Connect with us

News

Viral! Gaji PNS DKI Capai Rp 20 juta

Published

on


Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Chaidir mengatakan, gaji pegawai yang baru diangkat menjadi PNS Golongan III A tembus hingga Rp 20 juta. Hal itu terungkap dari wawancara CNN Indonesia dengan Chaidir.

Bahkan salah satu sumber CNBC Indonesia yang merupakan salah satu lurah di wilayah DKI Jakarta mengakui bahwa gaji yang didapatkannya sebesar Rp 30 juta. “Memang ada kenaikan, ini gaji yang didapat seorang lurah bisa Rp 30 juta. Ini pas zaman pak Ahok [Gubernur DKI 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama] naiknya,” kata sumber tersebut.

Menanggapi hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa gaji PNS daerah memang sudah diatur dan berbeda setiap jabatannya. Selain itu, gaji juga tergantung dengan kemampuan daerah tersebut. Oleh karenanya, Tjahjo menganggap itu merupakan suatu hal yang wajar.

“Tidak masalah. Karena di UU-nya itu, semua sistem tunjangan, kinerja itu ada kalimat disesuaikan dengan kemampuan daerah,” kata Tjahjo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

“Jadi kalau tunjangan kinerja seorang camat seorang kepala kelurahan, guru, seorang dokter Puskesmas di DKI lebih tinggi dari daerah lain, saya kira wajar,” kata Tjahjo melanjutkan.

Pasalnya, kata Tjahjo, tunjangan kinerja setiap daerah memang tidak bisa dipukul rata. Selain karena mempertimbangkan letak geografis, ada aspek pendapatan daerah yang juga menjadi salah satu indikator.

“Itu saya kira penyeragaman itu memang di satu sisi perlu tapi di sisi lain potensi daerah beda. Secara geografis juga beda,” jelasnya.

International

Rumah Sakit di Korea Selatan Ungkap Kondisi Paru-Paru Pasien Pulih Covid-19

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Pasien Covid-19 di Korea Selatan dinyatakan sembuh setelah menjalani transplantasi paru ganda selama 16 minggu atau 112 hari perawatan, kata seorang dokter. Dalam kesempatan itu dokter menunjukkan beberapa foto kondisi paru-paru pasien Covid-19.

Pasien tersebut merupakan seorang wanita berusia 50 tahun yang terkena virus Corona serta di rawat di rumah sakit pada akhir Februari lalu dengan perawatan menggunakan alat yang bertujuan untuk menggantikan fungsi paru-paru manusia atau biasa disebut ECMO, Reuters, (7/7).

Itu merupakan durasi terpanjang yang pernah dihabiskan oleh pasien Covid-19 di dunia untuk dukungan ECMO, ujar dokter tersebut.

Perawatan seperti obat anti-malaria hydroxychloroquine, pengobatan HIV Kaletra dan Steroid gagal menghentikan fibrosis paru-nya, jaringan parut di paru-paru memburuk, lanjut Dr. Park Sung-Hoon, profesor pengobatan paru-paru dan perawatan kritis di Hallym University Sacred Heart Rumah Sakit.

Pasien tersebut terlihat mempunyai semangat untuk hidup dan merasa bahwa kedua anaknya membutuhkan kehadiran-nya.

“Probabilitas keberhasilan transplantasi paru pada pasien ECMO adalah 50 persen dan untungnya, pasien kami sudah siap sebelum operasi ketika kami menemukan donor,” kata Dr Kim Hyoung-soo, Direktur Rumah Sakit.

Selain itu, butuh waktu delapan jam untuk para dokter melakukan tindakan operasi. Pasien tersebut memiliki sindrom gangguan pernapasan akut (ARDS) ketika dia datang ke rumah sakit, tutur Dr Park, dan tidak bisa hidup tanpa bantuan alat ECMO.

Operasi transplantasi ini merupakan yang ke sembilan setelah enam operasi serupa dilakukan di China, dan yang lainnya di Amerika Serikat serta di Australia, kata rumah sakit tersebut.

“Dia memberi tahu kami, ‘Saya bersyukur atas cahaya mentari dan cahaya bulan. Saya bersyukur masih bisa bernapas,” kata Lee.

Sementara itu, pasien tersebut tidak ingin diwawancarai dan dikabarkan pasien akan keluar dari rumah sakit jika otot dadanya sudah cukup kuat untuk mendung pernapasan-nya.

Continue Reading

International

Perusahaan AS di India Belum Siap Bayar Pajak Digital, Kenapa ?

Published

on

By

Finroll.com ­– Anggota lobi yang mewakili perusahaan tekhnologi Amerika Serikat mengatakan bahwa para anggotanya belum siap untuk melakukan pembayaran pertama pajak digital di India pada pekan ini serta mendesak New Delhi untuk menunda cara tersebut.

Pada bulan Maret lalu India telah mengatakan bahwa semua tagihan asing untuk layanan digital yang disediakan akan dikenakan pajak sebesar 2 persen mulai 1 April 2020 lalu. Hal ini merupakan sebuah langkah untuk membuat perusahaan tekhnologi AS lengah ketika mereka sedang menghadapi masalah pandemi Covid-19.

Pajak tersebut berlaku untuk transaksi e-niaga di situs web seperti Amazon, dan khususnya Google yang membuat kekhawatir terkait pajak yang berlaku untuk pendapatan iklan yang diperoleh di luar negeri jika iklan itu menargetkan pelanggan di India.

Sementara itu, pajak tersebut seharusnya sudah jatuh tempo pada Selasa ini. Namun, anggota lobi Forum Kemitraan Strategis AS-India (USISPF) telah mendesak Kementerian Keuangan untuk menunda pajak atau menunda tanggal pembayaran.

“Ada kesulitan praktis dalam memenuhi tenggang waktu ini,” tulis USISPF kepada Kementerian Keuangan dalam suratnya, yang ditinjau oleh Reuters.

Nivedita Mehra, Direktur pelaksana USISPF untuk India, mengatakan bahwa organisasi itu sudah mengirim surat tersebut ke Kementerian Keuangan dalam menyelesaikan masalah yang dialami perusahaan anggota mereka.

Selain itu, dalam suratnya tersebut mengatakan persyaratan baru pemerintah untuk memperoleh nomor identifikasi pajak penghasilan untuk pembayaran pajak akan menimbulkan “tantangan administratif” bagi beberapa perusahaan asing.

Foto : Pexels

Continue Reading

International

Saudi Larang Jemaah Haji Sentuh Ka’bah dan Hajar Aswad

Published

on

Finroll – Jakarta, Arab Saudi secara resmi mengeluarkan protokol yang wajib diikuti oleh jemaah haji tahun ini, termasuk melarang menyentuh Ka’bah dan Hajar Aswad.

Pemerintahan Raja Salman Juni lalu memutuskan tetap menggelar ibadah haji meski dengan jemaah yang terbatas karena ancaman penyebaran virus corona.

Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Saudi menetapkan protokol untuk mengurangi tingkat infeksi dan memastikan keselamatan jemaah. Aturan ketat diberlakukan di seluruh lokasi pelaksanaan ibadah haji.

Seperti dikutip dari Arab News mulai 19 Juli, pihak berwenang akan membatasi orang masuk ke Mina, Muzdalifah, dan Arafah. Petunjuk dan peringatan mengenai pencegahan Covid-19 dipasang di semua area dan ditulis dalam berbagai bahasa.

Penyelenggara harus mengatur jemaah haji untuk mencegah penumpukan di lokasi Tawaf di sekitar Kakbah. Para jemaah diminta menjagai jarak setidaknya 1,5 meter.

Begitu juga di tempat Sai, ritual berjalan antara Safa dan Marwah. Penyelenggara harus mengatur jamaah berjalan mengikuti garis yang telah dibuat agar bisa menjaga jarak. Petugas dipastikan akan membersihkan lokasi sebelum dan sesudah kelompok jemaah tiba.

Selanjutnya jemaah tidak boleh menyentuh Kakbah dan Hajar Aswad. Di sana akan dipasang penghalang untuk mencegah jemaah yang mencoba mendekati.

Karpet-karpet di masjid tidak akan dipasang sehingga para jemaah harus menggunakan alas pribadi ketika beribadah untuk mengurangi kemungkinan penyebaran infeksi. Jemaah juga tidak diizinkan makan di masjid.

Baik jemaah maupun pemandu semuanya harus diperiksa suhu tubuh di setiap lokasi pelaksanaan haji. Masker dan perlengkapan pelindung wajah harus selalu dipakai.

Sementara untuk di Arafah dan Muzdalifah, penyelenggara harus memastikan tidak lebih dari 10 jemaah yang berada di dalam tenda berukuran 50 meter persegi. Juga memastikan jarak 1,5 meter antar jemaah.

Untuk lontar jamrah, penyelenggara harus mengatur tidak lebih dari 50 jamaah per kelompok yang masuk ke lokasi. Dan batu kerikil yang digunakan harus didesinfeksi lebih dahulu.

Arab Saudi menyatakan mereka hanya akan menggelar ibadah haji dengan membatasi jumlah sampai 1.000 orang. Mereka yang boleh menunaikan ibadah haji adalah penduduk setempat dan orang asing yang sudah berada di Arab Saudi sebelum aturan itu dibuat.

Dalam kondisi normal, ada sekitar 2,5 juta umat Muslim yang menunaikan ibadah haji setiap tahun.

Menteri Kesehatan Arah Saudi, Tawfiq al-Rabiah juga menjelaskan ibadah haji hanya dilakukan untuk jemaah berusia di bawah 65 tahun dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis.

Jemaah akan dites Covid-19 sebelum memasuki Mekah dan harus menjalani karantina setelah ibadah.

Kondisi kesehatan seluruh jemaah akan terus dimonitor setiap hari selama penyelenggaraan haji berlangsung.

Setelah proses ibadah haji selesai, seluruh jemaah pun diwajibkan melakukan karantina mandiri.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading
Advertisement

Advertisement
Advertisement

Trending