Connect with us

Business

UU Ciptaker Beri Aneka Kemudahan & Fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus

Terdapat beragam kemudahan dan fasilitas dalam Kawasan Ekonomi Khusus, seperti akses lahan, terbukanya investasi pendidikan dan tak ada syarat Amdal.

Published

on


FINROLL.COM – Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas bersama Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja di tengah gelombang protes. Rapat paripurna DPR menyepakatinya menjadi undang-undang pada Senin (5/10).

Pemerintah berulang kali berusaha meyakinkan omnibus law ini sebagai langkah mendatangkan investasi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pandemi Covid-19 yang membuat ekonomi lesu menambah alasan perlunya penambahan investasi.

“Kami dorong pengesahan Omnibus Law dan mendukung kalangan bisnis dan masyarakat yang terkena dampak Covid,” katanya Luhut melalui keterangan tertulis beberapa hari lalu. Luhut mengatakan omnibus law memberikan kemudadahan berinvestasi salah satunya di kawasan ekonomi khusus.

Untuk kawasan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) diatur dalam Bab IX UU Ciptaker. Aturan KEK ini menganulir beberapa aturan sebelumnya seperti UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, UU Nomor 44 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, UU Nomor 37 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang.

Berikut beberapa aturan baru mengenai KEK yakni:

Administrator sebagai pemberi izin

Dalam poin 1 pasal 150 disebutkan administrator adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK. Pada aturan sebelumnya yakni di UU 39 tahun 2009, Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan dalam penyelenggaraan KEK.

Pendidikan dan Kesehatan

Dalam poin 2 pasal 150 disebutkan perluasan kegiatan usaha KEK di bidang pendidikan dan kesehatan. Pelaksanaan kegiatan usaha pendidikan dan kesehatan ini perlu persetujuan dari pemerintah pusat. Sebelumnya pendidikan dan kesehatan tak masuk dalam kegiatan usaha di KEK.

Lokasi dan lahan KEK

Poin 3 pasal 150 mengatur lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK memenuhi kriteria:
a.sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;
b.mempunyai batas yang jelas;
c.lahan yang diusulkan menjadi KEK paling sedikit 50% dari yang direncanakan telah dikuasai sebagian atau seluruhnya.

Dukungan Pemerintah Daerah
Poin 6 Pasal 150 berbunyi pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mendukung KEK. Selanjutnya pemerintah daerah sebagai pengusul menetapkan Badan Usaha untuk membangun dan mengelola KEK.

Tak perlu Amdal

Poin 6 juga mengatur persyaratan usulan KEK di antaranya tak ada lagi kewajiban analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal). Sebagai penggantinya, persyaratannya menjadi persetujuan lingkungan.

Pembiayaan dari APBN dan APBD

Poin 19 menyebutkan Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, dan Administrator KEK memperoleh pembiayaan yang bersumber dari: APBN, APBD, dan sumber lain sesuai dengan ketentuan pertauran perundang-undangan.
Sebelumnya, dalam UU 39 tahun 2009 pembiayaan diperoleh dari pemerintah, pemerintah daerah, dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fasilitas untuk impor barang konsumsi

Poin 25, mengatur impor barang konsumsi ke KEK yang kegiatan utamanya bukan produksi dan pengolahan mendapat fasilitas yakni: a.bagi barang konsumsi yang bukan Barang Kena Cukai mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak impor; dan b.bagi barang konsumsi yang berupa Barang Kena Cukai dikenakan cukai dan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak impor.

Insentif
Poin 22 menyebutkan wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif berupa fasilitas pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Selanjutnya dalam poin 27 menyebutkan insentif pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Insentif tersebut berupa:
1) pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan.
2) Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah daerah dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain.

Kemudahan akses lahan
Poin 28 menyebutkan investor KEK akan mendapat kemudahan, percepatan, dan prosedur khusus dalam memperoleh hak atas tanah, pemberian perpanjangan, dan/atau pembaharuannya. Akses lahan juga diatur dalam klausul mengenai bank tanah (land bank).

Kemudahan perizinan
Poin 29 menyebutkan investasi KEK akan mendapat kemudahan dan keringanan di bidang Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing, serta mendapat fasilitas keamanan. Fasilitas kemudahan dan keringanan akan diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Kemudahan Tenaga Kerja Asing
Poin 32 menyebutkan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris diberikan sekali dan berlaku selama tenaga kerja asing yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.

Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Di samping KEK, omnibus law juga mengatur Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB). KPBPB diatur dalam Pasal 151-153 Bab IX. Dengan omnibus law, aturan sebelumnya mengenai KPBPB Batam, Bintan dan Karimun tak berlaku.

Pasal 152 poin 2, Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas terdiri atas:
a. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
b. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan;
c. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimun

Badan Pengusahaan
Pasal 152 menyebutkan Presiden menetapkan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau Dewan Kawasan. Dewan Kawasan membentuk Badan Pengusahaan KPBPB dan Badan Pengusahaan bertanggung jawab kepada Dewan Kawasan. Badan Pengusahaan diberi wewenang mengeluarkan Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya yang diperlukan bagi para pengusaha yang mendirikan dan menjalankan usaha di KPBPB. (Katadata.co.id)

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Makro Ekonomi

Sri Mulyani : Ekonomi Baru Bangkit di Kuartal II 2021

Published

on

JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi perekonomian Indonesia bangkit di kuartal II 2021. Sementara itu tantangan perekonomian Indonesia tahun ini masih sama dengan tahun lalu, yakni pandemi covid-19.

“2021 kami pasti masih dihadapkan pada hal relatif sama, meski kami lihat mungkin nanti pemulihan ekonomi diharapkan terus terakselerasi di 2021 terutama kuartal II, kuartal III, dan kuartal III,” ujarnya dalam rapat kerja bersama Komite IV DPD RI, Selasa (19/1).

Penularan pandemi covid-19, lanjutnya, masih menjadi tantangan bagi penerimaan negara. Pasalnya, jika penularan masih tinggi, maka aktivitas masyarakat masih terbatas sehingga menghambat laju ekonomi.

Dampaknya, penerimaan negara pun ikut tergerus. Sebagai gambaran, per November 2020 tercatat penerimaan negara hanya sebesar Rp1.423 triliun atau turun 15,1 persen secara tahunan.

Kondisi tersebut menyebabkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 tembus Rp883,7 triliun, atau setara dengan 5,6 persen produk domestik bruto (PDB).

Khusus penerimaan perpajakan mengalami kontraksi 15,5 persen dari Rp1.312,4 triliun menjadi Rp1.108,8 triliun.

Bendahara negara menuturkan jatuhnya penerimaan pajak lantaran bisnis wajib pajak (WP) lesu karena pandemi covid-19 yang menekan permintaan. Di sisi lain, pemerintah harus memberikan insentif perpajakan bagi para pengusaha guna meringankan beban mereka untuk bertahan di tengah pandemi.

“Jadi, kami ini meniti di antara dua keseimbangan yang pelik. Tetap kumpulkan penerimaan pajak tapi juga berikan dukungan dan insentif agar dunia usaha tetap bisa survive atau bertahan dan bahkan pulih kembali,” tuturnya.

Namun, dengan segala tekanan tersebut, ia meyakinkan jika pemerintah akan tetap berupaya mengumpulkan pendapatan negara. Tahun ini, pemerintah mematok target pendapatan negara sebesar Rp1.743,65 triliun, yang mayoritas disumbang penerimaan perpajakan yakni Rp1.444,54 triliun.

Disusul oleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp298,20 triliun dan penerimaan hibah Rp900 miliar.

“Kami tetap coba target penerimaan negara 2021 yang diupayakan maksimal sesuai APBN. Tapi kami juga paham ini tergantung pemulihan ekonomi, harga komoditas, gejolak ekonomi global, dan ekspor bisa tumbuh kembali tidak,” katanya.

Sumber Berita : CNBC INDONESIA

Continue Reading

Cryptocurrency

Saingi Bitcoin, Harga Aset Kripto Stellar Melesat 600 Persen

Published

on

JAKARTA – Harga aset kripto, Stellar Lumens (XLM) melonjak dalam setahun terakhir, menyaingi Bitcoin. Jika diakumulasi, persentase kenaikannya lebih dari 600 persen secara tahunan (year on year/yoy).

CEO Indodax Oscar Darmawan mengungkapkan kenaikan harga Stellar Lumens dipicu tingginya permintaan. Investor mulai melirik Stellar Lumens sebagai alternatif pembelian aset kripto lain.

“Stellar menjadi pilihan bagi pegiat aset kripto yang mengalami kendala karena biaya transfer Ethereum yang lebih mahal. Jadi, orang lebih memilih Stellar karena biaya transfer yang lebih murah,” ungkap Oscar dikutip dari rilis resminya, Rabu (20/1).

Faktor lain, kata dia, Amerika Serikat memperbolehkan bank melakukan pengelolaan cryptocurrency atau mata uang kripto . Kebijakan itu dikeluarkan The Office Comptroller Currency (OCC) pada tahun lalu.

Selain itu, aset kripto mendapatkan peluang dari kekhawatiran investor terhadap volatilitas ekonomi berkelanjutan akibat covid-19. Dampaknya, banyak investor di dunia akhirnya memilih aset kripto sebagai instrumen investasi mereka karena dinilai sebagai aset safe haven dan lebih likuid.

“Faktor-faktor tersebut juga mendongkrak harga aset kripto, tidak terkecuali Stellar,” jelasnya.

Untuk diketahui, Stellar merupakan aset kripto yang didirikan oleh Jad McCaleb. Selain Stellar, ia juga mendirikan aset kripto lainnya, Ripple (XRP). Stellar yang merupakan cabang dari Ripple memiliki utilitas menghubungkan sistem pembayaran seperti dari bank dan lembaga keuangan lainnya di seluruh dunia.
Lihat juga: Setelah Meroket, Harga Bitcoin Anjlok 20 Persen

Oscar menambahkan kenaikan harga Stellar terjadi karena inovasi yang dilakukan oleh Stellar Development Foundation. Perseroan menjelaskan bahwa inovasi kripto terus berkembang.

Menariknya, kehadiran cryptocurrency disambut oleh perusahaan lain, bahkan perusahaan di luar blockchain. Pada tahun lalu, perusahaan keuangan seperti Paypal dan Square telah melayani penukaran mata uang kripto.

Baru-baru ini, perusahaan penjualan tiket pesawat dan hotel, Booking.com juga menerima pemesanan tiket pesawat dan hotel menggunakan mata uang kripto. Dalam hal ini, Booking.com bekerja sama dengan platform exchanges Crypto.com.

Dengan kerja sama itu, pelanggan bisa memesan tiket pesawat atau kamar hotel dengan mata uang kripto. Menurut Oscar, kerja sama ini akan lebih mempopulerkan penggunaan kripto sebagai alat tukar dan juga investasi.

“Kerja sama crypto.com dan Booking.com merupakan suatu inovasi yang akan membuat aset kripto lebih populer di mata orang-orang. Bisa jadi akan semakin banyak orang beralih ke kripto karena inovasi seperti itu,” katanya.

Melansir crypto.com, harga Stellar pada perdagangan hari ini dipatok sebesar US$0,29 per koin, setara Rp4.078 (kurs Rp24.065 per dolar AS). Sejak awal tahun 2021, aset kripto ini naik 134,98 persen dari sebelumnya di harga US$0,12 per koin pada 1 Januari 2021.

Sumber Berita : CNN INDONESIA

Continue Reading

Cryptocurrency

Akhirnya! Warren Buffett Buka Suara soal Bitcoin yang Menggila, Apa Katanya?

Published

on

Miliarder investor kawakan, Warren Buffett telah lama menentang Bitcoin. Baru-baru ini bahkan Buffett menyebut aset Bitcoin seperti ‘racun tikus’ dan mengatakan tak akan pernah berinvestasi pada Bitcoin.

Dilansir dari The Motley Fool di Jakarta, Selasa (19/1/21) ini bukanlah kali pertama Buffett mengkritik mata uang kripto. Tetapi pernyataannya kali ini menjadi pernyataannya yang paling tajam.

Warren Buffett dengan mitranya, Charlie Munger telah mencela kripto selama bertahun-tahun. Munger sangat kritis dengan melihat semua aset kripto sebagai penipuan.

Tetapi tetap saja, kita tak bisa membantah return yang didapatkan dari Bitcoin. Sejak 2011, cryptocurrency terbesar di dunia telah tumbuh sebesar 293% per tahun. Return-nya bahkan lebih dari 4.000.000%.

Pada Desember 2020, dalam laporan Cointelegraph dikatakan bahwa Bitcoin memiliki return hingga 8.900.000% dari sejak awal debutnya. Bitcoin dianggap menjadi aset terbaik dalam sejarah peradaban dan akan terus berlanjut tahun ini.

Adapun ‘racun tikus’ dari maksud Warren Buffett adalah aset “gelembung” tanpa nilai intrinsik. Buffett bahkan mengatakan bahwa sebagian besar aset ini akan runtuh nilainya secara besar-besaran.

Sementara itu, The Motley Fool membandingkan Bitcoin dengan gelembung masa lalu yang runtuh yaitu Tulipmania dan South Sea Bubble. Keduanya menjadi contoh klasik dalam sejarah maniak keuangan dan sering dibandingkan dengan Bitcoin itu sendiri.

Tulipmania hanya bertahan dalam waktu satu tahun yaitu pada tahun 1636 dan 1637. Sementara South Sea Bubble, bertahan selama sembilan tahun sejak tahun 1711 hingga 1720, dengan ayunan harga paling jelas terjadi pada 1720.

Bitcoin sendiri telah naik selama 11 tahun, berbeda dengan yang lain berumur jauh lebih pendek. Keruntuhan South Sea Bubble pun dianggap sebagai gelembung ‘sebenarnya’. Karena itulah, menurut The Motley Fool, Bitcoin bukan aset ‘gelembung’ seperti yang dipikirkan oleh Warren Buffett.

Kenaikan aset jangka panjang Bitcoin tidak memenuhi satu dari kriteria jangka pendek. Pasalnya, Bitcoin telah berlangsung terlalu lama untuk menjadi gelembung biasa.

Sumber Berita : Wartaekonomi.com

Continue Reading

Trending