Connect with us

Nasional

Waketum DPP Gabema Sibolga-Tapteng : Kapten Bongsu Pasaribu Layak Mendapat Gelar Pahlawan Nasional

Published

on


Finroll.com — Tapteng, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Keluarga Besar Masyarakat (Gabema) Sibolga-Tapanuli Tengah (Tapteng) Masriadi Pasaribu mengatakan Kapten Bongsu Pasaribu layak mendapat gelar Pahlawan Nasional pasalnya Komandan Round I kesatuan Harimau Mengganas Tapanuli untuk wilayah Sorkam-Barus itu merupakan Patriot sejati dia gugur dimedan Perang dengan kondisi sangat tragis saat berlangsung pertempuran besar besaran dengan pasukan Belanda di Harakka Barus tanggal 3 Maret 1949.

“Mari kita dukung pemerintah Tapteng yang akan mengusulkan gelar Pahlawan Nasional bagi Kapten Bongsu Pasaribu kepada Pemerintah Pusat “Kapten Bongsu Pasaribu yang berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945-1949 layak mendapat gelar Pahlawan Nasional karena dengan Patriotis rela mengorbankan jiwa raga demi Bangsa dan Negara, jadi mari kita dukung,” ujar Masriadi, Senin (19/8/2019).

Ia juga mengatakan, guna kelancaran Pengusulan gelar Pahlawan Nasional tersebut Pemerintah Tapteng perlu membentuk Team yang terdiri dari kalangan akademis dan tokoh masyarakat yang bisa menerangkan sejarah perjuangan Kapten Bongsu Pasaribu.

Masriadi yang berprofesi sebagai Advokat itu menambahkan rencana Bupati Tapteng Bakhtiar Ahmad Sibarani mengusulkan Kapten Bongsu Pasaribu untuk mendapat gelar Pahlawan Nasional kepada Pemerintah Pusat mendapat apresiasi dari sejumlah kalangan termasuk dari Putra Sibolga-Tapteng yang berada diperantauan, dan jika Pengusulan gelar Pahlawan Nasional itu berhasil tentu akan mengharumkan daerah Sibolga-Tapteng yang melahirkan sejumlah Pahlawan Nasional yang gagah berani merebut maupun mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia.

Demikian juga bagi Bupati Tapteng saat ini keberhasilan tersebut tentu akan menjadi suatu prestasi besar baginya, berbeda halnya dengan Bupati sebelumnya tidak terpikir bagi mereka untuk mengusulkan gelar Pahlawan Nasional bagi Kapten Bongsu Pasaribu.

“Dari sekian banyak putra Sibolga-Tapteng yang berjuang merebut maupun mempertahankan kemerdekaan yang mendapat gelar Pahlawan Nasional hanya beberapa orang saja diantaranya Dr Ferdinan Lumban Tobing dan Oswal Siahaan, jadi kalau Kapten Bongsu Pasaribu berhasil mendapat gelar Pahlawan Nasional tentu nama daerah ini akan semakin harum baik ditingkat nasional maupun internasional, karena daerah ini melahirkan banyak Pahlawan Nasional” sebutnya.

Lebih jauh Masriadi mengatakan gelar Pahlawan Nasional adalah penghargaan negara yang diberikan Presiden kepada seseorang yang telah gugur atau meninggal dunia atas perjuangan dan pengabdian kepada bangsa dan negara sebagai mana diatur dalam Undang Undang No 20 Tahun 2009 tentang gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan dan selanjutnya penganugrahan gelar pahlawan nasional dilaksanakan oleh Presiden RI menjelang peringatan hari pahlawan nasional tanggal 10 November

“Usulan pemberian gelar pahlawan nasional diajukan kepada Kementerian Soaial baik melalui perorangan, kelompok maupun melalui Pemerintah Daerah, selanjutnya kementerian Sosial akan mengajukan permohonan usul pemberian gelar pahlawan nasional tersebut kepada Presiden melalui dewan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan” tegasnya.(Bernard)

Advertisement Valbury

Nasional

Usai Lebaran Transjakarta Tetap Batasi Operasional Bus

Published

on

Finroll – Jakarta, Corsec Transjakarta Nadia Disposanjoyo, menjelaskan tetap membatasi jadwal dan rute operasional bus usai Hari Raya Idulfitri atau Lebaran tahun ini di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

Dari 240 rute, Nadia menjelaskan ada 24 rute yang dioperasikan untuk umum dan 24 rute yang dioperasikan khusus untuk tenaga rumah sakit (TRS).

“24 Rute 13 koridor, koridor 1-13 buka semua, 24 rute untuk umum dan 24 khusus untuk TRS,” ucapnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (25/5).

Untuk TRS disediakan bus khusus agar tidak berebut dengan penumpang lainnya. Tindakan ini juga dilakukan agar bisa menjalankan imbauan physical distancing atau jaga jarak fisik.

“Layanan medis kami siapkan bus khusus. Untuk petugas medis yang tidak menggunakan layanan khusus, bisa gabung umum,” ujar Nadia.

Sementara waktu operasional untuk umum mulai pukul 06.00 WIB – 18.00 WIB dan untuk petugas medis mulai pukul 05.00 WIB – 23.30 WIB. Sedangkan untuk petugas distribusi sembako pemerintah provinsi, layanan dibuka mulai pukul 07.00 WIB – 17.00 WIB.

Warga bisa mendapatkan informasi rute Transjakarta yang dibuka melalui laman resmi Transjakarta di tautan ini atau melalui akun Twitter resmi Transjakarta di @PT_Transjakarta.

Sebelumnya PT Transportasi Jakarta hanya mengoperasikan 15 rute waktu operasional pada Hari Raya Lebaran, Minggu (24/5).

Layanan Transjakarta dibatasi hanya beroperasi di 15 rute koridor utama BRT dengan interval 15-30 menit per kedatangan.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Keberangkatan Belum Jelas, Kuota Haji Sisa 11 Ribu Orang

Published

on

Finroll – Jakarta, Kementerian Agama (Kemenag) mencatat kuota haji untuk Indonesia masih tersisa sekitar 11 ribu jelang penutupan pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahap kedua pada Rabu (20/5).

Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Muhajirin Yanis mengatakan hingga Selasa (19/5) sore, baru 188.375 orang dari kuota 221 ribu yang telah melakukan pelunasan biaya haji dan siap diberangkatkan.

“Masih ada 11.143 kuota jemaah haji reguler yang belum terlunasi,” kata Yanis dalam keterangan tertulis di situs kemenag.go.id seperti dikutip CNNIndonesia.com, Rabu (20/5).

Yanis menuturkan sebanyak 179.584 orang melakukan pelunasan pada tahap pertama yang tutup 15 April. Sementara 10.014 baru melakukan pelunasan pada tahap kedua.

Dia juga menyampaikan masih ada sekitar 1.700 petugas haji yang belum melunasi BPIH. Jumlah itu terdiri dari 198 orang Pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dan 1.478 Petugas Haji Daerah (PHD).

Meski proses pelunasan berjalan, Yanis mengaku belum tahu terkait keputusan pemberangkatan haji tahun ini. Pemerintah masih menunggu pengumuman dari Arab Saudi.

“Semoga segera ada keputusan. Apapun keputusannya, dana jemaah haji aman,” ucap Yanis.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI bersama Kemenag, Rabu (15/4), Kepala BPKH Anggito Abimanyu mengatakan ada tren penurunan jemaah haji di Indonesia dalam kondisi pandemi virus corona.

Anggito menduga penurunan pendaftar haji terjadi karena dampak ekonomi dari pandemi. Saat itu, baru baru sekitar 160 ribu orang yang telah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

“Pada saat ini kami harus akui pimpinan bahwa pendaftar haji tahun ini turunnya hampir 50 persen karena kondisi ekonomi masyarakat kita memang tertekan,” kata Anggito dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VIII DPR RI bersama Kemenag, Rabu (15/4).

Jika haji digelar, Indonesia rencananya akan mengirim 221 ribu orang jemaah mulai 26 Juni. Namun Presiden Joko Widodo belum memutuskan apakah akan memberangkatkan jemaah atau tidak di tengah pandemi. Ia masih menunggu kabar dari Saudi hingga 1 Juni.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Muhammadiyah Nilai Pemprov Jatim Plinplan, Soal Salat Id

Published

on

Finroll – Jakarta, Pengurus Wilayah (PW) Muhammadiyah Jawa Timur menilai Pemerintah Provinsi Jatim plinplan lantaran membolehkan pelaksanaan Salat Idul Fitri berjemaah di masjid di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Hal itu dinilai tidak sesuai dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB).

“Itu kami sayangkan, jadi kita ini menetapkan PSBB tapi kok juga memberi kelonggaran. Ya itu sikap yang menurut saya plinplan lah,” kata Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jatim, Nadjib Hamid kepada wartawan melalui sambungan telepon, Minggu (17/5).

Nadjb menilai sikap Pemprov Jatim tak konsisten ihwal aturan soal pembatasan kegiatan keagamaan di tengah pemberlakuan PSBB. Ia yakin hal itu bisa membuat masyarakat bingung.

“Itu sikap yang enggak konsisten, harusnya masyarakat jangan dibuat bingung, kita ingin segera sirna corona dengan cara semua istikamah, menyikapi semua secara sama. Jangan plinplan, di tengah jalan boleh dan tidak boleh,” katanya.

Dia lantas mempertanyakan tujuan Pemprov Jatim membolehkan Salat Idul Fitri berjemaah di masjid. Di satu sisi, ingin pandemi corona berakhir. Namun di sisi yang lain, kata Nadjib, ada kebijakan yang berpotensi membuat virus corona terus menyebar.

Nadjib lalu menegaskan bahwa PP Muhammadiyah tetap konsisten meminta masyarakat melaksanakan Salat Idul Fitri di rumah masing-masing. PP Muhammadiyah mengambil sikap demikian agar masyarakat tidak tertular virus corona.

Senada, Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur Saad Ibrahim juga bicara demikian. Seluruh warga Muhammadiyah wajib melaksanakan Salat Idul Fitri di rumah.

“Ini bukan imbauan, itu adalah garis dari pimpinan pusat, maklumat, fatwa, untuk Salat Id ini di rumah, tidak di lapangan, maupun di masjid, jadi tetap di rumah,” kata Saad, dikonfirmasi terpisah.

Menanggapi, surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jatim nomor 451/7809/012/2020 tentang pelonggaran pelaksanaan Salat Id berjemaah, Saad mengaku pihaknya akan melakukan pertemuan dengan organisasi keagamaan Islam lainnya di Jatim.

“Ya itu besok Insyaallah kita akan rapat terkait dengan itu, dengan NU, dengan LDII,” kata dia.

Apapun hasil pertemuan nanti, kata Saad, Muhammadiyah tetap tidak mau membolehkan Salat Idul Fitri dilakukan berjemaah di masjid atau di lapangan. Menurutnya, hal itu juga sudah sesuai dengan imbauan Menteri Agama Fachrul Razi.

“Dalam konteks seperti ini, kita itu semestinya harus satu, satu garis, Menteri Agama sendiri kan sudah jelas, salat itu di rumah. Kalau kemudian nasional begini, [daerah] satu sama lain berbeda, padahal ini situasi yang sangat khusus, ya saya kira akan sulit Indonesia akan keluar dari Covid-19,” katanya.

Sebelumnya, Pemprov Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerbitkan surat edaran bernomor 551/7809/012/2020 tentang aturan Kaifiat Takbir dan Salat Idulfitri. Hal itu lantas menjadi sorotan karena membolehkan Salat Idul Fitri berjemaah di masjid.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membantah membolehkan salat Id. Dia menjelaskan bahwa surat edaran itu bukan untuk masyarakat umum, melainkan hanya untuk pengurus Masjid Al-Akbar Surabaya.

Namun, di salah satu paragrafnya tertulis, “Pelaksanaan protokol kesehatan dalam salat Idul Fitri di kawasan Covid-19 yang dilakukan secara berjemaah di tanah lapang, masjid, mushola, rumah atau tempat lain dilaksanakan sesuai ketentuan.”

Khofifah tetap mengatakan bahwa surat edaran itu hanya untuk Masjid Al-Akbar Surabaya. Bukan untuk masyarakat umum atau pengurus masjid yang lain. Khofifah juga mengatakan bahwa PSBB tidak melarang, melainkan membatasi kegiatan.

“Apa surat edarannya akan diganti? Karena terkonfirmasi sepertinya surat edaran terbuka untuk umum. Jadi ini surat Sekda hanya untuk badan pengelola Masjid Nasional Al Akbar,” kata Khofifah di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Minggu (17/5).

Sumber : CNN Indonesia

 

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending