Connect with us

Keuangan

Wakil Ketua BPK Terima Kunjungan Delegasi NIK Polandia

Published

on


Finroll.com — Delegasi NIK Polandia (Supreme Audit Office Polandia) berkunjung ke BPK RI di Jakarta kemarin.

Kunjungan tersebut dalam rangka penyerahan Laporan Peer Review BPK Tahun 2019 sekaligus berkesempatan menghadiri upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-74 di Kantor BPK Pusat dan Istana Presiden di Jakarta.

Adapun rombongan Delegasi NIK Polandia terdiri dari Wojciech Kutyla, Vice President NIK Polandia, Piotr Prokopczyk, Ketua Tim Peer Review, serta dua delegasi lainnya, yaitu Grzegorz Haber dan Kamila Zyndul.

Para delegasi yang didampingi oleh tim dari BPK juga berkesempatan mengunjungi kota Yogyakarta dan Museum BPK di Magelang kemarin.

Dalam kunjungan tersebut yang dihadiri oleh Jajaran pejabat pendamping dari BPK terdiri dari Ida Sundari, Inspektorat Utama, B. Dwita Pradana, Staf Ahli Bidang Manajemen Risiko, Syamsudin, Staf Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Daerah, Maulana Ginting, Inspektur Pemeriksaan Internal dan Mutu Kelembagaan, serta para pejabat di lingkungan Inspektorat Utama BPK dan BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pada kunjungannya di Museum BPK di Magelang, Bahrullah Akbar, Wakil Ketua BPK berkesempatan menerima dan mendampingi Delegasi NIK Polandia untuk berkeliling Museum guna menyaksikan secara langsung sejarah awal mula berdirinya BPK, termasuk hasil kerja dan prestasi yang telah diraih BPK sampai saat ini.

Wakil Ketua BPK dan delegasi NIK Polandia berkesempatan mencoba perangkat interaktif yang ada di Museum seperti games dan interactive floor. Di akhir kunjungan di Museum, Wakil Ketua dan para delegasi menyantap makan siang bersama di area Museum BPK.

Peer Review atau telaah sejawat adalah, salah satu mekanisme untuk menjamin mutu pemeriksaan BPK atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, sehingga dapat bersesuaian dengan standar dan sistem pengendalian mutu.

Peer review dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan negara lain yang menjadi anggota organisasi pemeriksa keuangan sedunia.

Adapun Peer Review dilakukan untuk menjawab pertanyaan “siapakah yang memeriksa BPK?” dan sebagai cerminan transparansi dan akuntabilitas BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal pemerintah.

Sejak tahun 2004, BPK telah di-peer review sebanyak empat kali. Tahun 2004 oleh the Controller and Auditor-General New Zealand, tahun 2009 oleh ARK Belanda, tahun 2014 oleh NIK Polandia, dan tahun 2019 oleh Tim Peer Review Gabungan yang terdiri dari NIK Polandia, Office of the Auditor General Norwegia dan National Audit Office Estonia, dengan NIK Polandia sebagai Ketua Tim Peer Review.

Proses Peer Review 2019 ini telah dimulai sejak Preliminary Visit pada 28 Januari 2019. Sebagaimana Nota Kesepahaman antara BPK dan Tim Peer Review, Laporan Peer Review BPK Tahun 2019 akan disampaikan kepada Ketua BPK dan Ketua DPR RI, selaku pemangku kepentingan utama BPK. (Red).

Advertisement

Keuangan

Pukul 14:00 WIB: Rupiah Melemah ke Rp 14.100/US$

Published

on

By

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) melemah di perdagangan pasar spot hari ini, semakin menjauhi level Rp 14.000/US$.

Pada Selasa (24/9/2019), US$ 1 dibanderol Rp 14.100/US$ di pasar spot. Rupiah melemah 0,14% dibandingkan dengan posisi penutupan perdagangan hari sebelumnya.

Berikut kurs dolar AS di pasar Non-Deliverable Forwards (NDF) pada pukul 13:50 WIB:

Periode Kurs
1 Pekan Rp 14.100
1 Bulan Rp 14.147
2 Bulan Rp 14.203
3 Bulan Rp 14.266
6 Bulan Rp 14.439
9 Bulan Rp 14.622
1 Tahun Rp 14.802
2 Tahun Rp 15.5523,8

Berikut kurs Domestic NDF (DNDF) pukul 13:50 WIB:

Periode Kurs
1 Bulan Rp 14.121
3 Bulan Rp 14.200

Berikut kurs dolar AS di sejumlah bank nasional pada pukul 13:45 WIB:

Bank Harga Beli Harga Jual
Bank BNI 14.073 14.128
Bank BRI 14.030 14.170
Bank Mandiri 14.070 14.120
Bank BTN 14.013 14.163
Bank BCA 14.094 14.112
CIMB Niaga 14.000 14.170

Continue Reading

Keuangan

OJK Tegaskan Bunga Pinjaman Online Tak Boleh Lebih Dari 0,8% Perhari

Published

on

Finroll.com — Bunga untuk pinjaman online yang berada di bawah naungan perusahaan financial technology (fintech) tidak boleh lebih besar dari 0,8 persen per hari demikian tegas Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso.

Wimboh mengatakan meskipun penetapan maksimal bunga pinjaman online tersebut tidak diatur dalam OJK namun peraturan tersebut merupakan bagian dari kode etik yang bentuk oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia ( AFPI ).

“Kalau ada fintech yang memberikan bunga lebih besar dari 0,8 persen per hari silahkan lapor ke asosiasi,” katanya yanh dilansir dari Antara, dalam acara Indonesia Fintech Summit & Expo 2019 di Jakarta, Senin (23/9/2019).

Lebih lanjut Wimboh menjelaskan, dibentuknya asosiasi penyelenggara fintech bertujuan untuk membuat berbagai kode etik bagi para pelaku fintech yang telah disetujui oleh para penyedia platform fintech sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Oleh sebab itu, jika terdapat perusahaan fintech yang melanggar kode etik maka masyarakat berhak melapor ke asosiasi dan akan ditindaklanjuti oleh OJK.

“Kalau ada yang melanggar, silahkan dilaporkan ke OJK nanti fintechnya kita tutup platformnya,” ujarnya.

Sementara Wimboh melanjutkan hingga kini masih banyak masyarakat yang mengadu tentang bunga pinjaman online oleh perusahaan fintech, namun kasus tersebut bisa diselesaikan dengan negosiasi antara penyelenggara fintech dan nasabah melalui mediasi yang difasilitasi oleh asosiasi.

“Seharusnya konsumen kan tahu sejak awal mengenai bunga dan konsekuensi dari meminjam adalah membayar kembali. Kalau tidak membayar pasti akan ditagih,” katanya.

Selain itu, Wimboh mengatakan bahwa perusahaan fintech juga tidak boleh semena-mena ketika melakukan penagihan kepada nasabah karena sudah diatur dalam kode etik asosiasi.

Kode etik tersebut berisikan bahwa penagihan tidak boleh dilakukan dengan menekan nasabah dan perusahaan tidak boleh melakukan penagihan jika nasabah telah menunggak pinjaman selama 90 hari.

“Laporkan saja ke asosiasi nanti asosiasi akan melaporkan ke kita dan platformnya kita tutup kalau semena-mena. Tentunya, kita mediasi dulu,” ujarnya.

Wimboh menghimbau kepada para pelaku di perusahaan fintech agar membuat kode etik terkait seleksi nasabah untuk menghindari berbagai kejadian yang akan merugikan kedua belah pihak karena terdapat kejadian yaitu satu nasabah meminjam ke 20 perusahaan fintech peer-to-peer lending dalam satu malam.

“Yang terpenting adalan tidak boleh melakukan abuse kepada customer dan suku bunga tidak boleh terlalu mahal karena sudah dituangkan dalam kode etik yang disepakati oleh penyedia platform,” katanya.(red)

Continue Reading

Keuangan

Komisi V Setujui Anggaran Kemenhub 2020 Sebesar Rp43,11 Triliun

Published

on

Finroll.com — Besaran anggaran Kementerian Perhubungan untuk Tahun Anggaran (TA) 2020 sebesar Rp43,11 triliun akhirnya disetujui oleh Komisi V DPR-RI.

Persetujuan keputusan itu ditetapkan secara sah pada Rapat Kerja Komisi V DPR tentang Penetapan Hasil Pembahasan Alokasi Anggaran & Program Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Kom V DPR RI dalam Nota Keuangan RAPBN TA 2020, Rabu (18/9).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dalam keterangan tertulisnya, mengatakan, “Anggaran Kemenhub untuk tahun 2020 telah disetujui sebesar Rp 43,11 Triliun.

Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Komisi V DPR RI yang telah bersama-sama membahas alokasi anggaran dalam rapat kerja dan rapat dengan pendapat dengan kami,” ujarnya, Rabu (18/9/2019).

Semenyara total jumlah anggaran ini didapatkan setelah Kemenhub mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp 441,5 miliar untuk membangun infrastruktur transportasi untuk pengembangan destinasi wisata prioritas, pada Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi V DPRI RI. Dimana sebelumnya alokasi anggaran Kemenhub tahun 2020 sebesar Rp42,67 triliun.

Anggaran Kemenhub Tahun 2020 dengan jumlah total Rp 43,11 triliun ini akan digunakan untuk 4 (empat) jenis belanja yaitu, belanja modal sebesar Rp 22,49 triliun (52,16 persen dari total anggaran), belanja pegawai sebesar Rp 4,05 triliun (9,4 persen), belanja barang mengikat Rp 2,98 triliun (6,9 persen), belanja barang tidak mengikat Rp 13,59 triliun (31,54 persen).

Adapun sumber pendanaan dari total anggaran tersebut didapatkan dari berbagai sumber yaitu, rupiah murni sebesar Rp 28,62 triliun (66,4 persen dari total anggaran), Surat Berharga Syariah Negara ( SBSN ) sebesar Rp 6,91 triliun (16 persen), BLU sebesar Rp 1,73 triliun (4 persen), Penerimaan Negara Bukan Pajak ( PNBP ) sebesar Rp 2,90 triliun (6,7 persen), Pinjaman Luar Negeri (PLN) sebesar Rp 2,94 triliun (6,8 persen).(red)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending