Connect with us

Business

WhatsApp Tak Lagi Gratis, Pilih Bayar Rp 14.000 atau Iklan?

Published

on


Tidak bisa dipungkiri WhatsApp menjadi pilihan aplikasi pesan utama yang digunakan banyak orang karena gratis dan mudah digunakan. Namun bagaimana jadinya bila WhatsApp menjadi aplikasi berbayar?

Facebook, yang mencaplok kepemilikan WhatsApp pada 2014 lalu mengabarkan akan melakukan monetisasi terhadap aplikasi populer sejagat itu dengan menyisipkan iklan di status WhatsApp.

Rencana WhatsApp meraup pundi keuntungan dibocorkan dua analis media sosial yang kebetulan hadir dalam acara Facebook Marketing Summit di Berlin, Jerman pada Mei 2019.

Facebook pun sudah mengkonfirmasi rencana ini akan direalisasikan pada 2020, meskipun belum jelas kapan pastinya.

Hal ini pun diakui oleh Matt Navarra, Konsultan Sosial Media melalui akun Twitter pribadinya. Para pengguna akan melihat iklan ketika mengintip WhatsApp Status orang lain, dan disitulah WhatsApp meraih pendapatan.

Namun sebenarnya jauh sebelum Facebook ingin memonetisasi WhatsApp. Pendiri WhatsApp telah memiliki cara untuk mendapatkan keuntungan yaitu dengan dengan mematok biaya berlangganan sebesar US$ 1 atau setara Rp 14.000 per tahun bagi pengguna.

Akhirnya, rencana monetisasi WhatsApp dengan iklan ini pun memunculkan perdebatan panas dan membuat dua pendiri perusahaan, Brian Acton dan Jun Koum meninggalkan perusahaan.

Keduanya tak sepakat dengan kehadiran iklan dalam platform chatting ini sementara Mark Zuckerberg ingin segera monetisasi ini dilakukan, seperti dikutip dari Forbes, Rabu (8/1/2020).

WhatsApp sendiri didirikan oleh Brian Acton dan Jun Koum pada 2009 silam. Plaform ini kemudian diakuisisi Facebook pada 2014 senilai US$ 19 miliar dalam bentuk sebagian uang tunai dan saham Facebook.

Biaya Berlangganan Rp 14.000 per Tahun

Kehadiran iklan di WhatsApp sebenarnya sudah banyak diprediksi berbagai pihak. Pasalnya, Facebook Group merupakan platform periklanan terbesar di dunia di mana pendapatan lebih dari 80% pendapatan perusahaan berasal dari iklan.

Sebelum meninggalkan perusahaan, Acton mendatangi kantor Facebook untuk mencoba mengusulkan cara Whatsapp meraih keuntungan ke CEO Mark Zuckerberg.

Sesampai di sana, ia pun berselisih dengan tim hukum Facebook. Karena Facebook ingin menghasilkan uang melalui iklan, sedangkan Acton ingin membuat Whatsapp dengan biaya berlangganan.

“Pada akhirnya, saya menjual perusahaan saya,” kata Acton. “Saya seorang penjual. Saya mengakui itu.”

Dilansir dari Feedough, (9/1/2020), dikatakan para pendiri Whatsapp membenci iklan dan menciptakan platform bebas iklan dengan fokus hanya pada pengalaman pengguna dan antarmuka yang bagus.

Saat membuat Whatsapp, Brian Acton dan Jan Koum ingin menciptakan sebuah platform instant messaging untuk pengguna dan bukan untuk perusahaan besar beriklan.

Untuk mendapat keuntungan, mereka memiliki cara yaitu pengguna diharuskan membayar tagihan. Jadi nantinya, Whatsapp akan memiliki versi berbayar dan dikenakan biaya tahunan sebesar $ 1 dari pengguna.

Sebelum rencana monetisasi, WhatsApp menghasilkan pendapatan dari WhatsApp Business yang ditujukan sebagai tempat berikan dan berkomunikasi penjual dengan pembelinya.

Jadi, Anda lebih memilih WhatsApp beriklan atau berlangganan Rp 14.000 per tahun?

Advertisement

Makro Ekonomi

Jurus Tangkal Corona ke Ekonomi Ala Sri Mulyani

Published

on

Menkeu Sri Mulyani akan meminimalkan dampak virus corona ke ekonomi RI lewat kebijakan baru yang disiapkan. (FINROLL | ISTIMEWA)

“Kami sedang melihat secara keseluruhan komposisi dari pertumbuhan ekonomi dan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan dalam APBN 2020 untuk bisa menstimulasi,” ujarnya, Selasa (18/2).

FINROLL.COM — Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku tengah mempersiapkan kebijakan baru untuk mencegah dampak penyebaran virus corona (Covid-19) kepada ekonomi Indonesia. Ia memastikan pemerintah akan meminimalkan dampak virus corona ke ekonomi dalam negeri.

Namun, bendahara negara tersebut enggan merinci bentuk kebijakan yang akan dibuat. Sebab, pemerintah masih mendiskusikan bentuk kebijakan.

Ia hanya memastikan kebijakan baru ini terpisah dengan pemberian diskon tiket pesawat 30 persen. Potongan harga itu diberikan dalam rangka merangsang industri pariwisata yang sedang terpukul wabah virus corona.

“Dari sisi permintaan terutama konsumsi, bantuan sosial, dari hal yang lain-lain kami lihat,” ucapnya.

Hingga Selasa (18/2), virus mematikan itu telah menimbulkan 1.873 korban jiwa. Tak hanya itu, virus corona telah menginfeksi 73.325 orang di seluruh dunia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tertekan di rentang 0,1 persen-0,29 persen akibat wabah virus corona. Pasalnya, China dan Indonesia masih memiliki kaitan dari sektor ekonomi.

Sepanjang 2019, ekspor non migas ke China mencapai US$25,85 miliar setara 16,68 persen dari total ekspor non migas.

“Untuk China diprediksi secara konsensus ekonomi akan turun satu sampai 2 persen, kalau ke Indonesia pengaruhnya 0,1 persen-0,29 persen,” katanya.

Sumber Berita : CNNINDONESIA.COM

Continue Reading

Makro Ekonomi

Potensi Gagal Bayar BPJS Kesehatan Rp 15,5 T

Published

on

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati lagi-lagi menunjukkan kekesalannya kepada BPJS Kesehatan. Sebab, masalah keuangan BPJS Kesehatan masih terus menjadi bahasan.

FINROLL.COM — Sri Mulyani mengatakan, sepanjang tahun 2019 lalu masih ada potensi gagal bayar BPJS Kesehatan sebesar Rp 15,5 triliun. Padahal, pemerintah sudah menyuntik sebesar Rp 13,5 triliun untuk menutupi potensi defisit yang diperkirakan sebesar Rp 32 triliun.

“Kami sudah transfer Rp 13,5 triliun kepada BPJS sebelum akhir 2019 untuk mengurangi defisit yang estimasi Rp 32 triliun. Tapi meski sudah diberikan Rp 13,5 triliun masih gagal bayar Rp 15,5 triliun,” ujarnya di Gedung DPR RI, Selasa (18/2/2020).

Dengan kondisi ini, maka ia menekankan bahwa BPJS Kesehatan masih defisit untuk keuangan tahun 2019. Oleh karenanya, pada saat itu BPJS Kesehatan meminta Kemenkeu untuk membayarkan iuran PBI Pusat dan Pemda untuk dibayarkan di awal untuk menutupi kebolongan keuangannya.

“Makanya BPJS kirim surat ke kami untuk minta seluruh PBI bayar di depan. Kalau bicara surplus, defisit masih Rp 15,5 triliun. Ini juga dengan kenaikan yang sudah kita masukan Rp 13,5 triliun,” tegasnya.

Lanjutnya, dengan kondisi ini maka jika iuran BPJS Kesehatan tidak dinaikkan akan kembali mengalami defisit dan bahkan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Ia menjelaskan sejak dibentuk pada tahun 2014 lalu, BPJS terus mengalami defisit.

Pada 2014 defisit mencapai Rp 9 triliun dan disuntik pemerintah Rp 5 triliun, 2016 defisit turun menjadi Rp 6 triliun dan disuntik pemerintah Rp 6 triliun. Namun, pada 2017 meningkat jadi Rp 13,5 triliun dan 2018 naik lagi menjadi Rp 19 triliun dan pada 2019 BPSJ mengestimasi defisit capai Rp 32 triliun.

“Dengan demikian, pemerintah putuskan naikkan iuran. Menurut Peraturan UU, kenaikan iuran 2 tahun sekali. Tapi sejak 2014 tidak ada perubahan iuran. Padahal UU bilang review tiap 2 tahun,” tegasnya.

Sebagai informasi kenaikan iuran yang telah berlaku sejak 1 Januari 2020 lalu adalah: Penerima Bantuan Iuran (PBI), iuran naik dari Rp 22.500 menjadi Rp 42.000 per bulan.

Kemudian yang menjadi permasalah adalah untuk masyarakat golongan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU). Dimana ada tiga kelas yang semuanya dinaikkan iurannya oleh pemerintah.

Kelas III : naik dari Rp 25.500 menjadi Rp 42.000 per jiwa per bulan
Kelas II : naik dari Rp 51.000 menjadi Rp 110.000 per jiwa per bulan
Kelas I : naik dari Rp 80.000 menjadi Rp 160.000 per jiwa per bulan.

(hps)

Continue Reading

Makro Ekonomi

BKPM Kaji Buka Pintu Investasi Industri Alkohol

Published

on

By

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) tengah mengkaji pengeluaran industri alkohol dari daftar negatif investasi (DNI). Hal itu dilatarbelakangi oleh tingginya kebutuhan terhadap alkohol di industri farmasi, kosmetik dan penggunaan bahan bakar bioetanol.

FINROLL.COM — Direktur Deregulasi Penanaman Modal BKPM Yuliot mengungkapkan industri bahan kimia yang masih melarang investasi pada alkohol mengharuskan ketergantungan terhadap impor. Padahal, kebutuhan alkohol untuk bahan baku dinilainya cukup tinggi.

“Industri alkohol kami tutup di DNI padahal dibutuhkan untuk industri farmasi, (industri) kosmetik alkohol kan diperlukan untuk bahan baku. Justru kita (Indonesia) impor bahan baku ini cukup besar. Kami evaluasi,” jelasnya pada Senin, (17/2).

Dia menyebut tak ditutup kemungkinan hal yang sama akan dilakukan kepada industri minuman alkohol sebab dalam aturan tata niaganya pembatasan minuman alkohol sudah dilakukan.

“Kami lihat urgensinya, sepanjang tidak diatur di uu dan dibutuhkan bahan baku itu akan kami coba buka di penanaman modal,” katanya.

Sebelumnya, Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah akan mencoret 14 sektor keluar dari (DNI). Sebagai catatan, saat ini, terdapat 20 sektor yang masuk dalam DNI.

Bahlil menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan merilis daftar 14 sektor tersebut melalui Peraturan Presiden (Perpres). Aturan ini akan menggantikan Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal atau DNI.

“Isinya yang dulu, katakanlah ada 20 sektor usaha yang tidak dibuka. Sekarang 14 sektor dibuka, 6 sektor ditutup. Detailnya nanti akan kami sampaikan pada saat perpres ditandatangani,” ucapnya.

Dia mengatakan perpres itu akan terbit pada Maret mendatang, target ini mundur dari sebelumnya pada Februari ini.

Continue Reading
Advertisement

Advertisement

Trending