Connect with us

Peristiwa

UU Cipta Kerja, Pengusaha Tak Bayar Pesangon Diancam Pidana

Published

on


Undang-undang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) telah resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu mengatur beberapa ketentuan.

Salah satunya, ancaman pidana bagi pengusaha yang tak membayar pesangon kepada buruh.

Dalam UU Ciptaker, aturan terkait pesangon termuat dalam Pasal 156 ayat 1. Pasal itu menyatakan bila terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Dalam Pasal 185 ayat 1 dinyatakan bahwa bila pengusaha tak menjalankan kewajiban itu, mereka diancam sanksi pidana paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun atau denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.

Berikut bunyi pasalnya, “Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 88A ayat (3), Pasal 88E ayat (2), Pasal 143, Pasal 156 ayat (1), atau Pasal 160 ayat (4) dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp10O.0OO.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,0O (empat ratus juta rupiah).”

Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea dalam unggahan video di Instagram pribadinya, @hotmanparisofficial beberapa waktu lalu menyampaikan aturan ini memberikan keuntungan bagi buruh yang memperjuangkan haknya untuk memperoleh pesangon.

Dengan keberadaan pasal itu, buruh yang selama ini butuh waktu berbulan-bulan untuk menuntut pesangon melalui pengadilan perselisihan hubungan industrial (PHI) bisa memperolehnya dengan cepat. Mereka kata Hotman bisa langsung melaporkan ke polisi bila perusahaan tempat mereka bekerja tak membayar pesangon.

“Di sini (UU Ciptaker) ada pasal yang menyebutkan apabila majikan tidak membayar pesangon sesuai ketentuan uu ini akan dianggap melakukan tindakan pidana kejahatan dan ancaman hukumannya empat tahun penjara. Dengan satu laporan polisi kemungkinan uang pesangon akan dapat. Selamat bagi para buruh dan para pekerja” ujar Hotman seperti dikutip dari akun instagramnya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan berbagai ketentuan sanksi di UU Cipta Kerja menunjukkan beleid yang ditentang buruh itu tidak ompong.

“Sanksi tetap ada, kami adopsi dari uu lama, baik sanksi pidana maupun administratif. UU ini bergigi kuat, tidak ompong,” kata Ida dalam keterangan resmi. (CNN)

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Nasional

Larangan Mudik, 7 Pintu Keluar Tol Surabaya-Gempol Disekat

Published

on

Sebanyak tujuh exit tol atau pintu keluar Gerbang Tol (GT) Surabaya-Gempol (Sugem) akan disekat di masa larangan mudik lebaran 2021, 6-17 Mei.

“Tol Surabaya-Gempol ada tujuh gerbang yang dioperasikan Surabaya-Gempol yang aksesnya diakukan penyekatan,” ujar GM Jasamarga Transjawa Tollroad Representative Office 3 Ruas Surabaya-Gempol Hendri Taufik, Selasa (5/5).

Tujuh GT Sugem yang yang akan disekat itu yakni Exit Dupak, Banyu Urip, Satelit, Gunung Sari 1, Gunung Sari 2, Sidoarjo 1 dan Gempol.

Para pengendara, kata Hendri, akan diperiksa petugas di gerbang tersebut. Jika untuk mobilisasi pekerjaan, kedinasan dan disertai surat keterangan diizinkan lanjut perjalanan. Namun, bila keperluannya mudik, maka akan diputarbalikkan.

“Jadi saat keluar, ada pemakai jalan yang masuk kategori mudik, langsung diputarbalik masuk kembali ke tol,” ujarnya.

Nantinya, kata Hendri, penjagaan di titik penyekatan Tol Sugem akan dilakukan oleh Polri dan Dinas Perhubungan. Kini ini, properti penyekatan pun sedang disiapkan di titik-titik tersebut.

Para pengendara, kata Hendri, akan diperiksa petugas di gerbang tersebut. Jika untuk mobilisasi pekerjaan, kedinasan dan disertai surat keterangan diizinkan lanjut perjalanan. Namun, bila keperluannya mudik, maka akan diputarbalikkan.

“Jadi saat keluar, ada pemakai jalan yang masuk kategori mudik, langsung diputarbalik masuk kembali ke tol,” ujarnya.

Nantinya, kata Hendri, penjagaan di titik penyekatan Tol Sugem akan dilakukan oleh Polri dan Dinas Perhubungan. Kini ini, properti penyekatan pun sedang disiapkan di titik-titik tersebut.

sumber :cnnindonesia.com

Continue Reading

Nasional

Sempat Bersandar di Dumai, 4 ABK asal India Positif Corona

Published

on

Empat warga negara India yang menjadi bagian dari 22 anak buah kapal (ABK) berbendera negara itu yang bersandar di Pelabuhan Dumai, pada 27 April, positif Covid-19.

Juru Bicara Satgas Penanggulangan Covid-19 Provinsi Riau Indra Yovi, Selasa (4/5) dikutip dari Antara, mengatakan keempat ABK berkebangsaan India itu dinyatakan positif setelah menjalani tes usap alias swab.

Sebelumnya, kapten kapal tersebut juga sudah dinyatakan positif terpapar Covid-19 dengan kondisi “sedang menuju berat”. Yang bersangkutan telah pun mendapatkan perawatan khusus di salah satu rumah sakit di Kota Pekanbaru, katanya.

Adapun kondisi kesehatan keempat ABK tersebut masih tergolong ringan. Sehingga, kata Indra Yovi, mereka hanya diminta melakukan isolasi mandiri di dalam kapal di bawah pemantauan tim medis.

“Tahu sendiri bagaimana perjuangan tim medis. Dengan berpakaian hazmat, mereka naik turun tangga kapal. Tapi, bagaimana pun ini tugas. Sudah kewajiban kita memberikan pertolongan kepada siapa pun dan dari mana pun mereka berasal,” katanya.

Terkait dengan hasil uji usap kapten kapal asal India itu, otoritas terkait telah mengirimkannya ke Jakarta sebagai bagian dari langkah preventif penyebaran virus Covid-19 varian baru.

“Karena laboratorium kita belum bisa mendeteksi virus varian baru. Karenanya, sampelnya dikirim ke Jakarta,” katanya.

Dalam beberapa pekan terakhir, India mengalami tsunami Covid-19 dengan kenaikan kasus baru mencapai lebih dari 400 ribu per hari. Di tengah krisis kesehatan ini, muncul pula mutasi virus corona baru yang dikenal sebagai varian B 1617.

Indonesia dan sejumlah negara pun telah menutup pintu kedatangan dari India.

sumber :cnnindonesia.com

 

Continue Reading

Nasional

Pemerintah Dinilai Sibuk Urus Non-militer Ketimbang Alutsista

Published

on

Peneliti Imparsial Hussein Ahmad menilai Kementerian Pertahanan lebih sibuk mengurus hal yang bukan militer daripada memodernisasi alat utama sistem senjata (alutsista).

Hal ini dikatakan terkait insiden karamnya KRI Nanggala-402. Kapal selam buatan Jerman itu diketahui sudah berusia lebih dari 40 tahun.Dia menyebut Pemerintah malah melakukan kegiatan-kegiatan lain yang tak terlalu penting dan juga berpotensi menghabiskan anggaran cukup besar. Misalnya, komponen cadangan (Komcad) dan food estate.

“Rekrutmen Komcad, dan bahkan sibuk pada tugas-tugas non-militer, seperti program cadangan logistik strategis nasional. Ini terlihat dari telah terbitnya sekitar 40 MoU antara TNI dan berbagai lembaga sipil untuk tugas-tugas non militer,” kata dia, dalam diskusi daring yang digelar Centra Initiative, Selasa (4/5).

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyerahkan penanganan program lumbung pangan atau food estate kepada Menhan Prabowo Subianto. Bentuknya, penanaman sejumlah lahan gambut di Kalimantan.

 

Pihak masyarakat sipil mengkritik kebijakan ini lantaran menilai Pemerintah tak belajar pada kegagalan proyek lahan gambut sejuta hektare era Presiden kedua RI Soeharto yang menghamburkan anggaran dan merusak lingkungan.Hussein melanjutkan Pemerintah minim komitmen dalam modernisasi alutsista, terutama untuk matra TNI Angkatan Laut. Hal ini bisa terlihat melalui alokasi anggaran alutsista TNI AL yang tak mengalami peningkatan signifikan sejak 2015.

“Belanja alutsista TNI AL sejak 2015 dan 2016 mendapat alokasi paling sedikit. Meski di 2017 lalu mengalami kenaikan tapi jumlahnya tidak signifikan jika dibandingkan dengan anggaran di matra AD,” kata Husein saat menjadi pembicara damam

Padahal, kata Hussein, Presiden Jokowi di periode pertama masa jabatannya mengkampanyekan poros maritim dunia.

“Sekalipun besaran anggaran pertahanan naik, Jokowi tidak memaksakan visi Poros Maritim dunia dalam distribusi alokasi belanja. Akibatnya tidak ada kenaikan signifikan dalam belanja alutsista untuk matra laut dan udara,” ujarnya.

Pasca-insiden karamnya KRI Nanggala-402, Prabowo sudah menyerahkan rencana induk atau masterplan alutsista selama 25 tahun. Sejauh ini, belum ada tindak lanjut perbaikan rencana belanja alutsista pemerintah.

Terkait Komcad, Juru Bicara Menteri Pertahanan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Dahnil Anzar Simanjutak sempat mengatakan program tersebut bertujuan agar RI siap jika saja ada perang.

“Pembangunan kekuatan pertahanan suatu negara akan sulit dilakukan saat perang,” kata dia, Kamis (4/2).

“Komcad sebagai subsistem pertahanan RI adalah bagian yang integral dalam sistem Pertahanan kita yang perlu diperkuat bersamaan dengan modernisasi alutsista,” dalihnya.

sumber :cnnindonesia.com

Continue Reading

Trending