Connect with us

News

Viral! Gaji PNS DKI Capai Rp 20 juta

Published

on


Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Chaidir mengatakan, gaji pegawai yang baru diangkat menjadi PNS Golongan III A tembus hingga Rp 20 juta. Hal itu terungkap dari wawancara CNN Indonesia dengan Chaidir.

Bahkan salah satu sumber CNBC Indonesia yang merupakan salah satu lurah di wilayah DKI Jakarta mengakui bahwa gaji yang didapatkannya sebesar Rp 30 juta. “Memang ada kenaikan, ini gaji yang didapat seorang lurah bisa Rp 30 juta. Ini pas zaman pak Ahok [Gubernur DKI 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama] naiknya,” kata sumber tersebut.

Menanggapi hal itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo menegaskan bahwa gaji PNS daerah memang sudah diatur dan berbeda setiap jabatannya. Selain itu, gaji juga tergantung dengan kemampuan daerah tersebut. Oleh karenanya, Tjahjo menganggap itu merupakan suatu hal yang wajar.

“Tidak masalah. Karena di UU-nya itu, semua sistem tunjangan, kinerja itu ada kalimat disesuaikan dengan kemampuan daerah,” kata Tjahjo di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (21/11/2019).

“Jadi kalau tunjangan kinerja seorang camat seorang kepala kelurahan, guru, seorang dokter Puskesmas di DKI lebih tinggi dari daerah lain, saya kira wajar,” kata Tjahjo melanjutkan.

Pasalnya, kata Tjahjo, tunjangan kinerja setiap daerah memang tidak bisa dipukul rata. Selain karena mempertimbangkan letak geografis, ada aspek pendapatan daerah yang juga menjadi salah satu indikator.

“Itu saya kira penyeragaman itu memang di satu sisi perlu tapi di sisi lain potensi daerah beda. Secara geografis juga beda,” jelasnya.

International

Bukan Wuhan, New York Kini Episentrum Corona

Published

on

Bukan Wuhan, New York Kini Episentrum Corona

Sejak Desember 2019, ibu kota Wuhan di Provinsi Hubei, China menjadi episentrum dari penyebaran virus corona (COVID-19). Namun beberapa pekan terakhir, episentrum penyebaran COVID-19 berpindah ke New York, Amerika Serikat.

FINROLL.COM — Hingga kini, pandemi COVID-19 sudah menewaskan sekitar 1.000 lebih warga ibukota keuangan AS tersebut. Ini membuat pemerintah New York berpacu dengan waktu dalam menambahkan kapasitas rumah sakit sebelum puncak pandemi terjadi.

Walikota New York, Bill de Blasio mengatakan bahwa kota itu telah meningkatkan kapasitas rumah sakit hingga tiga kali lipat. Terutama, sebagai persiapan untuk menghadapi puncak pandemi yang diperkirakan terjadi dalam dua hingga tiga minggu mendatang.

“(Kami) akan membutuhkan tingkat kapasitas rumah sakit yang belum pernah kami lihat, bahkan tidak pernah dipahami,” kata Bill kepada NBC, dikutip dari AFP.

Sekitar selusin tenda, dilengkapi dengan 68 tempat tidur dan 10 ventilator, telah dipasang di taman ikonik Manhattan, yakni Central Park, dengan COVID-19 pasien diperkirakan akan mulai tiba pada Selasa (31/3/2020) malam waktu setempat.

Area Big Apple juga sedang diubah untuk menampung pasien yang sudah membanjiri rumah sakit. Di sebelah selatan Central Park, Javits Convention Center kini beroperasi dengan hampir 3.000 tempat tidur setelah diubah oleh Army Corps of Engineers.

Beberapa blok dari sana, tepatnya di pelabuhan Pier 90, kapal rumah sakit militer USNS Comfort dengan kapasitas 1.000 tempat tidur dan 12 kamar operasi sudah tiba dan berlabuh untuk menampung pasien.

Pusat Tenis Nasional Billie Jean King di Flushing Meadows-Corona Park juga diubah, dengan kapasitas 350 tempat tidur dan akan menerima pasien COVID-19 mulai minggu depan.

Gubernur Andrew Cuomo memperingatkan warga New York bahwa perjuangan untuk mengalahkan COVID-19 akan berlangsung lama. “Kalibrasi diri Anda dan harapan Anda sehingga Anda tidak kecewa setiap hari saat Anda bangun,” katanya.

Menurut data Worldometers, AS kini memiliki 187.347 kasus terkonfirmasi, dengan 3.860 kasus kematian, dan 6.461 kasus berhasil sembuh per Rabu (1/4/2020). Kasus terbanyak terjadi di negara bagian New York (75.795) dengan 1.550 pasien meninggal.

Lalu New Jersey (18.696), dan California (8.254). Angka pasien meninggal masing-masing 267 dan 174 jiwa.

Sumber Berita : CNBCINDONESIA.COM

Continue Reading

Nasional

Jokowi Rencanakan Darurat Sipil Hadapi Pandemi Covid-19

Published

on

Pemerintah berencana menerapkan status darurat sipil dalam menghadapi wabah Covid-19. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus corona.
FINROLL.COM — Menurut Jokowi, hal itu perlu dilakukan dengan skala lebih besar. Oleh karena itu, ia meminta pembatasan sosial yang dikenal dengan sebutan physical distancing ini disertai dengan kebijakan darurat sipil.
“Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 lewat video conference dari Istana Bogor, Senin (30/3/2020).
“Sehingga, tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” tuturnya.
Jokowi pun meminta jajarannya segera menyiapkan payung hukum untuk menjalankan pembatasan sosial skala besar ini sebagai pegangan bagi pemerintah daerah.
“Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, saya minta agar segera disiapkan aturan pelaksanaan yang jelas sebagai panduan provinsi, kabupaten, dan kota sehingga mereka bisa bekerja,” ucap Jokowi.
Meski nantinya darurat sipil diberlakukan, Jokowi meminta apotek dan toko kebutuhan pokok tetap buka. “Saya juga minta dan pastikan bahwa apotek dan toko-toko penyuplai kebutuhan pokok bisa tetap buka untuk melayani kebutuhan warga dengan tetap menerapkan protokol jaga jarak yang ketat,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, pemerintah juga tengah menyiapkan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi bagi para pelaku UMKM dan pekerja informal yang terdampak kebijakan pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19.
“Kemudian bagi UMKM, pelaku usaha, dan pekerja informal. Tadi kita sudah bicarakan, pemerintah segera menyiapkan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi. Ini yang segera kita umumkan kepada masyarakat,” ujar Jokowi.
Jokowi menyadari banyak pendatang di DKI Jakarta yang mempercepat mudik ke kampung halaman karena mereka kehilangan penghasilan sehari-hari. Para pendatang yang kebanyakan pedagang makanan yang mendapat penghasilan harian kehilangan pendapatannya akibat pemberlakukan aturan kerja dari rumah oleh perusahaan dan instansi pemerintahan.
“Banyak pekerja informal di Jabodetabek terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang. Tidak ada pendapatan sama sekali akibat diterapkannya kebijakan tanggap darurat, yaitu kerja di rumah,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Di sisi lain, Jokowi mengatakan, mudik dapat menjadi medium penyebaran virus corona ke daerah-daerah. Sebab, saat ini Jabodetabek, khususnya Jakarta, telah menjadi daerah dengan jumlah pasien Covid-19 terbanyak di Indonesia.
Oleh sebab itu, ia meminta seluruh jajarannya segera mempersiapkan dan mengaktifkan jaring pengaman sosial berupa pemberian insentif harian kepada masyarakat yang diminta untuk tidak mudik.
“Karena itu, saya minta percepatan program social safety net (jaring pengaman sosial) yang memberikan perlindungan sosial di sektor informal, para pekerja harian maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro usaha kecil betul-betul dilaksanakan di lapangan,” ujar Jokowi.
“Sehingga para pekerja informal, buruh harian, pedangang asongan, semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari,” lanjut dia.
Konsekuensi darurat sipil Pemerintah akan menggunakan tiga undang-undang (UU) sebagai landasan hukum dalam melakukan pembatasan sosial skala besar yang disertai kebijakan darurat sipil. Hal ini dilakukan sesuai instruksi Presiden Jokowi sebagai upaya lanjutan dalam pencegahan penyebaran virus corona Covid-19.
“Kesimpulan yang tadi diambil oleh Bapak Presiden yaitu formatnya adalah pembatasan sosial skala besar yang mengacu pada tiga dasar (hukum),” kata Doni usai rapat terbatas dengan Presiden, Senin (30/3/2020).
Doni mengatakan, ketiga UU yang digunakan pemerintah yakni UU Nomor 24/2007 tentang Bencana, UU Nomor 6/2018 tentang Kesehatan, dan Perppu Nomor 23/1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya yang terbit pada era Presiden RI Soekarno.
Pasal 1 aturan tersebut menyebutkan, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang dapat menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang.
Hal itu dapat dilakukan jika keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan.
Doni menyebut, pihaknya akan mengundang pakar hukum untuk merumuskan lebih jauh aturan turunan soal pembatasan sosial skala besar dan darurat sipil ini. “Aturan ini sedang dibahas, tentu pakar-pakar di bidang hukum akan berada pada garis terdepan untuk bisa menghasilkan sebuah konsep yang mana kita bisa mengurangi risiko (penularan) yang besar, dan kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat,” kata Doni.
Saat ditanya konsekuensi dari darurat sipil ini, Doni menyebut, penegakan hukum bisa dilakukan kepada masyarakat yang tak mengikuti aturan soal pembatasan sosial. “Penegakan hukum bukanlah yang terbaik, tetapi apabila harus dilakukan, tentu memenuhi beberapa faktor,” kata dia.
Kendati demikian, Doni berharap masyarakat bisa disiplin mengikuti imbauan pemerintah soal pembatasan sosial ini. Misalnya, tak meninggalkan rumah jika tak mendesak.
Lalu menerapkan pembatasan jarak fisik di tempat umum, serta tak membuat acara yang mengundang keramaian. “Sekali lagi dalam menghadapi hal ini bagaimana kesadaran kolektif, yang diperlukan sekarang adalah disiplin dan disiplin.
Tanpa disiplin pribadi mungkin kita akan kewalahan. Sekali lagi peningkatan disiplin ini penting. Mungkin bisa diimbangi penegakkan hukum bagi mereka yang tidak disiplin,” kata dia.
Darurat sipil langkah terakhir Sementara itu Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menegaskan, penerapan darurat sipil untuk mencegah penyebaran virus corona Covid-19 masih dalam tahap pertimbangan dan belum diputuskan. Penerapan darurat sipil adalah langkah terakhir yang baru akan digunakan jika penyebaran virus corona semakin masif.
“Penerapan Darurat Sipil adalah langkah terakhir yang bisa jadi tidak pernah digunakan dalam kasus Covid-19,” kata Fadjroel dalam keterangan tertulis, Senin (30/3/2020).
Fadjroel mengatakan, saat ini pemerintah masih terus mengupayakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan physical distancing (menjaga jarak aman).
Menurut dia, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kebijakan ini dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif agar memutus mata rantai persebaran virus corona.
“Dalam menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif melalui kolaborasi Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Covid-19, Kementerian Perhubungan, Polri/TNI, Pemda dan K/L terkait,” kata dia.
Continue Reading

International

Redam Corona, Trump Resmi Kucurkan Stimulus 2 Triliun Dolar

Published

on

By

Pemerintah Amerika Serikat resmi mengucurkan dana stimulus sebesar US$2 triliun atau sekitar Rp32.525 triliun demi menyelamatkan perekonomian yang terpukul akibat dampak negatif penyebaran virus corona (Covid-19).

FINROLL.COM — Presiden Donald Trump telah menandatangani undang-undang paket kebijakan stimulus tersebut pada Jumat (27/3), beberapa jam setelah Dewan Perwakilan AS mengesahkan draf kebijakan itu.

Paket stimulus ekonomi ini adalah yang terbesar dalam sejarah Amerika.

“Saya ingin berterima kasih kepada Partai Demokrat dan Partai Republik karena datang bersama dan mengutamakan Amerika,” ucap Trump di Gedung Putih seperti dilansir AFP.

Trump menyebut insentif ini bisa sangat menolong keluarga, pekerja, hingga pengusaha Amerika yang terdampak dampak negatif wabah corona.

Dari stimulus senilai triliunan dolar itu, sebanyak US$100 miliar akan disalurkan bagi rumah sakit dan fasilitas kesehatan di AS yang sangat membutuhkan peralatan medis dan pakaian pelindung tenaga medis.

Sebanyak US$500 miliar akan dipinjamkan kepada perusahaan-perusahaan termasuk maskapai penerbangan. Sekitar US$377 miliar akan dihibahkan untuk usaha kecil dan menengah.

Sisa stimulus juga akan disalurkan untuk membantu para pengangguran di AS. Sebagai informasi, sebanyak 3,3 juta warga AS mengajukan klaim pengangguran hingga 21 Maret lalu.

Pandemi Corona, Trump Resmi Kucurkan Stimulus 2 Triliun Dolar

Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin berjanji akan mendistribusikan stimulus itu melalui cek dengan cepat. Ia memperkirakan penyaluran stimulus dalam bentuk setoran langsung uang tunai akan diterima warga dalam tiga minggu ke depan.

“Warga Amerika membutuhkan uang itu sekarang, mereka tidak dapat menunggu pemerintah untuk mengambil tiga, empat, atau enam bulan seperti yang biasanya kita lakukan,” kata Mnuchin.

Menurut Ketua Dewan Perwakilan AS Nancy Pelosi, Amerika tengah menghadapi situasi darurat ekonomi dan kesehatan besar akibat wabah pandemi virus corona ini

Ia menganggap pandemi corona merupakan yang terburuk dalam seribu tahun terakhir.

Insentif ekonomi senilai triliunan dolar ini disetujui ketika jumlah kasus corona di AS terus melonjak hingga mencapai 103 ribu orang per Sabtu (28/3).

Jumlah itu menjadi yang tertinggi di dunia saat ini, mengalahkan China sebagai negara sumber penyebaran Covid-19.

Meski UU stimulus telah diteken, saham Negeri Paman Sam tetap merosot di pasar dunia. Saham Down Jones Industrial Average tercatat turun 4,1 persen, S&P 500 juga merosot 3,4 persen, sementara saham Nasdaq anjlok 3,8 persen. (CNN/GPH) 

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending