Connect with us

Nasional

Watak Oligarki DPR Tanpa Beban Sahkan UU di Akhir Jabatan

Published

on


Jelang akhir masa jabatan periode 2014-2019, anggota DPR buru-buru mengesahkan sejumlah undang-undang. Dua di antaranya yaitu revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan UU MPR, DPR, DPRD, DPD (MD3) yang disahkan pada Selasa (17/9).

Sejak awal, pembahasan revisi UU KPK banyak menuai pro dan kontra. Selain materi revisi yang dianggap melemahkan KPK, DPR mengesahkan revisi ini dalam waktu singkat. Padahal usulan itu muncul kembali dalam rapat paripurna 5 September lalu. Artinya usulan hingga pengesahan dilakukan dalam ‘tempo yang sesingkat-singkatnya’, padahal ini sekelas undang-undang yang membutuhkan pembahasan secara komprehensif.

Rencana revisi UU KPK sejatinya telah muncul sejak masa kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono sekitar 2010. Namun pembahasannya berulang kali ditunda karena mendapat penolakan keras dari masyarakat.

Pembahasan revisi UU ini sempat kembali mencuat di awal kepemimpinan Presiden Joko Widodo pada 2014. Namun pembahasannya lagi-lagi ditunda. Hingga akhirnya usulan pembahasan kembali muncul pada tahun ini dan langsung disahkan hanya dalam hitungan hari.

Pengesahan revisi UU KPK dan UU MD3 menambah daftar RUU yang disahkan oleh DPR tahun ini. Sebelumnya DPR juga telah mengesahkan sejumlah revisi di antaranya UU Perkawinan dan UU Sumber Daya Air. Dalam waktu dekat, DPR juga akan segera mengesahkan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP)–yang lagi-lagi mendapat penolakan sejumlah pihak karena dinilai mengandung banyak pasal bermasalah.

Ketua Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Oce Madril menilai pengesahan berbagai revisi UU yang begitu cepat sengaja dilakukan DPR sebagai strategi di akhir masa jabatan periode sekarang. Masa jabatan anggota DPR periode 2014-2019 diketahui akan berakhir pada Oktober nanti.

“Itu strategi mereka di injury time sehingga tidak terlalu banyak waktu untuk melakukan pembahasan yang lebih baik,” ujar Oce kepada CNNIndonesia.com, Kamis (19/9).

Oce mengatakan cara DPR mengesahkan berbagai UU di masa akhir jabatan ini sebenarnya hanya pola berulang yang terjadi di tiap periode. Mereka kerap terlihat ‘malas-malasan’ di masa awal hingga pertengahan menjabat, namun ‘sibuk’ di akhir masa jabatan.

“Polanya sebenarnya sama, di periode sebelumnya kan juga begitu. Kalau dilihat, kinerja legislatif di masa normal mereka malas-malasan. Di injury time mereka kebut. Ini kebiasaan buruk yang mestinya tidak terulang di periode berikutnya,” ucapnya.

Oce tak menampik ada berbagai kepentingan di balik sikap DPR yang mengebut pengesahan berbagai UU di masa injury time. Dalam pembahasan revisi UU KPK misalnya, Oce menilai itu semata dilakukan demi kepentingan mereka sendiri mengingat banyak anggota DPR yang lima tahun terakhir diciduk KPK.

Ia menduga pengesahan revisi UU ini untuk membatasi kewenangan KPK dalam mengusut sejumlah kasus besar yang belum rampung. Terlebih kasus itu banyak yang melibatkan anggota DPR.

“Bisa saja memang ada barter di antara pihak-pihak yang ingin meloloskan kepentingan masing-masing di RUU ini. Untuk UU KPK, tentu yang diuntungkan mereka yang punya kepentingan koruptif dan mereka yang punya kekuasaan karena kita tahu korupsi berhubungan dengan kekuasaan,” tuturnya.

Di sisi lain, para anggota DPR dinilai tak lagi punya beban dan tidak mempertimbangkan kritik maupun masukan dari publik. Pemilu legislatif pun sudah berlalu.

Padahal, kata Oce, pengesahan RUU yang terburu-buru dapat menimbulkan berbagai persoalan di masa datang. Selain itu, tambahnya, pengesahan RUU tanpa melalui prosedur yang benar berisiko dibatalkan secara keseluruhan.

Sesuai ketentuan perundang-undangan, penyusunan revisi UU mestinya juga melibatkan partisipasi masyarakat. Namun dalam berbagai pengesahan RUU ini tak ada keterlibatan masyarakat.

“Pembahasan yang terburu-buru bisa menyebabkan materi di dalamnya banyak kecacatan. Mungkin juga karena tidak melibatkan partisipasi masyarakat secara maksimal,” tuturnya.

Sementara itu Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mengatakan pengesahan UU yang terburu-buru justru menunjukkan watak dasar DPR yang oligarki. Segala kepentingan diri mereka sendiri, kata Adi, akan diproses dengan cepat.

Menurutnya, sikap ini tak lepas dari momentum bagi DPR. Salah satunya untuk melakukan apa yang disebut dengan balas dendam politik terhadap KPK.

Sejak lama pembahasan revisi UU KPK ini mendapat penolakan. Namun di masa akhir kali ini semua fraksi di DPR kompak menyepakati pembahasan beleid tersebut.

Padahal revisi UU KPK tak masuk dalam prolegnas prioritas tahun ini. Sementara sejumlah RUU yang ditunggu publik seperti RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual nasibnya justru dibiarkan menggantung.

“Sekarang ketika tidak ada fraksi yang menolak, ini menjadi momentum DPR untuk menyerang balik KPK yang selama ini dianggap tak tersentuh, terlampau powerful. Semua parpol baik pendukung Jokowi maupun Prabowo (dalam pilpres) bersengkokol,” katanya.

Adi tak memungkiri pengesahan revisi UU KPK yang begitu cepat menjadi upaya ‘meringankan’ berbagai aturan yang selama ini banyak menjerat anggota DPR.

Dari catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), sebanyak 254 anggota dan mantan anggota DPR/DPRD menjadi tersangka korupsi selama periode 2014-2019, 22 di antaranya adalah anggota DPR RI.

Beberapa di antaranya bahkan terdapat ketum parpol seperti mantan Ketum Golkar Setya Novanto dan mantan Ketum PPP Romahurmuziy.

“Ini justru jadi pertanyaan bersama karena selama ini kita tahu KPK mampu memenjarakan mantan ketum partai. Tapi di tengah kinerja KPK yang sudah bagus itu kemudian masuk revisi,” ujarnya.

Nasional

Anies-Ridwan Kamil Dicap Tak Punya Hati, Di Karenakan Mangkir Rapat Banjir

Published

on

By

Finroll – Jakarta, Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Roberth Rouw menyatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim tidak punya hati karena tak hadir dalam rapat soal banjir dengan pihaknya.

Tiga kepala daerah tersebut tidak memenuhi undangan Komisi V DPR untuk hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penanganan bencana banjir di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2).

“Pimpinan daerah tidak punya hati untuk memberikan kenyamanan kepada rakyat,” kata Roberth dalam RDP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu (26/2).

Menurutnya, banjir yang melanda Jabodetabek merupakan peristiwa yang sangat memalukan. Ia pun meminta agar kepala daerah tidak merasa pintar dan jago dalam menangani masalah banjir.

“Tidak usah lagi pimpinan daerah sok pintar lakukan itu, maka itu bisa teratasi semuanya. Tidak usah sok jagolah,” katanya

Sementara itu, Asisten Deputi Gubernur Bidang Tata Ruang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Vera Revina Sari menyatakan bahwa Anies tidak bisa menghadiri RDP itu karena masih meninjau dampak banjir di lapangan.

“Ya kan kemarin banjirnya, yang hari ini masih di lapangan beliau,” kata dia, kepada wartawan usai RDP itu.

Vera juga mengklaim Anies akan menghadiri RDP seandainya banjir tidak kembali mengepung Jakarta, karena undangan rapat sudah dilayangkan sejak 11 Februari 2020.

“kita enggak tahu kalau kemarin banjir,” dalihnya.

Dalam akun Instagram-nya, Anies tengah memantau penanganan banjir di Jalan Perintis Kemerdekaan Pulo Gadung, Jakarta Timur; dan Rawa Indah, Jakarta Utara.

Ridwan Kamil dikabarkan tengah meresmikan Jabarano Cafe di Australia. Sementara, belum ada keterangan terkait ketidakhadiran Wahidin Halim.

 

Sumber : CNN Indonesia

Continue Reading

Nasional

Pangkohanudnas Ajak Para Generasi Muda Untuk Mencintai Dirgantara

Published

on

Finroll.com — Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) bekerjasama dengan Staf Potensi Kedirgantaraan TNI Angkatan Udara (Spotdirgaau) menyelenggarakan Forum Komunasi Sosialisasi Cinta Dirgantara yang dilaksanakan di gedung Leo Wattimena, Makohanudnas, Halim Perdanakususma, Selasa (25/2).

Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa dari Universitas Suryadarma, Sekolah Tinggi Penerbangan Aviasi dan Sekolah Tinggi Agama Hindu.

Dalam sambutannya yang dibacakan Asops Kaskohanudnas Kolonel Pnb Ian Fuadi, Pangkohanudnas menyampaikan selain melaksanakan tugas pokok menjaga kedaulatan udara NKRI, TNI Angkatan Udara juga melakukan pemberdayaan wilayah pertahanan yang berada di sekitar wilyah udara masing-masing, salah satunya dengan melakukan pembinaan potensi kedirgantaraan.

“Diharapkan minat dan rasa cinta dirgantara dari generasi muda khususnya akan semakin tumbuh sehingga akan muncul generasi muda yang mencintai dirgantara, yang menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung dalam menjaga kedaulatan NKRI, kata Pangkohanudnas.

Sebagai pembicara/narasumber pada kegiatan tersebut adalah Paban II Puan Spotdirga Kolonel Pnb, Agung Sasongkojati MA, Sc.,M.S.S., dalam ceramahnya menyampaikan ,“ Pembinaan potensi kedirgantaraan, sebagai penyelenggara strategi kebijakan, pembinaan dan pengembangan potensi kedirgantaraan menjadi komponen cadangan dan komponen pendukung matra udara serta menyiapkan kekuatan dan kemampuan kewilayahan dalam rangka mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang kedirgantaraan yang tangguh,” katanya.

Pada kesempatan tersebut Paban II Puan Spotdirga juga menjelaskan masalah menerbangkan Drone yang tidak boleh sembarangan diterbangkan kerena harus ada ijin dari pihak terkait (Airnav) apabila dilanggar ada sangsi dan hukumanya apabila dilanggar.

Continue Reading

Nasional

Rakornas Bidang Perpustakaan 2020 Resmi di Buka Mendagri Tito Karnavian

Published

on

Finroll.com — Rakornas Dorong Tingkatkan Inovasi dan Kreativitas Pustakawan dalam Penguatan Indeks Literasi untuk Mewujudkan SDM Unggul Menuju Indonesia Maju

Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2020 hari ini, Selasa, 25 Februari 2020 resmi dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Ballroom Hotel Bidakara Jakarta, Jakarta.

Pembukaan ditandai dengan pemukulan gong oleh Mendagri yang didampingi oleh Kepala Perpustakaan Nasional Muhammad Syarif Bando, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti, Deputi Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi Ofy Sofiana, dan Sekretaris Utama Perpusnas Sri Sumekar
Perpusnas dan seluruh pemangku kepentingan dibidang Perpustakaan di Indonesia satukan tekad untuk tingkatkan inovasi dan kreativitas bagi para puskakawan demi penguatan indeks literasi untuk mewujudkan sumber daya manusias Unggul menuju Indonesia Maju.

Sinergi itu dilakukan lewat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Pariwisata Tahun 2020 yang digelar di Ballroom Hotel Bidakara Jakarta, Jakarta., 25 Februari – 27 Februari 2020. Lewat penguatan pustakawan itulah diharapkan mampu menjadi momentum dalam mendukung gerakan literasi di berbagai sektor.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tito Karnvian menyatakan dukungannya untuk menggerakan literasi, utamanya dalam kaitannya dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul, inovatif, dan memiliki kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter.

“Kami di Kemendagri sungguh-sungguh mendukung rencana baik dan program yang dilaksanakan Perpusnas. Rakornas Perpustakaan ini merupakan acara besar dan penting bangsa ini, salah satunya untuk mengupayakan gerakan literasi ini,” kata Tito Karnavian dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan 2020 hari ini, Selasa, 25/2/2020 di Ballroom Hotel Bidakara Jakarta.

Sementara Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando berterima kasih kepada Menteri Dalam Negeri, Karena menurutnya Pak Tito itu salah satu duta literasi di Indonesia. Selain pernah berkarir di kepolisian, pak tito juga seorang guru besar, dan setiap jadi pembicara baik di dalam maupun di luar negeri selalu dinanti. Pak Tito Juga telah menulis beberapa buku.

Yang akan menjadi fokus pembahasan rakornas, yang dihadiri oleh 1600 orang dari berbagai pengaku kepentingan di bidang perpustakaan di Indinesia ini, adalah soal tenaga pustakawan.
Pentingnya membangun kegemaran masyarakat yang sebenarnya meningkatkan indeks literasi. Kita beraharap semua bisa memahami, tidak penting lagi kita ribut soal kegemaran membaca itu rendah,” jelasnya.

Terkait perpustakaan, saat ini juga harus menjadi tempat transfer of knowledge atau transfer ilmu pengetahuan. Bukan lagi sekadar perpustakaan sebagai gudang buku
“Perpustakaan bisa jadi tempat akselerasi pengetahuan. Perpustakaan hari ini harus mampu mentransfer knowledege agar orang membutuhkan mendapatkan, tidak penting kunjungan, yang penting akses,” jelasnya.

Dia menambahkan bahwa Perpustakaan memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, mandiri dan mampu berdaya saing di era global. Hal ini sesuai dengan peran perpustakaan dalam mewujudkan masyarakat berpengetahuan dan berkeahlian.

Oleh karena itu, perlu ikhtiar kolektif agar kegemaran membaca dan memanfaatkan layanan perpustakaan dapat menjadi bagian dari hidup keseharian masyarakat. “Membaca merupakan faktor esensial dalam upaya membangun fondasi yang kokoh bagi terwujudnya budaya literasi, inovasi dan kreativitas masyarakat,”Ujarnya.

Menurutnya peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas merupakan Kegiatan Prioritas Nasional yang dituangkan dalan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020- 2024 diharapkan mampu mewujudkan kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam menyongsong era keterbukaan dan menyongsong bonus demografi 2035.

“Kegiatan Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2020 ini bertujuan untuk mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca antara pemangku kepentingan pembangunan perpustakaan lintas pusat dan daerah,” ujar Kepala Perpustakaan Nasional RI Muhammad Syarif Bando.

Perpustakaan adalah ruang terbuka bagi masyarakat untuk mempertinggi pengetahuan sebagai prasyarat partisipasi dalam pembangunan. “ Perpustakaan berkontribusi aktif mendukung pembangunan manusia, dalam upaya mempercepat pengurangan kemiskinan yang disebabkan karena persoalan konektifitas dengan sumberdaya pengetahuan, ketersediaan sumberdaya pengetahuan untuk meningkatan kompetensi diri mengatasi keterbatasan akibat faktor geografis, fisiologis dan psikis masyarakat (UU No.43/2007 pasal 5),” kata Syarif.

Syarif yakin kesenjangan pembangunan manusia antardaerah, khususnya pada daerah tertinggal, terdepan, dan terluas harus dipersempit. Salah satu upaya mempersempit kesenjangan tersebut ialah meningkatkan akses pengetahuan ke seluruh pelosok tanah air.

“Perpustakaan merupakan lembaga yang mampu memastikan setiap warga negara memperoleh akses pengetahuan secara terbuka di mana dan kapan pun mereka berada.
Perpustakaan Nasional dan seluruh perpustakaan di Indonesia, serta pemangku kepentingan berkomitmen untuk melakukan kesepakatan kolektif dalam akselerasi peningkatan budaya literasi, inovasi dan kreativitas melalui pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca di masyarakat.

Rakornas tahun ini, Selain Kepala Perpusnas dan Mendagri, juga menghadirkan para narasumber yang sangat luar biasa di bidang perpustakaan. Para narasumber terbagi dalam dua sesi. pertama sesi kebijakan yang diisi oleh perwakilan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, perwakilan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, perwakilan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, perwakilan Menteri Keuangan, dan Pimpinan Komisi X DPR RI/
Sesi kedua yaitu sesi teknokrak/praktisi yang diisi oleh Direktur Dana Transfer Khusus Kemenkeu, Direktur Pendidikan Tinggi, IPTEK dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantu dan Kerjasama Kemendagri, Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan dan Pengkajian Minat Baca, Duta Baca Indonesia, Kepala Dinas Provinsi dan Kearsipan Provinsi Kalimatan Selatan, Wakil Walikota Tegal, Pegiat Literasi, Asosiasi Perpustakaan Umum, Asosiasi Perpusatakaan Khusus, Asosiasi Perpusatakaan Sekolah, Asosiasi Perpusatakaan Perguruan Tinggi, Asosiasi Sarana Perpustakaan dan Ikatan Pustakawan Indonesia.
Peserta Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2020 berasal dari berbagai kalangan baik pemerintah, swasta maupun sukarelawan/pegiat yang berkaitan langsung dengan upaya pengembangan perpustakaan di Indonesia.

Total peserta yang mengikuti Rakornas ini adalah sebanyak 1.500 orang, yang terdiri dari para kepala dinas perpustakaan Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/kota se-Indonesia, Bappeda se-Indonesia, Asosiasi Penerbit, Forum Perguruan Tinggi Negeri, FOrum Perpustakaan khusus, Forum Perpustakaan sekolah, mitra perpusnas diseluruh wilayah Indonesia, seluruh pustakawan perpusnas, pejabat perpusnas dan seluruh kepala UPT Perpusnas. Rakornas ini diagendakan selama tiga hari, yaitu pada tanggal 25 s.d. 27 Februari 2020.

Melalui forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan tahun 2020 ini, visi bersama, komitmen dan berbagi pengalaman antar pelaku pembangunan perpustakaan dan pegiat literasi di pusat dan daerah dipertemukan. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Nasional Bidang Perpustakaan yang merupakan salah satu upaya dalam melaksanakan konsolidasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan di bidang perpustakaan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah terdapat dalam Rencana Strategis Perpustakaan Nasional RI.

Rapat Koordinasi Nasional ini juga mendukung proses perencanaan partisipatif yang melibatkan seluruh jajaran pemangku kepentingan di bidang perpustakaan, dengan mekanisme bottom up dan top down planning, disamping juga sebagai wadah konsolidasi, integrasi, harmonisasi, sinkronisasi dalam rangka penguatan dan penajaman program dan kegiatan, juga membangun interaksi atau interdependensi antara para pemangku kepentingan dengan Perpustakaan Nasional RI sehingga dapat meningkatkan kinerja lembaga Perpustakaan Nasional dalam menjawab tantangan dan kebutuhan organisasi dan masyarakat.

Rakornas Bidang Perpustakaan Tahun 2020 difokuskan pada upaya Perpustakaan Nasional untuk memantapkan program dan kegiatan dalam rangka pelaksanaan amanat yang terdapat dalam Perpres tentang RKP, Renstra Perpustakaan Nasional, serta perumusan rencana kedepan pembangunan di bidang perpustakaan..

“Capaian pembangunan bidang perpustakaan Indonesia tercermin dari beberapa aspek, yakni peningkatan jumlah ketersediaan perpustakaan, peningkatan kelembagaan perpustakaan daerah, penguatan kerangka regulasi, peningkatan akses masyarakat terhadap perpustakaan, serta kebijakan pembangunan nasional bidang perpustakaan,” katanya.(red)

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending