Connect with us
[adrotate group="1"]

Peristiwa

Warga Papua Kembalikan Uang LPDP: Koman Tak Ada Lagi Utang

Published

on


FINROLL.COM – Tim Solidaritas Rakyat Papua akan mengembalikan uang beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan senilai Rp773 juta yang pernah diterima pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) Veronica Koman.

Juru Bicara Jaringan Masyarakat Sipil, Suarbudaya Rahadian memastikan pengembalian akan dilakukan perwakilan solidaritas hari ini, Rabu (16/9) di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

Ia menyebut, jumlah uang yang dikembalikan sama persis dengan tagihan dari LPDP kepada Veronica yakni sebesar Rp773.876.918.

“Ini menjadi pesan bahwa tidak ada hutang lagi dari mbak Veronica Koman ke Kementerian Keuangan,” kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (16/9).
Lihat juga: Veronica Koman: Saya Siap Dibuang NKRI, Berikan ke Papua

Ia mengatakan pengembalian hari ini akan dilakukan secara simbolik, beberapa perwakilan tim solidaritas hanya akan memberikan salinan bukti transfer, bukan yang tunai sebanyak yang ditagihkan itu.

“Nanti akan ada aksi teatrikal 4 orang menggunakan pakaian adat Papua, lalu menyerahkan secara simbolik,” ujarnya.

Untuk diketahui, Veronica sebelumnya mengaku diminta pihak LPDP mengembalikan uang beasiswa senilai Rp773 juta yang pernah diterima saat menempuh jenjang pendidikan magister di Australia pada 2016.

Permintaan pengembalian uang beasiswa itu kemudian dinilai sebagai bentuk penekanan pemerintah agar dirinya berhenti berbicara dan mengadvokasi isu HAM di Papua. Veronica sendiri saat ini berstatus tersangka atas kasus provokasi di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya.

Namun, Manajemen LPDP membantah tudingan Veronica. Dari informasi dan sistem LPDP, Veronica tidak memenuhi kontrak dan kewajiban kembali ke Indonesia usai menerima beasiswa LPDP. Veronica memang sempat kembali ke Indonesia pada 2018, namun setelah itu terbang lagi ke Australia dan berstatus belum lulus dari masa studi.

Veronica kemudian lulus per Juli 2019, namun baru melaporkan kelulusannya ke aplikasi sistem monitoring dan evaluasi LPDP pada 23 September 2019.

Atas hal itu, LPDP menerbitkan Surat Keputusan Direktur Utama tentang Sanksi Pengembalian Dana Beasiswa LPDP sebesar Rp773,87 juta kepada Veronica pada 24 Oktober 2019. Lalu, Surat Penagihan Pertama diterbitkan pada 22 November 2019.

Dari surat sanksi dan penagihan tersebut, LPDP menyatakan Veronica menyetujui dengan pengajuan metode pengembalian dana beasiswa dengan cicilan 12 kali pada 15 Februari 2020. Cicilan pertama dibayarkan dan sampai ke kas negara sebesar Rp64,5 juta pada April 2020. (CNN INDONESIA)

Iwan Hidayat Bergabung Dengan Finroll Media Group Tahun 2012

Peristiwa

Belum Ada Vaksin Lolos Uji WHO, Ahli Ingatkan Potensi Bahaya

Published

on

FINROLL.COM – Epidemiolog Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono mewanti pemerintah untuk berhati-hati dalam melaksanakan program vaksin virus corona.

Pasalnya, kata dia, hingga kini belum ada satupun vaksin Covid-19 yang telah lolos uji klinis fase 3 dan disetujui penggunaannya oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Pandu menjelaskan, tiga kandidat vaksin yang akan digunakan di Indonesia baru saja selesai melalui tahapan uji klinis fase 3. Tapi bukan berarti vaksin Covid-19 tersebut aman digunakan, karena penggunaan di beberapa negara masih berlandaskan pada izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA).

“Belum ada vaksin covid-19 yang diapprove WHO untuk digunakan, dan ini bahaya, karena kita gak tahu efek dan keamanan vaksin Covid-19 yang akan digunakan nanti,” terang Pandu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/10).

Penggunaan EUA pada vaksin Covid-19 juga berpotensi membahayakan, sebab belum ada hasil uji klinis yang bisa membuktikan bahwa vaksin tersebut aman.

Selain itu Pandu menerangkan, EUA sesungguhnya tidak tepat digunakan sebagai dasar pemakaian vaksin Covid-19 di tengah pandemi. Ini karena masa darurat Covid-19 di Indonesia masih bisa ditangani dengan kembali pada disiplin protokol kesehatan.

Itu sebab ia menilai, pemerintah pun tidak perlu terburu-buru membeli vaksin Covid-19 yang belum teruji keamanan dan efektivitasnya.

Justru penggunaan vaksin Covid-19 yang belum terbukti aman dapat berpotensi menimbulkan masalah baru lantaran belum diketahui efek samping penggunaan. Potensi kemunculan efek samping karena suntik vaksin covid-19, menurut Pandu, tidak bisa diabaikan.

“Bahayanya karena kita tidak tahu berapa besar efek dan keamanannya, itu kan hanya bisa dipelajari setelah fase uji klinik tahap tiga, karena belum ada kita nggak tau apa-apa. Kalau sudah selesai ada laporannya, laporannya akan disampaikan ke WHO, akan ditinjau oleh para ahli, baru ada keputusan boleh dipakai atau tidak,” jelas dia lagi.

Lebih lanjut, Pandu menyebut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memberikan klaim tidak berdasar bahwa kandidat vaksin covid-19 telah selesai uji klinis. Sebab menurut dia, belum ada hasil dari uji klinis tersebut.

“Kemenkes itu klaimnya tidak berdasar, tidak ada bukti [bahwa vaksin sudah selesai uji klinis fase 3], apa buktinya?” tanya Pandu.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Achamad Yurianto mengatakan kegiatan vaksinasi Covid-19 akan dilakukan di Indonesia pada akhir November mendatang. Tiga kandidat vaksin Covid-19 yang bakal dipakai antara lain Sinovac, Sinopharm (G42), dan CanSino.

Ketiga kandidat vaksin yang akan didatangkan dari China tersebut diklaim telah selesai uji klinis fase 3. Namun meski telah selesai melalui uji klinis, belum ada kandidat vaksin covid-19 yang sudah disetujui WHO.

Pemerintah Indonesia juga masih berupaya mendapatkan sharing data hasil penelitian uji klinis fase 3 untuk tiga kandidat vaksin Covid-19 tersebut. Langkah ini diperlukan untuk mengkaji efektivitas dan keamanan vaksin tersebut di Indonesia.

Dengan begitu, BPOM Indonesia bisa memberikan izin penggunaan darurat.

Continue Reading

Peristiwa

Satgas Covid-19: Bersikaplah Terbuka tentang Statusmu

Published

on

FINROLL.COM – Satgas Penanganan Covid-19 menyerukan pada masyarakat untuk terbuka terkait status kesehatan diri. Hal tersebut dikatakan Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Nasional Doni Monardo.

“Jika petugas kesehatan menyatakan kamu harus isolasi diri, maka patuhi agar lekas sembuh dan tidak menulari orang lain, terutama orang terdekat. Bersikaplah terbuka tentang statusmu pada orang lain di sekitar. Ini adalah bentuk nyata kepedulianmu pada diri sendiri dan sesama,” kata Doni, Sabtu (17/10).
Lihat juga: Isolasi di Rumah Berlaku saat Menunggu Hasil Rapid Test

Sejumlah gejala seseorang terjangkit Covid-19 antara lain demam, rasa lelah, batuk kering, sesak napas, pilek, dan lainnya. Selain orang-orang yang mengalami gejala tersebut, ada juga pengidap Covid-19 yang tidak merasakan apa-apa alias orang tanpa gejala (OTG). Sepintas lalu, mereka seperti orang sehat, namun, Doni menyatakan OTG justru lebih berbahaya.

“OTG ini jauh lebih berbahaya dibandingkan pasien yang dirawat di rumah sakit ataupun mereka yang melakukan isolasi mandiri. Sebab OTG tampak seperti orang sehat sehingga dapat menjadi silent killer,” katanya.

Indonesia dan dunia kini masih dalam medan perang melawan Covid-19. Di tengah upaya sejumlah negara mengembangkan vaksin, masyarakat juga dapat melakukan aksi nyata untuk memerangi pandemi ini.

Doni menyebut bahwa setiap masyarakat dapat turut serta berkontribusi dalam perang melawan pandemi yang disebabkan oleh virus SARS Cov-2 ini. Setiap orang, tanpa terkecuali, dapat melakukan aksi nyata untuk ikut memutus rantai penyebaran virus dengan cara melindungi dirinya.

“Melindungi diri berarti melindungi sesama,” ujar Doni.

#Satgascovid19 merumuskan sejumlah aksi nyata yang dapat dilakukan oleh masing-masing orang guna memutus rantai penyebaran Covid-19.

Aksi nyata yang utama ialah dengan tetap di rumah, bekerja, belajar dan beribadah di rumah. Jika terpaksa keluar rumah karena kebutuhan penting, harus selalu memakai masker kain. Kemudian, kita juga harus menjaga jarak minimal 2 meter dengan orang lain, serta sering mencuci tangan memakai sabun atau cairan pembersih tangan yang berkandungan alkohol minimal 60 persen.

“Kami terus gencar melakukan kampanye dan mendorong setiap pihak untuk #ingatpesanibu tentang 3M, yaitu #jagajarak, dan hindari kerumunan, serta #cucitangan pakai sabun,” kata Doni yang juga merupakan Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) ini.

Menurut Doni, sangat penting untuk tidak menyentuh bagian-bagian wajah seperti mata, hidung dan mulut yang merupakan pintu masuk virus, apalagi jika kita sedang berada di luar dan selesai beraktivitas yang menyebabkan pertemuan dengan orang lain.

Jika hendak menyentuh bagian-bagian wajah tersebut, hendaknya mencuci tangan memakai sabun dan air mengalir selama 20 detik. Begitu pula saat hendak makan dan menyiapkan makanan, setelah dari toilet, setelah memegang binatang dan sehabis berpergian. Ketika batuk atau bersin, seseorang harus selalu menutup mulut dan hidung dengan siku terlipat atau tisu.

“Juga buang langsung tisu ke tempat sampah setelah digunakan dan segera cuci tangan pakai sabun.” tambah Doni.

Aksi nyata lainnya yakni dengan tidak melakukan kontak langsung dengan orang bergejala Covid-19 atau terkonfirmasi positif membawa virus Covid-19 di dalam tubuh. Jika ingin melakukan komunikasi, sebaiknya dilakukan via telepon, chat atau video call.

Sebagai bentuk tanggung jawab menjadi bagian dari masyarakat, kita perlu memberitahu petugas kesehatan jika mengalami gejala, pernah kontak erat dengan orang bergejala, atau bepergian ke wilayah terjangkit Covid-19. (CNN INDONESIA)

Continue Reading

Peristiwa

Kemenkes Keluarkan SE, Harga Tertinggi Swab Rp900 Ribu Mulai Berlaku

Published

on

FINROLL.COM – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengeluarkan Surat Edaran tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR) atau tes swab Covid-19. Surat itu diteken Plt Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes Abdul Kadir pada Senin, 5 Oktober 2020.

Dengan terbitnya surat itu, maka batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan tes swab PCR Covid-19 sudah mulai berlaku. Harga ini berlaku bagi masyarakat yang melakukan pemeriksaan tes swab atas permintaan sendiri atau mandiri.

“Batasan tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR termasuk pengambilan swab adalah Rp900.000,” ucap Abdul Kadir dikutip dari keterangan persnya, Selasa (6/10/).

Batasan tarif tertinggi ini tidak berlaku untuk kegiatan penelusuran kontak (contact tracing) atau rujukan kasus Covid-19 ke rumah sakit. Abdul Kadir mengatakan pasien yang masuk kategori tersebut mendapatkan bantuan pemeriksaan tes swab dari pemerintah atau merupakan bagian dari penjaminan pembiayaan pasien Covid-19.

Minta Dinkes Lakukan Pengawasan

Dia meminta Dinas Kesehatan Provinsi serta Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberlakuan tarif tertinggi tes swab Covid-19. Kemenkes mengaku akan melakukan evaluasi secara periodik.

“Evaluasi terhadap batasan tarif tertinggi untuk pemeriksaan RT-PCR secara periodik akan dilakukan oleh Kemenkes dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” kata Abdul Kadir.

Adapun batas tinggi harga tes swab ini disepakati dengan melihat berbagai pertimbangan. Mulai dari, komponen jasa pelayanan, komponen bahan habis pakai dan reagen, komponen biaya administrasi dan lainnya. (Merdeka.com)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending