Connect with us

Nasional

Wantimpres, Antara ‘Bantu Presiden’ atau ‘Akomodasi Politik’

Published

on


Pelantikan sembilan sosok sebagai Dewan Pertimbangan Presiden alias Wantimpres dipandang beberapa pengamat sebagai bentuk akomodasi politik.

Presiden Joko Widodo menyebut sembilan sosok dari kalangan pengusaha, politisi, dan agamawan yang dilantik di Istana Negara, Jumat (13/12), memiliki kapasitas “untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden.”

Kesembilan sosok tersebut ialah politisi senior PDI-P, Sidarto Danusubroto; pengusaha sekaligus pendiri Mayapada Group, Dato Sri Tahir; presiden direktur dan CEO PT Mustika Ratu, Putri Kuswisnuwardani; dan wakil ketua umum PPP sekaligus pengusaha, Mardiono.

Lainnya adalah mantan Menkopolhukam, Wiranto; politisi senior partai Golkar, Agung Laksono; pengusaha migas, Arifin Panigoro; mantan gubernur Jawa Timur, Soekarwo; serta ulama dari Nahdlatul Ulama, Luthfi bin Yahya.

Hurriyah, pengamat dari Pusat Kajian Politik UI, merasa ada kesan kuat bahwa pembentukan Wantimpres ini sekadar bentuk akomodasi politik.

“Kekuatan yang mengusung Pak Jokowi ini bukan hanya dari partai politik, tapi juga non-partai politik; baik itu kelompok relawan maupun figur-figur individual.”

“Orang-orang ini tidak semuanya bisa masuk di kabinet kementerian, karena harus berbagi dengan partai politik. Ya akhirnya politik akomodasi dijalankan dengan menempatkan mereka pada berbagai institusi politik dan ekonomi,” ujarnya.

Hurriyah memandang Wantimpres sebagai tanda kecenderungan birokrasi yang semakin membesar. Ia pun meragukan efektivitas Wantimpres karena pemerintahan Jokowi sudah cukup gemuk.

“Kementerian saja sudah cukup banyak. Lalu mekanisme komunikasi yang semestinya berjalan antara eksekutif dan legislatif apakah tidak berjalan dengan baik, sehingga Presiden harus punya khusus yang namanya Wantimpres,” katanya kepada BBC News Indonesia.

Apa fungsi Wantimpres?

Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) adalah lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden. Wantimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.

Menurut informasi pada laman resmi Wantimpres, lembaga ini wajib memberikan masukan kepada Presiden baik karena diminta ataupun tidak. Penyampaian masukan tersebut dapat dilakukan secara perorangan maupun sebagai lembaga.

Atas permintaan presiden, Wantimpres dapat mengikuti sidang kabinet serta kunjungan kerja dan kunjungan kenegaraan. Dalam melaksanakan tugasnya, Wantimpres dapat meminta informasi dari instansi pemerintah terkait dan lembaga negara lainnya.

Selain itu, para anggotanya diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya yang setara dengan menteri.

Wantimpres pertama kali dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2007 sebagai kelanjutan dari Dewan Pertimbangan Agung (DPA) di zaman orde baru yang dihapus setelah amandemen keempat UUD 1945.

Bedanya, DPA tercantum dalam konstitusi sedangkan Wantimpres hanya dibentuk jika presiden merasa perlu.

Menurut Luky Sandra Amalia, peneliti di Pusat Penelitian Politik LIPI, Dewan Pertimbangan Presiden berbeda dari staf khusus (stafsus) yang hanya bisa menyampaikan masukannya jika diminta.

“Jadi stafsus itu menunggu dipanggil oleh presiden, kapan dia dibutuhkan pandangannya tentang suatu persoalan yang terjadi … Kalau wantimpres itu beda, meskipun tidak dipanggil oleh presiden, dia tetap memberikan pandangan-pandangannya,” kata Luky kepada BBC News Indonesia.

Luky menjelaskan, Wantimpres bekerja “di belakang layar” dengan memberi pertimbangan kepada presiden. Hasil kerja mereka adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden.

“Karena kebijakan presiden itu kan sudah melalui beberapa pertimbangan, termasuk salah satunya di Wantimpres … Mereka memang bekerja di belakang layar, bekerja dalam senyap, jadi tidak langsung kelihatan di masyarakat.”

Efektivitas kerja Wantimpres, sambung Luky, tergantung apakah mereka dimanfaatkan oleh presiden.

Apa pertimbangan Presiden Jokowi dalam memilih Wantimpres?

Presiden Jokowi mengatakan, kesembilan sosok ini dipilih sebagai Wantimpres karena “memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, baik diminta maupun tidak diminta.”

Adapun Wiranto ditunjuk sebagai ketua Wantimpres karena memiliki rekam jejak dan pengalaman yang panjang di pemerintahan maupun di TNI, imbuh Jokowi.

Salah satu anggota Wantimpres, Soekarwo, menyatakan siap membantu Presiden Jokowi dalam merampingkan birokrasi.

Pada pidato pelantikannya, Presiden mengungkapkan keinginan untuk memangkas jabatan eselon III dan IV dalam struktur pegawai negeri sipil (PNS) — dan belakangan ia mengatakan mereka akan diganti dengan kecerdasan buatan (AI).

Menurut Soekarwo, tujuan utama presiden adalah melakukan reformasi administrasi. “Apa yang disampaikan Presiden itu kan tujuannya administrative reform, reformasi dari administrasinya, baru kepada orangnya,” ujar Soekarwo kepada wartawan di kompleks Istana, Jumat (13/12).

Sementara Dato Sri Tahir mengatakan dirinya bakal lebih banyak mengurusi upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan, yang ia sebut sebagai passion-nya.

Ditanya wartawan mengenai solusi untuk masalah tersebut, ia menjawab: “Kalau menurut teori ekonomi kan pajak, yang kaya dikenakan pajak paling banyak. Itu salah satu [cara] pemerataan.

“Secara fakta, saya harap [perusahaan] swasta-swasta ini yang mampu bisa mengisi jeda-jeda. Baik itu kesehatan maupun pendidikan. Khusus dua itu lah.”

Bentuk politik akomodasi?

Peneliti politik di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Aisah Putri Budiatri, berpendapat bahwa aspek akomodasi politik masih memengaruhi penempatan beberapa sosok yang terpilih menjadi Wantimpres. Hal itu terlihat dari latar belakang mereka, kata Aisah.

“Saya lihat background-nya banyak didominasi latar belakang politik dibandingkan kapasitas profesionalnya. Ditambah, variasi kepakarannya pun tidak terlihat yg berlatar sosial-budaya, lebih pada politik-ekonomi — hanya satu (Luthfi bin Hasan), tapi lebih karena NU-nya saya kira,” ia menjelaskan kepada BBC News Indonesia.

Sedangkan Hurriyah dari Puskapol LIPI memandang pembentukan Wantimpres menunjukkan Presiden Jokowi tidak kukuh sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam sistem presidensial.

Menurut Hurriyah, dengan lembaga kementerian yang ada sekarang saja Presiden tidak memperlihatkan kemampuan manajemen yang baik dalam mengelola kabinetnya.

Hal ini terlihat dari kerap terjadinya silang pendapat antar kementerian; misalnya, polemik izin ormas FPI yang jadi tarik-ulur Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri.

“Lalu tambah lagi ada Wantimpres, yang tugasnya memberi pertimbangan, rekomendasi, dan nasihat kepada Presiden … Tapi kalau cara mengelola pemerintahan dan kabinet ini masih sama, nggak ada gunanya sama sekali menurut saya. Akhirnya malah lebih banyak lagi [silang pendapat].”

“Misalnya begini: dari Wantimpres memberi rekomendasi untuk suatu isu, tapi kementerian tidak menjalankan atau berbeda pendapat dan lain sebagainya,” tuturnya.

Peneliti politik lainnya dari LIPI, Luky Sandra Amalia, tidak menepis kemungkinan bahwa ada akomodasi politik dalam pembentukan Wantimpres namun ia menyoroti bahwa Presiden Jokowi juga memilih beberapa sosok dari kalangan profesional.

Melihat susunan Wantimpres saat ini diisi banyak sosok berlatar belakang ekonomi, Luky menduga Jokowi ingin menggenjot pembangunan ekonomi yang telah dimulainya di periode pertama.

“Makanya dia perlu pertimbangan dari pihak-pihak yang dia nilai sudah berhasil dalam usahanya di bidang ekonomi,” ujarnya.

Wakil Ketua DPR dari fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, berharap Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang baru dilantik Presiden Joko Widodo bisa memberikan masukan yang bermanfaat dalam menghadapi situasi ekonomi global pada tahun 2020.

Para analis bisnis memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun depan bakal berjalan lambat, salah satunya karena perang dagang AS-China.

Sufmi mengatakan, meskipun sulit untuk menilai seberapa besar pengaruh masukan Wantimpres pada keputusan presiden karena pertimbangan yang mereka berikan tidak pernah dibuka kepada publik, ia berharap mereka bisa lebih banyak memberikan saran yang manjur.

“Sehingga beban Presiden agak lebih ringan,” pungkasnya. (BBC)

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Nasional

Update Corona DKI 1 April Virus Corona

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Angka kasus pasien positif virus corona (Covid-19) makin bertambah di DKI Jakarta. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dwi Oktavia menyatakan ada 794 kasus pasien positif dan 87 meninggal dunia hingga Rabu (1/4).

“Dengan perincian data dari Dinkes DKI Jakarta per 1 April 2020 ada 51 pasien positif Covid-19 di DKI Jakarta telah sembuh dari total kasus positif 794 orang,” kata Dwi dalam pers konpers langsung dari Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/4).

Dari jumlah pasien positif itu, 490 di antaranya dirawat di rumah sakit. Kemudian ada 166 orang menjalani isolasi di rumah masing-masing.

“Dan masih ada 705 orang yang menunggu hasil laboratorium,” kata dia.

Kemudian, orang dalam pemantauan (ODP) di Jakarta sebanyak 2.350 orang dengan perincian 500 masih dipantau dan 1.850 selesai dipantau.

Terakhir pasien dalam pengawasan di Jakarta berjumlah 1.153 orang, 789 dari mereka masih dirawat di rumah sakit dan 364 orang diperbolehkan pulang.

Sebelumnya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta juga telah melakukan rapid test terhadap 18.077 orang. Hasilnya, 299 orang positif dan 17.778 negatif.

“Dengan persentase positif COVID-19 sebesar 1,7 persen. Sebanyak 299 orang dinyatakan positif COVID-19 dan 17.778 orang dinyatakan negatif (dari hasil tes itu),” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/4).

Di lingkup nasional, pemerintah pusat menyatakan telah ada 1.677 orang positif terinfeksi virus corona per Rabu (1/4). Ada 157 orang di antaranya meninggal dunia dan 103 sembuh dari Covid-19.

“Kasus konfirmasi positif ada penambahan 149 orang, sehingga sekarang menjadi 1.677,” ujar Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam keterangan persnya, di gedung BNPB, Jakarta, Rabu (1/4).

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Wali Kota: Mataram Zona Merah Virus Corona

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Wali Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) H Ahyar Abduh menyatakan Kota Mataram masuk kategori zona merah setelah tiga warganya dinyatakan positif virus corona (Covid-19).

“Ada dua orang PDP dan satu meninggal dinyatakan positif Covid-19, maka Mataram masuk kategori zona merah,” katanya kepada sejumlah wartawan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rabu (1/4).

Ahyar menuturkan dua orang yang dinyatakan positif Covid-19, adalah LJ (44) asal Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang dan YT (46) asal Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela.

Baik YT dan LJ sebelumnya berstatus pasien dalam pengawasan (PDP). YT sendiri merupakan tamu dari daerah lain yang sedang berkunjung ke Kota Mataram dan saat ini masih dirawat di RSUP NTB.

Terkait status zona merah tersebut, wali kota pun mengimbau kepada warga untuk melapor kepada petugas jika ada tamu dari luar. Laporan warga diperlukan agar dapat dilakukan pemeriksaan sesuai protokol yang ada.

“Kalau tidak ada kepentingan mendesak sebaiknya tidak masuk ke Mataram dulu,” katanya.

Di sisi lain, Wali Kota Mataram yang juga menjadi Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mataram, terus melakukan pemantauan dan pengamatan pada dua kelurahan yang merupakan tempat tinggal warga positif Covid-19.

Tim dari Dinas Kesehatan juga telah mengambil langkah-langkah terhadap temuan positif di dua lokasi dengan melakukan penyemprotan disinfektan secara total, melacak warga yang pernah melakukan kontak fisik dengan pasien positif.

“Siapapun yang pernah kontak dengan pasien positif harus dicari sampai ujungnya, dan langsung menjadi orang dalam pemantauan (ODP),” katanya.

Lebih jauh Wali Kota Mataram menyebutkan salah satu kelemahan dalam penanganan Covid-19 ini adalah, hasil swab PDP yang lambat. Di sisi lain penyebaran Covid-19 sangat cepat.

“Dalam sehari, PDP bisa melakukan kontak dengan banyak orang. Kalau hasil swab bisa segera, kita juga bisa ambil langkah penanganan lebih cepat sehingga virus tidak menyebar,” katanya.

Jumlah PDP dan ODP Meningkat

Anggota Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Mataram I Nyoman Swandiasa mengungkapkan ada penambahan jumlah warga berstatus PDP dan orang dalam pemantauan (OPD).

Data hari ini, PDP warga Kota Mataram menjadi 22 orang, bertambah dari hari sebelumnya 19 orang. Dari jumlah itu 10 diantaranya selesai pengawasan dan 12 orang masih pengawasan.

“Sementara untuk kasus ODP hari ini tercatat 182 orang, naik dari hari sebelumnya 171 orang. Rinciannya 72 selesai pemantauan dan 110 masih pemantauan,” katanya.

I Nyoman menuturkan penambahan status PDP dan OPD tersebut terjadi pada empat kecamatan yakni Kecamatan Ampenan, Sekarbela, Mataram dan Kecamatan Selaparang.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Jokowi Rencanakan Darurat Sipil Hadapi Pandemi Covid-19

Published

on

Pemerintah berencana menerapkan status darurat sipil dalam menghadapi wabah Covid-19. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo terkait kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus corona.
FINROLL.COM — Menurut Jokowi, hal itu perlu dilakukan dengan skala lebih besar. Oleh karena itu, ia meminta pembatasan sosial yang dikenal dengan sebutan physical distancing ini disertai dengan kebijakan darurat sipil.
“Saya minta kebijakan pembatasan sosial berskala besar, physical distancing, dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif lagi,” kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 lewat video conference dari Istana Bogor, Senin (30/3/2020).
“Sehingga, tadi sudah saya sampaikan bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” tuturnya.
Jokowi pun meminta jajarannya segera menyiapkan payung hukum untuk menjalankan pembatasan sosial skala besar ini sebagai pegangan bagi pemerintah daerah.
“Dalam menjalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, saya minta agar segera disiapkan aturan pelaksanaan yang jelas sebagai panduan provinsi, kabupaten, dan kota sehingga mereka bisa bekerja,” ucap Jokowi.
Meski nantinya darurat sipil diberlakukan, Jokowi meminta apotek dan toko kebutuhan pokok tetap buka. “Saya juga minta dan pastikan bahwa apotek dan toko-toko penyuplai kebutuhan pokok bisa tetap buka untuk melayani kebutuhan warga dengan tetap menerapkan protokol jaga jarak yang ketat,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, pemerintah juga tengah menyiapkan perlindungan sosial dan stimulus ekonomi bagi para pelaku UMKM dan pekerja informal yang terdampak kebijakan pembatasan sosial akibat pandemi Covid-19.
“Kemudian bagi UMKM, pelaku usaha, dan pekerja informal. Tadi kita sudah bicarakan, pemerintah segera menyiapkan program perlindungan sosial dan stimulus ekonomi. Ini yang segera kita umumkan kepada masyarakat,” ujar Jokowi.
Jokowi menyadari banyak pendatang di DKI Jakarta yang mempercepat mudik ke kampung halaman karena mereka kehilangan penghasilan sehari-hari. Para pendatang yang kebanyakan pedagang makanan yang mendapat penghasilan harian kehilangan pendapatannya akibat pemberlakukan aturan kerja dari rumah oleh perusahaan dan instansi pemerintahan.
“Banyak pekerja informal di Jabodetabek terpaksa pulang kampung karena penghasilannya menurun sangat drastis atau bahkan hilang. Tidak ada pendapatan sama sekali akibat diterapkannya kebijakan tanggap darurat, yaitu kerja di rumah,” ucap mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Di sisi lain, Jokowi mengatakan, mudik dapat menjadi medium penyebaran virus corona ke daerah-daerah. Sebab, saat ini Jabodetabek, khususnya Jakarta, telah menjadi daerah dengan jumlah pasien Covid-19 terbanyak di Indonesia.
Oleh sebab itu, ia meminta seluruh jajarannya segera mempersiapkan dan mengaktifkan jaring pengaman sosial berupa pemberian insentif harian kepada masyarakat yang diminta untuk tidak mudik.
“Karena itu, saya minta percepatan program social safety net (jaring pengaman sosial) yang memberikan perlindungan sosial di sektor informal, para pekerja harian maupun program insentif ekonomi bagi usaha mikro usaha kecil betul-betul dilaksanakan di lapangan,” ujar Jokowi.
“Sehingga para pekerja informal, buruh harian, pedangang asongan, semuanya bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sehari-hari,” lanjut dia.
Konsekuensi darurat sipil Pemerintah akan menggunakan tiga undang-undang (UU) sebagai landasan hukum dalam melakukan pembatasan sosial skala besar yang disertai kebijakan darurat sipil. Hal ini dilakukan sesuai instruksi Presiden Jokowi sebagai upaya lanjutan dalam pencegahan penyebaran virus corona Covid-19.
“Kesimpulan yang tadi diambil oleh Bapak Presiden yaitu formatnya adalah pembatasan sosial skala besar yang mengacu pada tiga dasar (hukum),” kata Doni usai rapat terbatas dengan Presiden, Senin (30/3/2020).
Doni mengatakan, ketiga UU yang digunakan pemerintah yakni UU Nomor 24/2007 tentang Bencana, UU Nomor 6/2018 tentang Kesehatan, dan Perppu Nomor 23/1959 tentang Penetapan Keadaan Bahaya yang terbit pada era Presiden RI Soekarno.
Pasal 1 aturan tersebut menyebutkan, Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang dapat menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang.
Hal itu dapat dilakukan jika keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam, sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan.
Doni menyebut, pihaknya akan mengundang pakar hukum untuk merumuskan lebih jauh aturan turunan soal pembatasan sosial skala besar dan darurat sipil ini. “Aturan ini sedang dibahas, tentu pakar-pakar di bidang hukum akan berada pada garis terdepan untuk bisa menghasilkan sebuah konsep yang mana kita bisa mengurangi risiko (penularan) yang besar, dan kita bisa meningkatkan kesadaran masyarakat,” kata Doni.
Saat ditanya konsekuensi dari darurat sipil ini, Doni menyebut, penegakan hukum bisa dilakukan kepada masyarakat yang tak mengikuti aturan soal pembatasan sosial. “Penegakan hukum bukanlah yang terbaik, tetapi apabila harus dilakukan, tentu memenuhi beberapa faktor,” kata dia.
Kendati demikian, Doni berharap masyarakat bisa disiplin mengikuti imbauan pemerintah soal pembatasan sosial ini. Misalnya, tak meninggalkan rumah jika tak mendesak.
Lalu menerapkan pembatasan jarak fisik di tempat umum, serta tak membuat acara yang mengundang keramaian. “Sekali lagi dalam menghadapi hal ini bagaimana kesadaran kolektif, yang diperlukan sekarang adalah disiplin dan disiplin.
Tanpa disiplin pribadi mungkin kita akan kewalahan. Sekali lagi peningkatan disiplin ini penting. Mungkin bisa diimbangi penegakkan hukum bagi mereka yang tidak disiplin,” kata dia.
Darurat sipil langkah terakhir Sementara itu Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menegaskan, penerapan darurat sipil untuk mencegah penyebaran virus corona Covid-19 masih dalam tahap pertimbangan dan belum diputuskan. Penerapan darurat sipil adalah langkah terakhir yang baru akan digunakan jika penyebaran virus corona semakin masif.
“Penerapan Darurat Sipil adalah langkah terakhir yang bisa jadi tidak pernah digunakan dalam kasus Covid-19,” kata Fadjroel dalam keterangan tertulis, Senin (30/3/2020).
Fadjroel mengatakan, saat ini pemerintah masih terus mengupayakan kebijakan pembatasan sosial berskala besar dan physical distancing (menjaga jarak aman).
Menurut dia, Presiden Jokowi telah menginstruksikan kebijakan ini dilakukan lebih tegas, lebih disiplin, dan lebih efektif agar memutus mata rantai persebaran virus corona.
“Dalam menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar, pemerintah akan mengedepankan pendekatan persuasif melalui kolaborasi Kementerian Kesehatan, Gugus Tugas Covid-19, Kementerian Perhubungan, Polri/TNI, Pemda dan K/L terkait,” kata dia.
Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending