Connect with us

Business

Utang Pemerintahan Jokowi Pecahkan rekor Utang sebelumnya Rp 4.363 T

Published

on


Ratna Sarumpaet Efek, Janji Jokowi yang Belum Terealisasi Termasuk Hoax?

Jumlah utang pemerintah tembus hingga Rp4.363,2 triliun atau 30,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai Rp14.395,07 triliun per 31 Agustus 2018.

Jumlah ini merupakan rekor tertinggi utang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada 2015, jumlah utang pemerintah hanya sekitar Rp3.165,2 triliun atau 27,4 persen dari PDB.

Lalu, pada 2016, jumlah utang senilai Rp3.466,9 triliun atau 27,5 persen dari PDB. Sedangkan pada 2017, jumlah utang mencapai Rp3.938 triliun atau 29,2 persen dari PDB.

Berdasarkan dokumen APBN KiTa, jumlah utang pemerintah meningkat karena pengaruh faktor eksternal yang berdampak pada pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama dolar Amerika Serikat (AS).

Lalu, peningkatan utang juga dipicu oleh semakin larisnya opsi penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai instrumen pembiayaan proyek bagi Kementerian/Lembaga (K/L).

Kemudian, ada pula pengaruh dari strategi front loading pemerintah, yaitu strategi menarik pembiayaan di awal pada saat suku bunga di pasar masih rendah.

Hal ini dijalankan pemerintah sebelum bank sentral AS, The Federal Reserve, menggencarkan kenaikan tingkat suku bunga acuannya. Tujuannya, agar beban utang dapat diminimalkan karena tingkat bunga masih rendah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai secara nominal dan rasio, jumlah utang pemerintah memang meningkat. Namun, ia memastikan pemerintah akan terus berupaya agar rasio utang dapat dijaga di kisaran tersebut dan tidak melewati batas rasio utang.

Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dinyatakan batas rasio utang pemerintah setidaknya 60 persen dari PDB. Dengan begitu, jumlah utang pemerintah saat ini belum melampaui ketentuan yang ada di UU tersebut.

sumber cnn

Business

30 Cukong Siap Danai Ibu Kota Baru, Begitu Kata Luhut

Published

on

By

Finroll – Jakarta,  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut ada sekitar 30 investor atau cukong yang tertarik ikut membangun ibu kota baru. Investor tersebut tak hanya berasal dari dalam tapi juga luar negeri.

Investor tersebut rata-rata perusahaan besar. Mereka memiliki bisnis beragam, mulai dari listrik hingga kendaraan.

“Saya baru dikirim list-nya, sudah hampir 30 perusahaan besar yang ingin berpartisipasi. Mereka dari Amerika ingin masuk, Jepang masuk, Abu Dhabi (UEA) masuk, Singapura, banyak sekali,” katanya seperti dikutip dari Antara, Rabu (26/2).

Namun, Luhut belum membuka siapa investor tersebut. Ia hanya mengatakan investor itu harus memberikan kontribusi terhadap konsep “green city” yang diusung pemerintah di ibu kota baru.

“Semua kami lanjutkan dengan ‘high quality’,” katanya.

Pemerintah akan memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Presiden Jokowi menyebut total kebutuhan anggaran yang diperlukan pemerintah untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp466 triliun.

Dari total kebutuhan anggaran tersebut, pemerintah hanya mampu membiayai 19 persen saja. Jokowi berharap kekurangan pembiayaan ibu kota baru nantinya bisa ditutup oleh investasi swasta dan BUMN.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Business

Sri Mulyani Pastikan Tahun Ini Jiwasraya Tak Di Suntik Dana

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pemerintah tidak menyediakan dana untuk menyelesaikan masalah keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

Ia mengungkapkan intervensi dari pemerintah akan dimasukkan secara rinci dalam Undang-Undang (UU) APBN. Artinya, apabila ada suntikan berupa Penyertaan Modal Negara (PMN), pos bantuan itu paling cepat masuk APBN 2021.

“Kalau sampai akan ada intervensi dari ultimate shareholder yakni Kementerian Keuangan dalam bentuk apapun, maka itu masuk ke UU APBN. Jadi, lihat di UU APBN 2020 kan tidak ada pos nya. Kalau masuk ke 2021 pasti disampaikan dan dibahas oleh Komisi XI dan Komisi VI,” papar Sri Mulyani di acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2020, Rabu (26/2).

Sementara, untuk masalah hukum akan dibahas oleh pemerintah dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dengan begitu, penyelesaian masalah Jiwasraya akan tergambar jelas dalam pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan UU APBN.

“Sehingga nanti ada gambaran jelas mengenai tahap perbaikan oleh pemerintah, mulai dari corporate governance, law enforcement dan ultimate shareholder,” ucap Sri Mulyani.

Sebelumnya, beredar kabar pemerintah berencana memberikan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk membayar polis nasabah dan menyelamatkan keuangan Jiwasraya.

Menteri BUMN Erick Thohir tak menampik bahwa PMN dibutuhkan untuk menyelesaikan keuangan Jiwasraya. Namun, ia belum bisa memastikan apakah ada opsi PMN untuk Jiwasraya tahun ini.

“Enggak dong. Itu opsinya kami melakukan business to business tetapi tentu ada juga kebutuhan PMN,” ucap Erick.

Senada, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirdjoatmodjo menegaskan pihaknya belum memutuskan apakah ada suntikan dana dari pemerintah untuk Jiwasraya. Sebab, kementerian masih membahas sejumlah opsi menyelesaikan permasalahan Jiwasraya dengan DPR, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kemenkeu.

“Belum, belum (diputuskan suntik Rp15 triliun),” kata Kartika.

Sebagai informasi, Jiwasraya menunda pembayaran klaim nasabah jatuh tempo pada Oktober 2018 sebesar Rp802 miliar. Hal itu dilakukan karena keuangan perusahaan bermasalah.

Berdasarkan data Jiwasraya, ekuitas perusahaan negatif sebesar Rp10,24 triliun dan defisit sebesar Rp15,83 triliun pada 2018. Kemudian, ekuitas per September 2019 tercatat negatif sebesar Rp23,92 triliun.

 

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Sri Mulyani Sebut Ekonomi 2020 Bisa Turun ke 4,7 Persen

Published

on

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan pertumbuhan ekonomi domestik berpotensi melambat jadi 4,7 persen pada tahun ini. Jika itu terealisasi, maka angkanya turun dibandingkan target dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar 5,3 persen dan realisasi pertumbuhan ekonomi 2019 sebesar 5,02 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan perlambatan itu terjadi karena penyebaran wabah virus corona beberapa waktu terakhir. Pasalnya, virus yang mulai mewabah di China itu juga akan berdampak negatif pada Negeri Tirai Bambu tersebut.

“Apabila pertumbuhan ekonomi China turun 1 persen maka dampaknya ke dalam perekonomian Indonesia sekitar 0,3 persen. Ini sedang kami kurangi dampaknya yang bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi hingga ke 4,7 persen,” ungkap Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (25/2).

Untuk meminimalisir dampak virus corona terhadap ekonomi domestik, Sri Mulyani menyatakan pemerintah mengalokasikan insentif fiskal sebesar Rp10 triliun. Insentif itu diberikan untuk sektor pariwisata, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan pemerintah daerah (pemda).

Lihat juga: Jokowi Mulai Bagikan Kartu Parkerja Maret 2020 di 3 Kota
“Cukup atau tidak Rp10 triliun itu kami lihatnya ini kan bukan satu-satunya instrumen fiskal. Kami juga bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dari sisi sektor keuangannya,” terang Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengungkapkan insentif yang akan diberikan pemerintah, antara lain menambah tunjangan Kartu Sembako dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu per bulan. Penambahan itu menghabiskan anggaran Rp4,56 triliun untuk 6 bulan ke depan.

Kemudian, pemerintah memberikan diskon tiket pesawat sebesar 30 persen ke 10 destinasi yang telah ditentukan. Dengan pemberian diskon itu, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp443,39 miliar.

Kemudian, pemerintah mengucurkan dana Rp72 miliar untuk influencer demi menarik wisatawan mancanegara. Selain itu, pemerintah juga menganggarkan dana Rp103 miliar untuk promosi dan kegiatan pariwisata sebesar Rp25 miliar.

Lalu, pemerintah juga mengucurkan dana untuk maskapai hingga biro perjalanan sebesar Rp98,5 miliar. Dengan demikian, pemerintah menganggarkan dana tambahan khusus untuk menarik wisatawan mancanegara sebesar Rp298 miliar.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending