Connect with us

Ekonomi Global

Waspada Jebakan Hutang China

Published

on


Dana Moneter Internasional (IMF) menyebut total utang global menyentuh rekor terbaru yaitu mencapai US$ 188 triliun. Kalau dirupiahkan, nilainya kira-kira Rp 2,64 juta triliun. Wow.

“Jumlah ini adalah 230% dari output perekonomian dunia. Beban utang ini bisa membebani laju pertumbuhan ekonomi. Beban utang akan membuat pemerintah, korporasi, sampai rumah tangga mengetatkan ikat pinggang,” kata Kristalina Georgieva, Direktur Pelaksana IMF, seperti diberitakan AFP.

Oleh karena itu, Georgieva menegaskan bahwa utang harus dikelola secara berkelanjutan (sustainable). Termasuk membuat prosesnya lebih transparan dan mempersiapkan skema restrukturisasi, terutama kepada para kreditur non-tradisional.

Banyak kalangan menilai kreditur non-tradisional yang dimaksud Georgieva adalah China. Ya, Negeri Tirai Bambu memang telah dan sedang gencar memberi utangan kepada berbagai negara terutama untuk pembangunan infrastruktur dalam kerangka Belt and Road Initatives, ambisi membangun Jalur Sutera modern.

World Pension Council (WPC) mencatat kebutuhan pembiayaan infrastruktur di Asia saja mencapai US$ 900 miliar per tahun selama 10 tahun ke depan. Ini adalah peluang yang dibaca oleh China.

Ada beberapa contoh negara yang mendapat utangan besar dari China. Pertama Pakistan, yang pada 2013 menyepakati proyek China-Pakistan Economic Corridor (CPEC). Mega proyek ini ditaksir bernilai total US$ 62 miliar yang dibiayai oleh China Development Bank, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) yang diinisiasi oleh China, Silk Road Fund, dan Industrial and Commercial Bank of China.

Meski nilai total proyek CPEC adalah US$ 62 miliar, tetapi TopLine Securities (perusahaan sekuritas di Pakistan) memperkirakan bahwa total utang yang harus dibayar mencapai US$ 90 miliar. Setiap tahun, pembayaran utang untuk proyek CPEC diperkirakan rata-rata US$ 3,7 miliar hingga 2030.

Kedua adalah negara tetangga Pakistan yaitu Bangladesh. Salah satu proyek China di Bangladesh yang mendapat sorotan adalah Pelabuhan Magampura Mahinda Rajapaksa.

Pelabuhan ini mulai beroperasi pada November 2010, dan 85% pembangunannya dibiayai oleh Exim Bank of China. Pada 2016, Pelabuhan Magampura Mahinda Rajapaksa hanya mampu memperoleh laba operasional US$ 1,81 juta, tidak cukup untuk membayar utang kepada pihak China.

Akhirnya pemerintah Bangladesh memutuskan untuk mengalihkan hak operasional pelabuhan kepada China Merchant Port Holdings selama 99 tahun. Kesepakatan ini membuat pemerintah Bangladesh menerima dana US$ 1,4 miliar tetapi harus digunakan untuk membayar utang kepada China.

Kuku China Juga Menancap di Eropa
Ketiga adalah Laos. China memang punya kepentingan di wilayah Indo-China. Negeri Tirai Bambu ingin menghubungkan negaranya dengan wilayah tersebut melalui jalur kereta api dan membangun kawasan-kawasan ekonomi khusus di sekitarnya.

Di Laos, China mendanai pembangunan jalur kereta api Vientiane-Boten sepanjang 414 km yang rencananya rampung pada 2021. Nantinya jalur ini akan tersambung dengan Yuxi-Mohan di China. Proyek ini diperkirakan menelan dana US$ 5,95 miliar dan hanya 12% yang datang dari Laos. Sisanya? Ya China…

Nilai hampir US$ 6 miliar itu adalah separuh dari Produk Domestik Bruto (PDB) Laos. Oleh karena itu, Bank Dunia mempertanyakan kesanggupan Laos.

“Defisit anggaran Laos melebar signifikan pada 2016 dan membuat utang pemerintah mendekati 70% PDB. Defisit transaksi berjalan diperkirakan melebar seiring proyek infrastruktur besar, sementara cadangan devisa masih rendah,” demikian tulis laporan Bank Dunia.

China juga mencengkeramkan kukunya di Eropa. China mendanai pembangunan jalan tol sepanjang 165 km di Montenegro yang menghubungkan negara tersebut dengan tetangganya, Serbia.

Mengutip Reuters, proyek ini sebenarnya sudah menjalani studi kelayakan pada 2006 dan 2012. Hasilnya, tidak layak secara ekonomi.

Louis Berger, firma dari Prancis yang ditunjuk melaksanakan studi kelayakan, menyebutkan bahwa pemerintah Montenegro harus menyediakan subsidi EUR 35-77 juta per tahun agar investor bersedia masuk. Sebab, jalur tol ini agak ‘kurus’ sehingga harus mendapat bantuan dari pemerintah.

Menurut kajian Ivan Kekovic, seorang insinyur yang pernah terlibat dalam proyek jalan tol ini, dibutuhkan pengguna 22.000-25.000 kendaraan per hari agar bisa feasible di mata investor. Nyatanya, jumlah traffic per hari kurang dari 6.000.

Namun ini tidak menyurutkan China untuk masuk. Exim Bank of China menggelontorkan duit EUR 809 juta untuk membiayai 85% dari kebutuhan pembangunan fase pertama. Utangan itu berbunga 2% per tahun selama 20 tahun dengan grace period enam tahun.

Demi membayar utang ini, pemerintah Montenegro terpaksa menaikkan tarif pajak, menahan gaji sebagian pegawai negeri, dan menunda penyaluran subsidi. IMF memperkirakan rasio utang pemerintah Montenegro bisa mencapai 80% dari PDB dan pemerintah akan kesulitan menambah utang untuk membiayai proyek-proyek baru.

“Ada pertanyaan besar bagaimana pemerintah Montenegro bisa membayar utang. Ruang fiskal mereka menyempit, dan ini sangat mencekik,” tutur seorang pejabat Uni Eropa, seperti dikutip dari Reuters.

Kejadian di beberapa negara tersebut memunculkan istilah debt-trap diplomacy. China menggunakan utang sebagai sarana diplomasi, dan kemudian malah memunculkan jebakan bagi negara-negara debitur.

John Pomfret, mantan kepala biro Washington Post di Beijing, menulis bahwa China sedang menjalankan imperialisme gaya baru. “Di China, mereka menyebutnya sosialisme dengan karakter China. Mungkin yang tepat adalah imperialisme dengan karakter China,” sebutnya.

TIM RISET CNBC INDONESIA

Advertisement Valbury

Ekonomi Global

Akibat Konflik AS-China Soal Hong Kong Minyak Dunia Anjlok

Published

on

Finroll – Jakarta, Minyak berjangka jatuh pada akhir perdagangan Rabu (27/5) waktu AS atau Kamis pagi waktu Indonesia. Kejatuhan terjadi setelah Presiden AS Donald Trump mengatakan sedang memikirkan respons kuat terhadap undang-undang keamanan yang diusulkan China di Hong Kong.

Kejatuhan juga dipicu keraguan pasar atas komitmen Rusia memangkas produksi minyak. Dikutip dari Antara, minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli turun US$1,54 atau 4,5 persen jadi US$32,81 per barel.

Sementara itu minyak mentah Brent untuk pengiriman Juli turun US$1,43 atau 4,6 persen ke level US$34,74 dolar AS per barel.

Kelompok yang dikenal sebagai OPEC+ ini memangkas produksi hampir 10 juta barel per hari (bph) pada Mei dan Juni. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman setuju melanjutkan koordinasi lebih erat dan lanjut dalam membatasi produksi minyak.

Namun banyak yang merasa Rusia mengirimkan sinyal beragam menjelang pertemuan antara Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya dalam waktu kurang dari dua minggu mendatang.

“Kedengarannya hebat di atas kertas, tetapi pasar menahan kegembiraan sampai kami mendapatkan rincian lebih lanjut tentang apakah akan ada pemotongan, berapa banyak barel akan dipotong dan lamanya pemotongan,” kata Analis Senior Price Futures Group, Phil Flynn.

Sementara itu ketegangan antara Amerika Serikat dan China terus meningkat. Peningkatan terjadi setelah China mengumumkan rencana untuk memberlakukan undang-undang keamanan nasional baru di Hong Kong.

Pengumuman itu memicu protes di jalan-jalan. Tak hanya itu, dari AS, Menteri Luar Negeri Negeri Paman Sam Mike Pompeo mengatakan Hong Kong tidak lagi memerlukan perlakuan khusus berdasarkan hukum AS.

Pernyataan itu memberikan pukulan terhadap Hong Kong terkait status mereka sebagai pusat keuangan utama. Selain dua faktor tersebut, penurunan harga minyak juga terjadi akibat dampak ekonomi pandemi virus corona.

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Ekonomi Global

Corona, China Akan Terbitkan Surat Utang 3,75 Triliun Yuan

Published

on

Pemerintah China akan menerbitkan surat utang (obligasi) senilai 3,75 triliun yuan atau US$526 miliar demi mendongkrak belanja atau pengeluaran sebagai pemulihan dampak virus corona.

Perdana Menteri China Li Keqiang menuturkan dana segar dari surat utang khusus itu akan digunakan untuk mengongkosi pengeluaran infrastruktur dalam pembangunan ekonomi setelah dilanda pandemi covid-19.

“China akan menerbitkan 3,75 triliun yuan dalam bentuk obligasi pemerintah khusus tahun ini,” ujarnya mengutip AFP, Jumat (22/5).

Jumlah tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun lalu sebesar 1,6 triliun yuan.

Menurut Li, dana yang dihimpun akan digunakan sebagai modal proyek, dengan prioritas, belanja barang untuk infrastruktur baru.

Sebelumnya diberitakan, fokus Pemerintah China dalam rangka pemulihan ekonomi usai covid-19 adalah pengeluaran fiskal. Selain itu, untuk meningkatkan lapangan pekerjaan. Ditargetkan, 9 juta lapangan kerja tercipta melalui program pemulihan.

China sendiri berencana mengerek defisit fiskalnya menjadi 3,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini. Defisit itu lebih lebar ketimbang tahun lalu yang sebesar 2,8 persen. (CNN/ADAM)

Continue Reading

Ekonomi Global

Makin Panas! Trump Bakal Beri Sanksi ke China

Published

on

Hubungan Amerika Serikat dan China sepertinya bakal makin panas ke depan.

Para senator AS, dari partai Republik, mengusulkan undang-undang yang akan memberi wewenang kepada

Sanksi akan diberikan jika negeri Panda gagal memberikan laporan lengkap soal asal mula mewabahnya corona jenis baru (COVID-19).

Sanksi bisa berupa pembekuan aset, larangan perjalanan, pencabutan visa, pembatasan pinjaman untuk bisnis asal China oleh lembaga AS dan larangan listing di bursa.

Senator bernama Lindsey Graham itu mengatakan dirinya amat yakin ada manipulasi yang dilakukan Partai Komunis China yang menyebabkan virus masuk ke AS dan menewaskan 80 ribu orang.

“Saya yakin China tidak akan pernah bekerja sama secara serius dengan penyelidikan, kecuali dipaksa melakukannya,” tegasnya dikutip dari Reuters, Rabu (13/5/2020).

Apalagi, klaimnya, China selalu menolak peneliti asing masuk dn mempelajari wabah tersebut. Graham mengatan UU tersebut akan disebut sebagai “UU Pertanggungjawaban COVID-19”.

Jika disahkan, aturan ini akan meminta presiden untuk membuat ‘sertifikasi’ selama 60 hari, yang ditujukan kepada parlemen AS.

Sertifikasi itu berisi jawaban soal apakah benar China telah memberikan data yang lengkap terkait COVID-19 dalam penyelidikan yang dilakukan AS dan negara sekutu atau organisasi PBB yang terkait misalnya WHO.

Rancangan UU (RUU) ini juga akan menekan China untuk menutup semua pasar tradisional basah yang bisa membuat manusia terpapar penyakit.

China juga diminta membebaskan semua pendukung pro-demokrasi Hong Kong yang ditahan. Ini dilakukan sebagai upaya menekan laju penyebaran pandemi.

Sebagaimana diketahui, COVID-19 disebut berasal dari pasar ikan dan hewan langka di Wuhan, Provinsi Hubei, China bagian timur.

Saat ini berdasarkan data Worldometers, COVID-19 sudah menginfeksi 212 negara dan teritori. Jumlah pasien positif secara akumulatif mencapai 4 juta orang lebih.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending