Connect with us

Business

Virus Corona, Organda Sebut Omzet Pengusaha Bus Anjlok 100 Persen

Published

on


Finroll – Jakarta, Sekretaris Jenderal Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono menyatakan omzet pengusaha bus merosot 75 persen hingga 100 persen sebagai dampak pandemi virus corona.

“Untuk angkutan penumpang, kalau sekarang kami sudah turun drastis sekali dari seluruh rata-rata angkutan yang ada. Kami merasakan penurunan 75 persen sampai 100 persen omzet,” katanya dalam diskusi publik secara daring di Jakarta, mengutip Antara, Minggu (5/4).

Ateng menjelaskan penurunan omzet mulai terjadi ketika diumumkannya pasien virus corona pertama, disusul kebijakan jaga jarak (physical distancing) oleh pemerintah, serta ditutupnya tempat wisata.

Tak hanya itu, angkutan perkotaan di Jabodetabek maupun daerah lain turut menurun karena yang beroperasi hanya 17 persen sampai 20 persen saja. Sementara itu, ia menyebutkan untuk angkutan logistik dan barang secara gradual juga sudah merosot omzetnya di kisaran 50 persen sampai 60 persen.

“Teman-teman mengatakan 50 sampai 60 persen (omzet turun). Fakta itu terlihat di lapangan sampai sisi barang-barang tertentu sudah susah kami dapatkan, termasuk obat-obatan,” ujarnya.

Ia menyatakan pihak yang paling terdampak dari virus corona di sektor transportasi adalah pekerja bagian operasional karena jika mereka tidak bekerja, maka tidak akan mendapatkan gaji.

“Kami rasakan untuk seluruh awak kami yang berkaitan dengan operasional yang tidak bekerja, maka tidak dibayar. Mereka sungguh kasihan meski berbagai perusahaan melakukan back up tapi saya rasa ini tidak akan berjalan panjang,” tegasnya.

Ateng berharap pemerintah dapat segera mengeluarkan kebijakan agar mampu membantu para pekerja di bidang transportasi yang sedang mengalami pelemahan di tengah pandemi virus corona ini.

“Hal-hal ini yang kami rasakan kalau industri transportasi tanpa ditolong akan terjadi sesuatu yang berat, pasti recovery-nya sangat berat,” ujarnya.

Sumber: CNN Indonesia

Business

Tahun Ini Pemerintah Taksir Kebutuhan Garam 4,5 Juta Ton

Published

on

Finroll – Jakarta, Pemerintah menengarai kebutuhan garam terus meningkat dari tahun ke tahun. Tahun ini, kebutuhan garam diperkirakan mencapai 4,5 juta ton atau lebih tinggi dari tahun lalu di kisaran 3 juta ton.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi Safri Burhanuddin mengungkapkan Indonesia sebenarnya telah mencapai swasembada garam karena sudah bisa memproduksi hingga 3,5 juta ton garam, tapi kebutuhan komoditas tersebut terus meningkat.

Menurut Safri, peningkatan kebutuhan garam sejalan dengan terus meningkatnya kebutuhan industri.

Untuk itu, upaya untuk meningkatkan produksi garam juga terus dilakukan. Dengan luas lahan yang meningkat hampir 30 ribu hektare lebih, ia mengatakan pemerintah juga terus mendorong intensifikasi lahan garam.

Pemerintah juga telah meminta PT Garam (Persero) untuk mendorong metode pergaraman yang lebih modern sehingga produktivitas bisa meningkat.

“Kami sudah sampaikan ke PT Garam, umur mereka sudah lebih dari 75 tahun, kami minta pergaraman tidak lagi dilakukan secara tradisional,” ujar Safri seperti dikutip dari Antara, Minggu (31/5).

Ia mengungkapkan, dengan proses tradisional hasilnya 50-60 ton per ha per tahun. Kalau intensif, bisa 100-150 ton per ha.

“Kalau punya 30 ribu ha, dengan produksi 100-150 ton, seharusnya kita bisa swasembada,” jelasnya.

Lebih lanjut, meski kebutuhannya cukup tinggi, pemerintah tetap memasang target produksi di kisaran 3,5 juta ton hingga 4 juta ton tahun ini.

Pemerintah juga terus berupaya untuk menekan impor garam dengan mendorong produksi tanpa lahan garam seperti dengan metode memanfaatkan PLTU batu bara di Cilegon, Banten.

“Semua cara mengurangi impor, bagaimana mengurangi seoptimal mungkin, kami lakukan,” pungkasnya.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Mulai Agustus Pemerintah Targetkan Pungut Pajak Netflix dkk

Published

on

Finroll – Jakarta, Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) akan efektif memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai Agustus bagi perusahaan jasa dan produk layanan digital di luar negeri yang berbisnis di Indonesia seperti Netflix, Spotify, hingga Zoom.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan saat ini aturan pungutan pajak tengah dipersiapkan. Aturan itu ditargetkan terbit pada 1 Juli 2020.

Setelah itu, sambungnya, DJP akan menetapkan soal kriteria pelaku usaha yang wajib menjadi pemungut PPN produk digital. Begitu pula dengan daftar pelaku usaha yang ditunjuk menjadi pemungut.

“Pemungutan PPN paling cepat akan dimulai pada bulan Agustus, sehingga diharapkan memberi cukup waktu agar dapat mempersiapkan sistem pemungutan, pembayaran, dan pelaporan yang mudah, sederhana, dan efisien,” ucap Hestu dalam keterangan tertulis, Minggu (31/5).

Hestu menekankan bila aturan sudah berlaku maka produk digital seperti langganan streaming musik, streaming film, aplikasi dan gim digital, serta jasa online dari luar negeri akan dikenai pajak. Hal ini serupa dengan berbagai produk digital di dalam negeri yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari.

Pungutan pajak, kata Hestu, akan dikenakan kepada penjual berupa pedagang atau penyedia jasa luar negeri, baik secara langsung maupun melalui platform marketplace. Bersamaan dengan aturan ini, pemerintah pun sudah melancarkan program sosialisasi kepada beberapa pihak terkait.

Teranyar, DJP menggelar sosialisasi kepada 290 perwakilan usaha dan konsultan pajak dari beberapa negara secara virtual. Mulai dari Amerika Serikat, Australia, China, Hong Kong, India, Inggris, Jepang, Singapura, Swedia, hingga Thailand.

Misalnya, American Chamber of Commerce in Indonesia, European Business Chamber of Commerce in Indonesia, dan US-Asean Business Council. Harapannya, aturan ini bisa diterima dan cepat diimplementasikan.

Selain itu, aturan ini juga bermaksud untuk melahirkan kesamaan perlakuan bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia. Di sisi lain, kebijakan ini bisa menopang penerimaan pajak negara ke depan.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Makro Ekonomi

Bank Dunia Kucurkan Utang Rp3,6 T ke Indonesia Lawan Corona

Published

on

By

Bank Dunia menyetujui pinjaman tanggap darurat ke Indonesia senilai US$250 juta atau sekitar Rp3,67 triliun untuk penanganan corona.

Dalam rilisnya, lembaga multilateral itu menyatakan pendanaan akan digunakan untuk mengurangi risiko penyebaran, meningkatkan kapasitas deteksi dan respons atas pandemi tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan Pemerintah Indonesia menggunakan pelbagai cara untuk mengurangi dampak corona di sektor kesehatan, sosial dan ekonomi.

Dia menuturkan pihaknya berkomitmen untuk memperkuat kapasitas pencegahan, pengujian, perawatan serta sistem informasi terkait corona.

Selain itu, Indonesia juga mendapatkan dukungan pendanaan paralel dari Islamic Development Bank sebesar US$200 juta.

“Kami juga menyambut baik upaya mitra pembangunan dalam memberikan dukungan pendanaan yang terkoordinasi serta kerja sama Bank Dunia dengan Asian Infrastructure Investment Bank dan Islamic Development Bank untuk program ini,” kata Sri Mulyani, dalam keterangannya, Jumat (29/5).

Pendanaan itu akan difokuskan untuk memperkuat aspek-aspek utama tanggap darurat Indonesia terhadap pandemi Covid-19. Hal itu terkait dengan fasilitas rujukan Covid-19 di bawah Kementerian Kesehatan, meningkatkan persediaan APD, memperkuat jaringan laboratorium dan sistem pengawasan, serta mendukung pengembangan dan penggunaan protokol untuk memastikan layanan yang berkualitas.

Bank Dunia menyatakan program itu akan mencakup di seluruh Indonesia, di antaranya untuk pasien yang mengunjungi rumah sakit, khususnya penduduk rentan dan berisiko tinggi seperti orang tua dan mereka yang memiliki kondisi kronis serta para tenaga kesehatan.

Satu Kahkonen, Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste, menuturkan upaya dukungan itu merupakan sebuah kehormatan bagi pihaknya membantu Pemerintah Indonesia.

“Merupakan sebuah kehormatan bagi kami untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam menghadapi COVID-19 dan mengurangi dampak pandemik ini pada sektor kesehatan, ekonomi dan sosial,” kata Kahkonen.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan pinjaman dari Bank Dunia di antaranya akan digunakan untuk sejumlah hal.

Selain untuk peningkatan kapasitas kesehatan, kementerian itu juga menyatakan dana tersebut digunakan untuk memperluas ukuran, jangkauan, produk keuangan, dan memobilisasi tabungan jangka panjang.

Caranya, dengan meningkatkan ketersediaan dana dan akses bagi masyarakat dan perusahaan. (CNNIndonesia)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending