Connect with us

Nasional

Wantimpres, Antara ‘Bantu Presiden’ atau ‘Akomodasi Politik’

Published

on


Pelantikan sembilan sosok sebagai Dewan Pertimbangan Presiden alias Wantimpres dipandang beberapa pengamat sebagai bentuk akomodasi politik.

Presiden Joko Widodo menyebut sembilan sosok dari kalangan pengusaha, politisi, dan agamawan yang dilantik di Istana Negara, Jumat (13/12), memiliki kapasitas “untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden.”

Kesembilan sosok tersebut ialah politisi senior PDI-P, Sidarto Danusubroto; pengusaha sekaligus pendiri Mayapada Group, Dato Sri Tahir; presiden direktur dan CEO PT Mustika Ratu, Putri Kuswisnuwardani; dan wakil ketua umum PPP sekaligus pengusaha, Mardiono.

Lainnya adalah mantan Menkopolhukam, Wiranto; politisi senior partai Golkar, Agung Laksono; pengusaha migas, Arifin Panigoro; mantan gubernur Jawa Timur, Soekarwo; serta ulama dari Nahdlatul Ulama, Luthfi bin Yahya.

Hurriyah, pengamat dari Pusat Kajian Politik UI, merasa ada kesan kuat bahwa pembentukan Wantimpres ini sekadar bentuk akomodasi politik.

“Kekuatan yang mengusung Pak Jokowi ini bukan hanya dari partai politik, tapi juga non-partai politik; baik itu kelompok relawan maupun figur-figur individual.”

“Orang-orang ini tidak semuanya bisa masuk di kabinet kementerian, karena harus berbagi dengan partai politik. Ya akhirnya politik akomodasi dijalankan dengan menempatkan mereka pada berbagai institusi politik dan ekonomi,” ujarnya.

Hurriyah memandang Wantimpres sebagai tanda kecenderungan birokrasi yang semakin membesar. Ia pun meragukan efektivitas Wantimpres karena pemerintahan Jokowi sudah cukup gemuk.

“Kementerian saja sudah cukup banyak. Lalu mekanisme komunikasi yang semestinya berjalan antara eksekutif dan legislatif apakah tidak berjalan dengan baik, sehingga Presiden harus punya khusus yang namanya Wantimpres,” katanya kepada BBC News Indonesia.

Apa fungsi Wantimpres?

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Wantimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Menurut informasi pada laman resmi Wantimpres, lembaga ini wajib memberikan masukan kepada Presiden baik karena diminta ataupun tidak. Penyampaian masukan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun sebagai lembaga.

Atas permintaan presiden, Wantimpres dapat mengikuti sidang kabinet serta kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan. Dalam melaksanakan tugasnya, Wantimpres dapat meminta informasi dari instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya.

Selain itu, para anggotanya diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya yang setara dengan menteri.

Wantimpres pertama kali dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007 sebagai kelanjutan dari Dewan Pertimbangan Agung (DPA) di zaman orde baru yang dihapus setelah amandemen keempat UUD 1945.

Bedanya, DPA tercantum dalam konstitusi sedangkan Wantimpres hanya dibentuk jika presiden merasa perlu.

Menurut Luky Sandra Amalia, peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI, Dewan Pertimbangan Presiden berbeda dari staf khusus (stafsus) yang hanya bisa menyampaikan masukannya jika diminta.

“Jadi stafsus itu menunggu dipanggil oleh presiden, kapan dia dibutuhkan pandangannya tentang suatu persoalan yang terjadi … Kalau wantimpres itu beda, meskipun tidak dipanggil oleh presiden, dia tetap memberikan pandangan-pandangannya,” kata Luky kepada BBC News Indonesia.

Luky menjelaskan, Wantimpres bekerja “di belakang layar” dengan memberi pertimbangan kepada presiden. Hasil kerja mereka adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden.

“Karena kebijakan presiden itu kan sudah melalui beberapa pertimbangan, termasuk salah satunya di Wantimpres … Mereka memang bekerja di belakang layar, bekerja dalam senyap, jadi tidak langsung kelihatan di masyarakat.”

Efektivitas kerja Wantimpres, sambung Luky, tergantung apakah mereka dimanfaatkan oleh presiden.

Apa pertimbangan Presiden Jokowi dalam memilih Wantimpres?

Presiden Jokowi mengatakan, kesembilan sosok ini dipilih sebagai Wantimpres karena “memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, baik diminta maupun tidak diminta.”

Adapun Wiranto ditunjuk sebagai ketua Wantimpres karena memiliki rekam jejak dan pengalaman yang panjang di pemerintahan maupun di TNI, imbuh Jokowi.

Salah satu anggota Wantimpres, Soekarwo, menyatakan siap membantu Presiden Jokowi dalam merampingkan birokrasi.

Pada pidato pelantikannya, Presiden mengungkapkan keinginan untuk memangkas jabatan eselon III dan IV dalam struktur pegawai negeri sipil (PNS) — dan belakangan ia mengatakan mereka akan diganti dengan kecerdasan buatan (AI).

Menurut Soekarwo, tujuan utama presiden adalah melakukan reformasi administrasi. “Apa yang disampaikan Presiden itu kan tujuannya administrative reform, reformasi dari administrasinya, baru kepada orangnya,” ujar Soekarwo kepada wartawan di kompleks Istana, Jumat (13/12).

Sementara Dato Sri Tahir mengatakan dirinya bakal lebih banyak mengurusi upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan, yang ia sebut sebagai passion-nya.

Ditanya wartawan mengenai solusi untuk masalah tersebut, ia menjawab: “Kalau menurut teori ekonomi kan pajak, yang kaya dikenakan pajak paling banyak. Itu salah satu [cara] pemerataan.

“Secara fakta, saya harap [perusahaan] swasta-swasta ini yang mampu bisa mengisi jeda-jeda. Baik itu kesehatan maupun pendidikan. Khusus dua itu lah.”

Bentuk politik akomodasi?

Peneliti politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiatri, berpendapat bahwa aspek akomodasi politik masih memengaruhi penempatan beberapa sosok yang terpilih menjadi Wantimpres. Hal itu terlihat dari latar belakang mereka, kata Aisah.

“Saya lihat background-nya banyak didominasi latar belakang politik dibandingkan kapasitas profesionalnya. Ditambah, variasi kepakarannya pun tidak terlihat yg berlatar sosial-budaya, lebih pada politik-ekonomi — hanya satu (Luthfi bin Hasan), tapi lebih karena NU-nya saya kira,” ia menjelaskan kepada BBC News Indonesia.

Sedangkan Hurriyah dari Puskapol LIPI memandang pembentukan Wantimpres menunjukkan Presiden Jokowi tidak kukuh sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem presidensial.

Menurut Hurriyah, dengan lembaga kementerian yang ada sekarang saja Presiden tidak memperlihatkan kemampuan manajemen yang baik dalam mengelola kabinetnya.

Hal ini terlihat dari kerap terjadinya silang pendapat antar kementerian; misalnya, polemik izin ormas FPI yang jadi tarik-ulur Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri.

“Lalu tambah lagi ada Wantimpres, yang tugasnya memberi pertimbangan, rekomendasi, dan nasihat kepada Presiden … Tapi kalau cara mengelola pemerintahan dan kabinet ini masih sama, nggak ada gunanya sama sekali menurut saya. Akhirnya malah lebih banyak lagi [silang pendapat].”

“Misalnya begini: dari Wantimpres memberi rekomendasi untuk suatu isu, tapi kementerian tidak menjalankan atau berbeda pendapat dan lain sebagainya,” tuturnya.

Peneliti politik lainnya dari LIPI, Luky Sandra Amalia, tidak menepis kemungkinan bahwa ada akomodasi politik dalam pembentukan Wantimpres namun ia menyoroti bahwa Presiden Jokowi juga memilih beberapa sosok dari kalangan profesional.

Melihat susunan Wantimpres saat ini diisi banyak sosok berlatar belakang ekonomi, Luky menduga Jokowi ingin menggenjot pembangunan ekonomi yang telah dimulainya di periode pertama.

“Makanya dia perlu pertimbangan dari pihak-pihak yang dia nilai sudah berhasil dalam usahanya di bidang ekonomi,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, berharap Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang baru dilantik Presiden Joko Widodo bisa memberikan masukan yang bermanfaat dalam menghadapi situasi ekonomi global pada tahun 2020.

Para analis bisnis memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan bakal berjalan lambat, salah satunya karena perang dagang AS-China.

Sufmi mengatakan, meskipun sulit untuk menilai seberapa besar pengaruh masukan Wantimpres pada keputusan presiden karena pertimbangan yang mereka berikan tidak pernah dibuka kepada publik, ia berharap mereka bisa lebih banyak memberikan saran yang manjur.

“Sehingga beban Presiden agak lebih ringan,” pungkasnya. (BBC)

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Nasional

Menteri Terbaik Versi Survei, Prabowo Tak Mau Besar Kepala

Published

on

By

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menganggap hasil Survei Indo Barometer yang menempatkan dirinya sebagai menteri dengan kinerja paling baik, adalah sebuah cambukan untuk  bekerja lebih baik. Prabowo disebut tak mau besar kepala atas hasil survei tersebut.

FINROLL.COM — Hal itu disampaikan Staf Khusus Menteri Pertahan Bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga, Dahnil Anzar Simanjuntak saat ditanya wartawan di Kompleks Kementerian Pertahanan, Jakarta, Kamis (20/2).

“Pak Prabowo posisinya ingin kerja saja. Selebihnya silakan dinilai positif dan negatifnya,” kata Dahnil.

Sebelumnya, Indo Barometer merilis hasil surveinya terkait isu-isu nasional era Jokowi-Ma’ruf Amin, pekan lalu. Salah satu isu yang disurvei soal kinerja para menteri.

Berdasarkan pendapat 1.200 responden dari 34 provinsi, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menjadi menteri paling populer di jajaran kabinet periode kedua Presiden Jokowi.

Prabowo juga menempati posisi teratas sebagai Menteri dengan kinerja yang bagus di mata masyarakat. Untuk kategori pertanyaan menteri terbaik, Prabowo mendapatkan 26,8 persen suara, tertinggi dari menteri lain seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menko Polhukam Mahfud MD.

Dahnil berkata Prabowo melihat hasil survei Indo Barometer dari dua kacamata berbeda. Meski hasilnya memang cukup baik, tetapi Prabowo menilai pendapat responden sebagai hasil yang positif sekaligus negatif.

“Bagi beliau itu cambuk. Artinya kalau dia positif dia cambuk, artinya ada ekspektasi yang tinggi dari masyarakat. Harapan yang tinggi dari masyarakat. Harapan itu bisa negatif, bisa positif,” kata dia.

Dahnil menambahkan survei Indo Barometer juga akan memacu Prabowo bekerja lebih baik lagi agar menjawab harapan masyarakat atas kerja yang telah dilakukan selama empat bulan ini.

“Karena ketika kemudian kita tidak mampu menjawab harapan, mereka juga bisa membenci lebih,” ujar Dahnil. (CNN INDONESIA)

Continue Reading

Nasional

Tony Blair Akan Temui Jokowi Urusi Ibu Kota Baru

Published

on

FINROLL.COM — Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan Tony Blair akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tujuan kedatangan mantan perdana menteri Inggris itu untuk membahas rencana investasi di ibu kota baru.

Selain Tony, ia menyebut CEO Softbank Masayoshi Son juga akan menemui kepala negara.

“Nanti tanggal 28 kami berharap Masayoshi Son datang menghadap presiden bersama Tony Blair,” katanya, Rabu (19/2).

Untuk diketahui, Jokowi meminta Masayoshi Son dan Tony Blair untuk menjadi dewan pengarah pembangunan ibu kota negara baru. Selain keduanya, ia juga meminta Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) sebagai anggota dewan pengarah.

Selain menjadi dewan pengarah, Luhut menuturkan Tony juga menyatakan minat investasi di ibu kota baru.

“Ya komitmen dia ada, mereka sudah sebutkan. Saya tidak mau buka angkanya,” ucapnya.

Guna melanjutkan persiapan ibu kota baru, Luhut telah memanggil kementerian teknis terkait. Meliputi, Kementerian ATR, Kementerian PUPR, Kementerian BUMN, dan Kementerian PPN atau Bappenas.

Ditemui usai rapat, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo menuturkan mereka membahas struktur finansial, belanja modal (capital expenditure), dan desain ibu kota baru. Namun, pembicaraan belum final.

“Intinya kan lagi merencanakan perpindahan populasinya berapa, kemudian kebutuhan capex baik untuk perumahan, pusat pemerintahan, maupun juga infrastruktur pendukung seperti listrik, air, dan sebagainya,” ucapnya.

Sebagaimana diketahui, Jokowi telah menetapkan lokasi ibu kota baru. Ia memilih Kecamatan Samboja, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kecamatan Sepaku Semoi, Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Untuk merealisasikan rencana tersebut, pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp466 triliun.

Continue Reading

Nasional

4 WNI Positif Corona di Luar Negeri

Published

on

By

Meski kasus positif corona belum ditemukan di Indonesia, pemerintah sudah mengonfirmasi ada empat WNI yang menderita COVID-19. Kasus pertama merupakan WNI yang berada di Singapura. Ia diketahui positif terinfeksi corona pada 4 Februari lalu.

FINROLL.COM — Berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan Singapura ((Ministry of Health Singapore/MOH)), WNI tersebut berprofesi sebagai asisten rumah tangga. Ia berusia 44 tahun dan tertular karena kontak dengan penderita lain.

Saat ini ia berada di ruang isolasi Singapore General Hospital (SGH). Menurut Kementerian Luar Negeri hingga Senin (17/2/2020), kondisi WNI ini dalam keadaaan stabil.

Kasus terbaru terjadi di Kapal Pesiar Diamond Princess. Sejak awal Februari lalu, kapal pesiar ini memang dikarantina Jepang saat merapat di Yokohama karena satu penumpangnya terinfeksi corona di Hong Kong.

Dari pembicaraan dengan Dubes Jepang, Menlu Retno Marsudi mengatakan ada tiga dari 78 WNI yang menjadi kru kapal, positif terinfeksi. Meski demikian, Menlu enggan memaparkan detil soal korban.

“Tiga dari 78 kru WNI dinyatakan confirmed,” tegasnya saat ditemui wartawan di Kantor Kementerian Luar Negeri.

Dua penderita dibawa ke RS di kota Chiba. Sementara yang satu sedang menjalani proses untuk menuju ke RS.

Ia pun mengatakan Tim KBRI juga sudah menuju ke Chiba. Ini dilakukan guna memastikan WNI kita mendapatkan penanganan yg baik dari otoritas di Jepang.

Total orang yang ada di dalam kapal mewah itu adalah 3711, terdiri dari 2.666 penumpang dan 1.045 kru. Berdasarkan arcGis pukul 14:14, kini ada 455 penderita corona dari kapal itu.

Secara global, sudah adav 73.335 kasus corona. Dengan jumlah korban tewas mencapai 1.873 dan korban sembuh 12.803

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending