menambahkan negaranya akan secara aktif berpartisipasi dalam perdagangan dan kerjasama multilateral dan bilateral, dan menciptakan ekonomi terbuka dengan kualitas tinggi.

Pidato Xi pada Kamis dilakukan setelah China menandatangani kesepakatan perdagangan besar-besaran, yakni Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership/RCEP) dengan 14 negara lain di Asia-Pasifik, yakni 10 negara ASEAN, Jepang, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru.

RCEP sendiri adalah kesepakatan perdagangan terbesar di dunia hingga saat ini, yang mencakup hampir sepertiga dari populasi global sekitar 30%. Menurut analis Morgan Stanley, kawasan itu menggantikan AS dan Uni Eropa sebagai mitra dagang terbesar China.

Meski dijalankan dengan negosiasi yang lambat, Uni Eropa dan China telah mengerjakan perjanjian investasi mereka sendiri. Namun, dalam pidatonya di awal November, Xi mengatakan China akan mempercepat negosiasi perdagangan China-UE, serta perjanjian perdagangan bebas China-Jepang-ROK (Republik Korea).

Sementara ketegangan perdagangan antara China dan AS masih meningkat dalam dua tahun terakhir. Meski kedua negara mencapai perjanjian perdagangan fase satu pada Januari 2020, tetapi munculnya perbedaan dalam ruang teknologi dan keuangan malah menciptakan kekhawatiran akan terpecahnya kedua negara ekonomi terbesar di dunia ini.

China dan AS juga mengenakan tarif atas barang bernilai miliaran dolar dari negara lain karena ketegangan perdagangan tumbuh di bawah kepemimpinan Presiden AS Donald Trump.

Tidak jelas apakah Presiden terpilih Joe Biden akan menurunkan tarif, tetapi analis mengatakan AS kemungkinan akan terus mengambil sikap keras terhadap China di bawah pemerintahan baru.

Sumber Berita : CNBC INDONESIA
Continue Reading

Ekonomi Global

Sri Mulyani Gelontorkan Dana Ketahanan Pangan Rp99 T di 2021

Published

on

Menkeu Sri Mulyani menggelontokan dana Rp99 triliun untuk program ketahanan pangan 2021. (Foto | Thejakartapost)

FINROLL.COM – Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp99 triliun untuk ketahanan pangan pada 2021 mendatang. Angkanya melonjak 23 persen dari anggaran tahun ini yang sebesar Rp80 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan anggaran ketahanan pangan itu tak semuanya diberikan kepada Kementerian Pertanian (Kementan) atau Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ia bilang dananya disebar ke berbagai kementerian/lembaga (k/l).

“Dana tidak diberikan hanya kepada pertanian dan perikanan, tapi juga kementerian di bidang pekerjaan umum dan irigasi,” tutur Sri Mulyani dalam Jakarta Food Security Summit-5, Rabu (18/11).

Dana ketahanan pangan itu, sambung Sri Mulyani, juga diberikan kepada pemerintah daerah (pemda). Biasanya, pemerintah pusat menyalurkannya dalam bentuk daftar alokasi khusus (DAK) bidang pangan.

Sementara, pemerintah menetapkan tiga kebijakan untuk ketahanan pangan tahun depan. Pertama, mendorong produksi komoditas pangan.

Kedua, revitalisasi sistem pangan nasional. Ketiga, pembangunan food estate.

Sebagai informasi, pemerintah kini sedang membangun food estate di Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, dan Papua. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pangan di domestik.

Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 sebesar Rp2.750 triliun. Ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.954,5 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp795,5 triliun.

Sementara, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp1.743,65 triliun. Penerimaan negara itu berasal dari perpajakan sebesar Rp1.444,54 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp298,20 triliun, dan hibah Rp900 miliar. (CNN)

Continue Reading

Ekonomi Global

Bangkrut Tertekan Covid, AirAsia Jepang Ajukan Pailit

Published

on

FINROLL.COM – Satu per satu maskapai penerbangan berguguran akibat pandemi covid-19. Kali ini, masalah menimpa maskapai bertarif rendah (LCC) AirAsia Japan.

Mereka mengajukan pailit ke Pengadilan Distrik Tokyo pada 17 November 2020.

“AirAsia Japan, perusahaan asosiasi AirAsia telah mengajukan petisi pailit kepada Pengadilan Distrik Tokyo pada 17 November 2020 dan menerima perintah administrasi sementara dari pengadilan pada hari yang sama,” kata AirAsia Japan dikutip dari pengumuman resmi perusahaan pada Rabu (18/11).

Lewat pengumuman di situs web AirAsia, dinyatakan bahwa karena posisi keuangan perusahaan saat ini, AirAsia Japan tidak dapat membayar utang perusahaan.

“Dengan posisi keuangan AirAsia Japan saat ini, kami sangat menyesal memberitahukan bahwa AirAsia Japan saat ini tak dapat melunasi pengembalian dana yang tertunggak,” imbuhnya.

Dengan keputusan tersebut, perusahaan menyatakan seluruh penerbangan yang dioperasikan oleh AirAsia Japan dengan kode terbang ‘DJ’ dibatalkan.

Bagi calon penumpang yang sudah membeli tiket, uang secara otomatis akan dikembalikan dalam bentuk kredit terbang paling lambat sampai 30 November 2020.

Kredit dapat digunakan hingga dua tahun sejak dikeluarkan dan hanya dapat digunakan untuk membeli tiket di penerbangan AirAsia lainnya.

Lebih lanjut, perusahaan memastikan, petisi hanya berdampak pada operasi AirAsia Japan, dan tidak ada sangkut pautnya dengan layanan AirAsia lainnya baik di Thailand, Jepang maupun Filipina.

“Penerbangan internasional ke Jepang, dari Malaysia, Thailand, dan Filipina tetap berlangsung seiring dengan pembatasan perjalanan dilonggarkan dan perbatasan dibuka kembali,” kata perusahaan.

Sebelumnya, maskapai penerbangan bertarif rendah asal Malaysia, AirAsia X Bhd lebih dulu menyatakan rencana mengakhiri layanan penerbangannya di Indonesia. Langkah efisiensi tersebut diambil demi bertahan di tengah pandemi covid-19.

Dalam wawancara dengan media Malaysia The Star, Deputy Chairman AirAsia X Lim Kian Onn menyebut bahwa pihaknya telah kehabisan uang dan perlu mengumpulkan hingga 500 juta ringgit atau setara US$120 juta untuk kembali memulai penerbangan.

Afiliasi Grup AirAsia yang berbasis di Malaysia mengatakan bahwa pada bulan ini pihaknya akan merestrukturisasi utang senilai 63,5 miliar ringgit atawa US$15,3 miliar. Selain itu, perusahaan juga akan memangkas 90 persen dari modal saham demi bertahan.

“Kami kehabisan uang. Tentu bank tidak akan memberikan pembiayaan tanpa pemegang saham, baik lama maupun baru, menyuntik ekuitas baru. Jadi, prasyaratnya adalah ekuitas baru,” kata Lim seperti dikutip dari The Star, pada bulan lalu.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending