Connect with us
[adrotate group="1"]

Investasi

Wow! Sepanjang 2018 Investasi yang Masuk Kota Surabaya Tembus Rp57 T

Published

on


Wow! Sepanjang 2018 Investasi yang Masuk Kota Surabaya Tembus Rp57 T

 

Finroll.com – Sepanjang tahun 2018, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP)Kota Surabaya mencatat, investasi yang masuk tembus Rp57,37 triliun.

Jumlah ini disebut Kepala DPM PTSP Kota Surabaya, Nanis Chairani sudah melebihi target awal yaitu sekitar Rp41,58 triliun.

“Para investor dari dalam dan luar negeri menunjukan keseriusannya untuk berinvestasi di Surabaya. Tentu hal itu karena kondisi kota yang aman, nyaman, dan kondusif,” ujarnya di Surabaya, Jumat (11/1).

Ia menambahkan, total investasi tersebut berasal dari tiga sumber yakni penanaman modal asing (Rp0,71 triliun), penanaman modal dalam negeri (Rp0,14 triliun) dan Rp56,5 triliun sisanya dari non-fasilitas.

Non fasilitas sendiri adalah para investor yang memiliki badan usaha kurang dari Rp15 miliar, dan di dominasi oleh lokal.

Baca Lainnya:

“UMKM, startup, dan industri-industri rumahan itu termasuk non fasilitas. Perkembangannya cukup signifikan, sehingga angka investasinya juga cukup fantastis. Sebab Pemkot juga memiliki kepedulian tinggi pada pemain di industri kecil dan menengah itu,” paparnya.

Di sisi lain, Ketua Asosiasi Pengusaha Kafe dan Restoran Indonesia (Apkrindo) DPD Jatim, Tjahjono Haryono mengatakan jika Surabaya menjadi salah satu kota yang kondusif untuk berinvestasi. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan kafe dan restoran di daerah tersebut yang makin menjamur.

“Masyarakat di Surabaya sangat apresiatif dengan usaha baru yang muncul. Jika ada kafe atau restoran yang baru buka, mayoritas pasti akan ramai,” imbuhnya.

Dirinya juga mengaku perizinan pendirian usaha baru juga sangat mudah, sehingga mendukung tumbuhnya usaha baru.

Sumber: Antara

Investasi

Benarkah Omnibus Law Dapat Bereskan Rumitnya Izin Usaha?

Published

on

FINROLL.COM – Pemerintah berharap UU Cipta Kerja dapat menggairahkan investasi di tanah air. Alasannya omnibus law ini telah memangkas berbagai hambatan dalam pengurusan perizinan berusaha, baik di tingkat pusat maupun pemerintah daerah.

Dalam hal kemudahan bisnis, seperti yang tercatat dalam Ease of Doing Business 2020 yang dirilis Bank Dunia, Indonesia berada di peringkat ke-73 dari 190 negara. Dari 10 indikator, terdapat dua indikator yang masih menjadi pekerjaan rumah Indonesia. Keduanya adalah perizinan konstruksi di peringkat 110 dan pendaftaran properti (106).

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, undang-undang tersebut akan mendorong debirokratisasi sehingga pelayanan pemerintahan akan lebih efisien, mudah dan pasti. Dengan demikian pelaku usaha akan mendapatkan manfaat seperti kemudahan dan kepastian usaha.

“Adanya ruang kegiatan usaha yang lebih luas untuk dapat dimasuki investasi dengan mengacu kepada bidang usaha yang diprioritaskan pemerintah,” kata Airlangga, Selasa 6 Oktober.

Sumber berita dan Grafis : Katadata.com

Continue Reading

Investasi

Kemenperin: Jumlah kawasan industri melonjak, siap tampung investor

Hingga Agustus 2020, telah terbangun sebanyak 121 kawasan industri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia

Published

on

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Dody Widodo. ANTARA/HO-Kementerian Perindustrian

FINROLL.COM – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menyebutkan jumlah dan luas kawasan industri di Indonesia terus melonjak dan siap menampung investor.

“Hingga Agustus 2020, telah terbangun sebanyak 121 kawasan industri yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia,” kata Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional (KPAII) Kemenperin Dody Widodo di Jakarta, Senin.

Dirjen KPAII melalui keterangan tertulis menyebutkan dalam lima tahun terakhir, terjadi peningkatan jumlah dan luasan kawasan industri.

Dari sisi jumlah, naik sebesar 51,25 persen, sedangkan dari sisi luas juga melonjak lebih dari 17 ribu hektare atau sebesar 47,35 persen.

“Hingga saat ini, kawasan industri di luar Jawa mengalami peningkatan sebanyak 14 kawasan dengan penambahan luas lebih dari 9 ribu hektare. Selain itu, peningkatan persentase luas kawasan di luar Jawa juga lebih tinggi dibandingkan dengan di Jawa,” katanya.

Berdasarkan data penjualan lahan di kawasan industri yang dicatat Himpunan Kawasan Industri (HKI) pada 2019, terdapat investasi penanaman modal asing (PMA) sebanyak 42 perusahaan dengan kebutuhan lahan sebesar 371,11 ha dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebanyak 35 perusahaan dengan kebutuhan lahan sebesar 50,27 hektare.

“Pada 2020 terdapat investasi PMA sebanyak 20 perusahaan dengan kebutuhan lahan sebesar 61,82 hektare dan untuk PMDN sebanyak 5 perusahaan dengan kebutuhan lahan 13 hektare,” sebut Dody.

Hal ini, kata dia, sejalan dengan tekad pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di Tanah Air melalui pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, termasuk juga fasilitasi kemudahan dalam izin usaha.

Misalnya, telah diterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 45 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha Kawasan Industri dan Izin Perluasan Kawasan Industri dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

“Diharapkan aturan tersebut memudahkan para investor dalam mengurus perizinan sehingga dapat meningkatkan investasi di sektor industri,” ujar Doddy.

Dody juga mengatakan dalam mendukung pengembangan ekonomi yang inklusif, pemerintah berusaha untuk mendorong pembangunan kawasan industri di Pulau Jawa, yang difokuskan pada sektor industri padat karya dan industri teknologi tinggi.

Sedangkan, kawasan industri di luar Jawa lebih difokuskan pada industri berbasis sumber daya alam, peningkatan efisiensi sistem logistik dan sebagai pendorong pengembangan kawasan industri sebagai pusat ekonomi baru.

“Dengan adanya pengembangan pusat-pusat ekonomi baru yang terintegrasi ini, diharapkan dapat memberi efek yang maksimal dalam pengembangan ekonomi wilayah,” jelasnya.

Apalagi, kata dua, seiring dengan era industri 4.0, pengembangan kawasan industri akan lebih terpadu dengan fasilitas infrastruktur, logistik, bahan baku, SDM, dan riset, sehingga lebih efektif dan berdaya saing. (Antara)

Continue Reading

Investasi

Alasan Pemerintah Suntik Modal Rp22 T ke Jiwasray

Published

on

Pemerintah memberikan suntikan modal sebesar Rp22 Triliun sebagai upaya menyelesaikan masalah yang ada di tubuh PT Asuransi Jiwasraya. Anggaran itu berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) dan digunakan untuk menyehatkan keuangan sekaligus membayar tunggakan klaim polis nasabah.

“Total penanaman modal yang akan dilakukan pemerintah selaku pemegang saham melalui BPUI (Bahana Pembinaan Usaha Indonesia) adalah sebesar Rp22 Triliun,” kata Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya, Hexana Tri Sasongko, dalam agenda webinar, Minggu (4/10) malam.

Hexana menuturkan kerugian yang dialami Jiwasraya berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dijadikan pegangan Jaksa dalam penuntutan adalah sebesar Rp16,8 Triliun. Namun, nilai itu belum mencakup keseluruhan kerugian yang dialami Jiwasraya.

Berdasarkan perhitungan pihaknya dengan dibantu konsultan independen, dibutuhkan dana sebesar Rp37,4 Triliun untuk menyelamatkan seluruh pemegang polis. Hitungan itu dengan mengacu total ekuitas Jiwasraya saat ini.

“Pemegang polis Jiwasraya per Agustus 2020 2,63 juta di mana lebih dari 90 persen nasabah terdiri dari program manfaat pensiunan dan masyarakat menengah ke bawah,” ucap dia.

“Untuk itu, dalam rangka perlindungan pemegang polis menengah ke bawah yang menggantungkan income masa tua dari pensiun, diperlukan program penyelamatan polis yang diinisiasi oleh pemerintah selaku pemegang saham,” sambungnya.
Lihat juga: Nasabah Jiwasraya: Tak Dukung Suntikan Modal Tidak Pro Rakyat

Lebih lanjut, Direktur Utama PT BPUI, Robertus Bilitea menuturkan bahwa suntikan modal itu akan diberikan dengan dua tahap. Sebesar Rp12 Triliun pada tahun 2021 dan Rp10 Triliun pada tahun berikutnya.

Penyertaan modal tersebut, terang dia, akan digunakan untuk mendirikan perusahaan asuransi bernama IFG Life. Nantinya, IFG Life akan menerima polis hasil dari pengalihan program penyelamatan polis asuransi Jiwasraya.

“IFG life akan going concern dan diharapkan menjadi perusahaan yang sehat, menguntungkan, serta memberikan layanan asuransi yang lengkap, bukan hanya kepada nasabah eks Jiwasraya melainkan juga kepada masyarakat umum,” pungkas Robertus.

Ia menuturkan pembayaran nantinya dilakukan melalui skema bail in. Dengan opsi tersebut, pembayaran dapat dilakukan dengan cara dicicil atau sebagian.

“Di mana pemerintah selaku pemegang saham menyuntikkan modal langsung kepada BPUI sebagai pihak-pihak yang melanjutkan program polis dari Jiwasraya,” tandasnya.
(CNN INDONESIA)

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Trending